Minim Sumber Daya hingga Sikap Represif Jadi Tantangan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Indoneisia

Masalah lainnya yang membuat pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia belum optimal adalah sikap represif masyarakat Indonesia. Sikap represif biasanya berbentuk tekanan, kekangan, dan penindasan.

“Sikap ini yang benar-benar harus dihilangkan oleh individu yang memperjuangkan nilai inklusif di lingkungan pendidikan,” ujar Bima.

Sikap ini dapat memicu ketidaksiapan dalam melaksanakan pendidikan inklusif. Ketidaksiapan sarana dan manusia dalam menyambut kedatangan peserta didik berkebutuhan khusus merupakan salah satu penodaan pada UU no 8 tahun 2016 pasal 10 huruf A.

Bunyi dari pasal tersebut menerangkan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.

Lebih lanjut, Bima menyatakan bahwa pemerintah harus bertindak tegas dan mensosialisasikan sikap preventif yang harus diambil oleh instansi pendidikan negeri. Ini perlu diperhatikan guna menyambut dan memberikan layanan maksimal untuk semua tanpa membedakan kemampuan fisik dan mental.   

Di sisi lain, dosen yang juga menyandang disabilitas netra itu menilai bahwa pendidikan inklusif semestinya tidak hanya dilangsungkan di ruang formal saja.

“Pendidikan inklusif harus berlangsung selamanya, sepanjang manusia hidup. Konsep ini kemudian yang dikenal dengan pendidikan sepanjang hayat,” ujar Bima.

Pendidikan sepanjang hayat (lifelong learning) adalah konsep pendidikan yang menekankan pentingnya belajar dan pengembangan diri sepanjang hidup. Konsep ini menganggap bahwa pembelajaran bukan lah hanya terjadi di masa sekolah atau kuliah, tetapi juga dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Baik di tempat kerja, di lingkungan sosial, maupun dalam kehidupan sehari-hari.

“Pemerintah dan para penggiat pendidikan inklusif sayangnya saat ini hanya berfokus pada pendidikan di ruang formal saja. Padahal, ada peraturan yang mengatur kehidupan penyandang disabilitas setelah mengenyam pendidikan.”

Peraturan itu salah satunya adalah pasal 11 UU No. 8 tahun 2016 tentang hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang berbunyi:

a. Memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi

b. Memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama

c. Memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan

d. Tidak diberhentikan karena alasan disabilitas

e. Mendapatkan program kembali bekerja

f. Penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat

g. Memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya

h. Memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Sedangkan secara khusus, diatur di dalam peraturan yang sama pasal 10 B yang mengatakan bahwa penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.

“Jika kita kaitkan pasal 10 B dan pasal 11 G, berarti bahwa pendidik dengan disabilitas berhak di dalam memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya,” pungkas Bima.