Aktivis Disabilitas Minta Presiden Prabowo Subianto Libatkan 10 Persen Difabel di Parlemen

Majid pun menjelaskan cara memenuhi kuota 10 persen keterwakilan penyandang disabilitas di parlemen.

“Pemenuhan kuota 10 persen keterwakilan disabilitas di parlemen dapat ditempuh dengan beberapa langkah. Salah satunya adalah dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan dan kebijakan afirmasi terhadap peningkatan keterwakilan penyandang disabilitas di parlemen,” jelasnya.

Kebijakan afirmasi (affirmative action) terhadap penyandang disabilitas dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan UUD 1945 harus dimulai dengan harmonisasi sistem perundang-undangan paket politik.

“Yaitu harmonisasi antara UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU No 13 tahun 2019 tentang MPR-RI, DPR-RI, DPD, dan DPRD, UU Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan UU Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.”

Dengan pemenuhan kuota ini, lanjut Majid, diharapkan suara penyandang disabilitas akan lebih terdengar dan kebutuhan mereka dapat diperhatikan dalam kebijakan publik.

“Hal ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk memenuhi standar hak asasi manusia dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

“Akhirnya, kami berharap Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden dapat memberikan dukungan dan perhatian yang serius terhadap inisiatif ini.”

Pria yang juga menyandang disabilitas netra itu mengatakan, pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

“Kami siap untuk berkolaborasi dan berdiskusi lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk mewujudkan tujuan ini.”

“Demikian surat terbuka ini kami sampaikan. Semoga sinergi dan kolaborasi ini dapat membawa dampak positif dalam upaya mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Atas bantuan dan dukungannya, kami ucapkan terima kasih,” tutupnya.