Debat Capres Pertama Bahas Layanan Publik bagi Kelompok Rentan Termasuk Disabilitas, Begini Jawaban dan Tanggapan Para Capres

Capres yang mengenakan kemeja putih dengan tulisan “Sat Set” itu kemudian memaparkan hal kedua. Yakni dari sisi aparatur, harus ada kontrol publik.

Contohnya menyediakan suatu “ruang” untuk menampung komplain publik.

“Pemerintahan enggak boleh baperan, pemerintah harus menerima seluruh masukan dan kritikan. Inilah yang akan kita angkat jadi government super apps. Sehingga, ketika itu tidak berjalan, pemerintah tertinggi lah yang harus mengambil alih itu sehingga pelayanan akan bisa jauh lebih baik.”

“Sehingga, kelompok-kelompok ini harus mendapatkan afirmasi,” tutup Ganjar ketika waktu menjawab masih tersisa.

Jawaban Ganjar ditanggapi oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Dia diberi waktu satu menit untuk memberi tanggapan.

“Prioritaskan pada pelayanan mereka yang rentan, satu penyandang disabilitas, dua perempuan terutama ibu hamil, ketiga anak-anak dan lansia,” kata Anies.

“Kemudian pelayanannya, buatkan pelayanan yang transparan dan terukur. Pelayanan pemerintah itu tidak ada yang baru, semua yang dilayani pemerintah itu hal yang berulang. Jadi kalau disebut masalah itu pasti pernah terjadi sebelumnya, pasti berulang.”

Dia pun memberi contoh upaya dalam membangun layanan publik untuk kelompok rentan.

“Kami buat di Jakarta namanya JAKI, sebuah super apps yang membuat setiap pelayanan ada ukurannya. Contoh, bila lapor pohon tumbang, maka kami memberikan arahan kepada jajaran, berapa jam harus beres.”

Semua ukuran pelayanan dibuat transparan, lalu publik yang melapor tahu persis dia lapor kapan dan harus selesai kapan, lanjutnya. Dengan begitu, standarisasi akan bisa terjadi.

Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto juga diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban dari Ganjar Pranowo soal pelayanan publik untuk kelompok rentan.

“Menurut pandangan saya, kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan setelah saya keliling, di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sulit mendapat pupuk,” kata Prabowo kepada Ganjar.

“Dan mereka mengeluh kartu tani yang Bapak (Ganjar) luncurkan ini mempersulit mereka dapat pupuk. Jadi, sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan. Saya kira Bapak bisa menjawab masalah itu, terima kasih,” ucapnya.

Mendengar tanggapan-tanggapan tersebut, Ganjar tak tinggal diam. Dia setuju dengan Anies, tapi tidak dengan Prabowo.

“Menggunakan teknologi yang disampaikan Mas Anies sudah betul, rupanya kita sama pada soal itu. Tapi untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan Pak, pupuk langka terjadi di Papua, Sumatera Utara, NTT, NTB, Kalimantan Timur, termasuk bensin.”

“Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa mengingatkan, karena Bapak pernah menjadi ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia). Pak data petani kita tidak pernah beres, maka kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran.”

Pada saat yang sama, kuota pupuk tidak boleh dibatasi. Ganjar pun bercerita dirinya sempat menelepon Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk menambah pupuk karena tidak akan cukup. Dengan kata lain, Ganjar mencoba menyampaikan bahwa kelangkaan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah, tapi juga di seluruh Indonesia.

“Maka, inilah yang mesti kita kerjakan nanti,” pungkasnya.