Angkie Yudistia: TNI Penyandang Disabilitas Punya Kesempatan Jadi Stafsus Presiden atau Komisioner KND

Pusrehab Kemhan tidak bekerja sendiri, diperlukan kerja sama lintas sektoral untuk memulihkan kondisi TNI disabilitas agar siap kembali bekerja.

Pendidikan vokasi bagi TNI disabilitas kini tengah dipersiapkan melalui uji sertifikasi kompetensi. Tujuannya, membuat TNI disabilitas tetap bisa berkarier dan berdaya.

“Tahun ini, pendidikan vokasi akan dipersiapkan hingga melalui uji sertifikasi kompetensi, sehingga menjadi pengakuan TNI yang mengalami disabilitas untuk tetap terus berkarier, berdaya, dan berkarya,” jelas Angkie.

Dalam kesempatan tersebut Angkie juga menjelaskan soal arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, zaman dulu Indonesia punya Undang-Undang Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Namun, terminologi “penyandang cacat” sudah diubah menjadi “penyandang disabilitas” dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

“Jadi penyandang disabilitas itu diakomodasi oleh negara. Legislatif dan eksekutif itu saling bekerja sama untuk melindungi.”

Sedangkan, pemerintah melalui beberapa kementerian seperti Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) melihat bahwa disabilitas bukan lagi isu sosial. Namun, hak asasi manusia dan isu multisektoral.

“Jadi semua sektor bertanggung jawab untuk melindungi dan mengakomodasi hak-hak penyandang disabilitas.”

Dulu, negara terkesan sulit untuk mengakomodasi hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini akibat peraturan pemerintah dan peraturan presidennya belum disahkan.

Untuk itu, Angkie mengusulkan kepada Jokowi untuk menguatkan implementasi dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2016.

Penguatan implementasi ini bisa dilakukan dengan menghadirkan kebijakan-kebijakan peraturan pemerintah. Dan kebijakan ini mesti lintas sektor dari berbagai kementerian. Pemerintah pusat dan daerah harus saling bersinergi agar negara bisa mengimplementasikan peraturan-peraturan tersebut.

“Makanya 2019 sampai 2021 Bapak Presiden sudah mengesahkan tujuh peraturan pemerintah dan dua peraturan presiden, jadi kita kebut ini semuanya.”

Dari hal ini lah tercipta peraturan daerah, peraturan gubernur atau peraturan tingkat kota maupun tingkat kabupaten.