Ohana Soroti soal Proses Perencanaan Daerah yang Belum Optimal Pertimbangkan Hak dan Kewajiban Disabilitas

Ilustrasi, Ohana Ungkap Analisis Inklusif Disabilitas, Soroti Soal Pendataan dan Perencanaan Inklusif. Foto (Ade Nasihudin/Liputan6.com).

Liputan6.com, Jakarta Organisasi Harapan Nusantara (Ohana) Indonesia membuat Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data sebagai bekal penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD).

Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data dapat diartikan sebagai analisis yang dilakukan dengan mengkaji kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas berdasarkan:

Usia
Jenis kelamin
Jenis/kondisi disabilitas
Potensi yang dimiliki.

"Selain itu, analisis inklusif disabilitas juga memerhatikan aspek pencegahan terhadap kondisi lebih buruk terhadap disabilitas," mengutip Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data Ohana Indonesia, Selasa (27/2/2024).

Analisis Penyandang Disabilitas dilakukan terhadap kebijakan, program dan kegiatan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara Penyandang Disabilitas dan permasalahannya. Khususnya yang berkaitan dengan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat sesuai Peraturan Menteri Bappenas Nomor 3 tahun 2021.

Menurut organisasi yang berbasis di Yogyakarta itu, dalam analisis tersebut, ada beberapa sasaran yang disoroti. Salah satunya tentang pendataan dan perencanaan inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

Beberapa masalah yang dihadapi dalam sasaran ini adalah:

Belum tersedianya data Penyandang Disabilitas secara lengkap
Belum tersedianya data terpilah berdasarkan pada ragam Penyandang Disabilitas
Minimnya pelibatan Penyandang Disabilitas dalam proses pendataan
Belum optimalnya pemenuhan aksesibilitas serta akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas
Proses perencanaan belum secara optimal dalam mempertimbangkan pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas sering dianggap sebagai warga kelas dua yang hanya perlu dikasihani. Padahal mereka memiliki kemampuan dan potensi untuk mandiri. Yang mereka butuhkan adalah fasilitas yang memudahkan aksesibilitas mereka terhadap semua fasilit...

2 dari 4 halaman

Faktor Penyebab Masalah Pendataan Inklusif

Sementara, faktor-faktor penyebab terjadinya masalah dalam pendataan dan perencanaan inklusif yakni:

Adanya stigma negatif mengenai kedisabilitasan sehingga data Penyandang Disabilitas tidak dapat diperoleh
Belum tersedianya standarisasi pendataan sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas
Belum dilakukannya sinkronisasi data Penyandang Disabilitas antara Organisasi Perangkat Daerah terkait
Keterbatasan pemahaman serta perspektif dari pihak yang terkait dengan proses Pendataan Penyandang Disabilitas
Belum terjalinnya (kerja sama) antara Pemerintah dan Organisasi Penyandang Disabilitas
Pemahaman terhadap aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas masih dianggap sebagai penambahan beban pentangular
Belum tersedianya data terpilah mengenai hak dan kebutuhan dari setiap ragam Penyandang Disabilitas.

3 dari 4 halaman

Dampak dari Masalah Pendataan Inklusif

Berbagai masalah terkait pendataan inklusif memicu berbagai dampak negatif yakni:

Kebutuhan dan hak Penyandang Disabilitas tidak dapat dipenuhi secara optimal
Pemenuhan hak setiap ragam Penyandang Disabilitas belum sesuai dengan aspek yang dibutuhkan
Data yang dihasilkan tidak valid
Penyandang Disabilitas tidak optimal dalam mengakses pelayanan dasar
Kebutuhan Penyandang Disabilitas tidak terpenuhi sesuai dengan hak dan kebutuhannya
Intervensi kebijakan dan serta program yang dibuat tidak tepat sasaran.

4 dari 4 halaman

Lingkungan tanpa Hambatan bagi Penyandang Disabilitas

Selain soal pendataan inklusif, Analisis Inklusif Disabilitas yang disusun Ohana juga menyoroti soal Penyediaan Lingkungan tanpa Hambatan bagi Penyandang Disabilitas.

Dalam sasaran strategis ini, masalah yang dihadapi adalah:

Tempat pengungsian yang tidak akses untuk Penyandang Disabilitas
Panduan pembuatan jalur pedestrian yang akses bagi Penyandang Disabilitas tidak diimplementasikan secara menyeluruh oleh pelaksana di lapangan
Belum optimalnya integrasi antar Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan infrastruktur publik, seperti misalnya antara dinas yang membidangi pekerjaan umum dengan dinas yang membidangi urusan pertamanan
Gedung perkantoran dan fasilitas publik belum akses bagi Penyandang Disabilitas
Aksesibilitas kawasan permukiman bagi Penyandang disabilitas baik yang disediakan oleh pemerintah maupun pihak swasta masih rendah
Belum optimalnya aksesibilitas informasi publik bagi seluruh ragam Penyandang Disabilitas
Masih banyak aktivitas atau kegiatan publik yang belum memberikan akomodasi yang layak dan akses bagi Penyandang Disabilitas.
Belum tersedia mekanisme khusus mengenai monitoring dan evaluasi bagi penyelenggara pelayanan publik untuk mengukur tingkat aksesibilitas pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.