6 Hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2024, Termasuk Aksesibilitas

Kegiatan peluncuran gerakan Pemilu ramah disabilitas ini merupakan inisiasi dari KPU NTT. Maka dari itu, Betty memberi apresiasi terhadap upaya KPU NTT dalam menyuarakan nilai kesetaraan dalam Pemilu.

Sebelumnya, Ketua KPU NTT, Thomas Dohu dalam sambutan menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan ini.

“Yakni untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih kepada seluruh Pemilih Disabilitas di Provinsi NTT,” kata Thomas.

Sekaligus meningkatkan pemahaman, keterampilan serta etika pelayanan badan adhoc bagi penyandang disabilitas sebagai pemilih, mewujudkan Pemilu yang aksesibel Pemilu inklusif di NTT, imbuhnya.

Dengan dirancangnya pemilu ramah disabilitas, KPU NTT berharap partisipasi para penyandang disabilitas bisa lebih ditingkatkan.

“Kami berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu khususnya pemilih disabilitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur,” ujar Thomas.

Pemilih disabilitas di NTT berjumlah 46.561 orang berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi NTT. Sementara, target partisipasinya adalah 77 persen berdasarkan Rencana Strategis KPU 2020-2024.

Gerakan ramah disabilitas dalam Pemilu 2024 ini melibatkan semua perangkat desa, kelurahan, di bawah monitoring oleh KPU provinsi serta KPU kabupaten/kota.

Betty pun menjelaskan soal syarat menjadi pemilih di Pemilu 2024. Syarat-syarat ini tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Pasal 4 menyebutkan syarat menjadi pemilih di antaranya:

• Warga Negara Indonesia (WNI).
• Genap berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara.
• Sudah kawin atau sudah pernah menikah.
• Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
• Berdomisili di wilayah NKRI yang dibuktikan dengan KTP-el/KK.
• Tidak sedang menjadi prajurit TNI dan anggota Polri.