BPJS Ketenagakerjaan Resmikan Kantor Ramah Disabilitas di Surakarta

Dukungan tersebut terlihat dari penerbitan Perwali No 56/2019, MoU Mall Pelayanan Publik, serta progress Perda Ketenagakerjaan yang mendorong kepatuhan dan peningkatan coverage perlindungan pekerja terutama non-ASN, aparatur pemerintah desa, RT/RW, dan Pekerja Rentan.

Hingga saat ini, terdapat 545 ribu pekerja di Wilayah Surakarta dan sekitarnya telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Sebanyak 31 ribu pekerja didapatkan atas dukungan implementasi Inpres No 02/2021 dan Permendagri 84/2022. Untuk Kota Surakarta sendiri, sebanyak 47persen coverage atau 113 ribu pekerja telah terlindungi, di antaranya juga terdapat 5 ribu tenaga kerja non-ASN.

Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi apa yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya perlindungan kepada pekerja yang ada di wilayah kerjanya.

“Sama seperti Pak Direktur, kami berterima kasih sekali atas supportnya untuk teman-teman yang disektor informal dan kaum difabel,” kata Gibran.

Terkait mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas ke dalam BUMD yang ada di Surakarta, dirinya berkomitmen akan mendorong dan memaksimalkan ketersediaan tempat yang ada.

Deputi Direktur Wilayah Jawa Tengah dan DIY Cahyaning Indriasari selaku tuan rumah kegiatan tersebut kembali mengajak seluruh pekerja untuk segera memastikan dirinya terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Kampanye kami Kerja Keras Bebas Cemas, pekerja silahkan bekerja semaksimal mungkin, sekeras mungkin, untuk urusan risiko dalam bekerja alihkan kepada kami, bebaskan kecemasannya, kami mewakili negara hadir untuk memastikan seluruh pekerja Indonesia memiliki jaring pengaman sosial ekonomi yang berujung pada hidup yang sejahtera,” tutup Cahyaning.