Pilkada 2024, KPU DKI Jakarta Pastikan Pemilih Disabilitas Sudah Tersentuh Edukasi Soal Kepemiluan

Liputan6.com, Jakarta - Hari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah tiba, Jakarta menjadi salah satu dari 37 provinsi se-Indonesia yang akan mengadakan pemilihan dengan tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Ketiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur itu adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

Penyelenggara pemilu khususnya tingkat provinsi yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta berupaya memastikan seluruh kelompok masyarakat termasuk penyandang disabilitas memperoleh informasi yang utuh. Maka dari itu, KPU DKI Jakarta melakukan sosialisasi yang menyeluruh sejak jauh-jauh hari agar semua orang dapat menggunakan hak pilih mereka.

Melansir Antara, total pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) Jakarta adalah sebanyak 8.214.007 orang. Namun, pemilih difabel tidak mencapai 1 persen atau tepatnya hanya 0,7 persen (57.881 orang). Mereka tetap harus memperoleh informasi yang menyeluruh dan menjadi paham akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Hal itu selaras dengan tagline KPU DKI, "Suara Kita Masa Depan Jakarta", maka satu suara menjadi sangat berharga.

Kegiatan sosialisasi bahkan tetap diadakan pada momen H-1 masa kampanye berakhir di kawasan Jakarta Timur. Sosialisasi menyasar ratusan penyandang disabilitas. Sebagian dari mereka tergabung dalam Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) DKI Jakarta.

Calon Gubernur atau Cagub Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah Jakarta (Pilkada Jakarta 2024) dengan mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 046, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, ...

2 dari 4 halaman

Pemilih Disabilitas Perlu Proaktif Lapor Jika Ada TPS yang Tidak Akses

Dalam sosialisasi, penyelenggara pemilu mengajak pemilih bukan hanya mencoblos pada hari pungut suara, melainkan juga proaktif.

Hal itu terutama apabila menemukan tempat pemungutan suara (TPS) yang tak mudah diakses, meliputi lokasi dan desain, tak adanya alat bantu tunanetra (ABTN), hingga formulir pendamping bagi penyandang disabilitas yang membutuhkannya.

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata meminta para pemilih dapat melaporkan kekurangan yang ditemukan, dengan menyertakan nomor TPS, kelurahan.

Dia berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut melalui KPU kabupaten/kota.

3 dari 4 halaman

Sosialisasi Bantu Disabilitas Pahami Proses Pilkada

Merespons kegiatan sosialisasi itu, para difabel menyatakan hasil kegiatan tersebut amat membantu dan sangat positif.

Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) DKI Jakarta, Leindert Hermeinadi menyampaikan anggotanya antusias, walau kegiatan berlangsung singkat.

Hal ini kata dia, terbukti dari sebanyak 80 persen peserta sosialisasi dari berbagai organisasi disabilitas yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Bagi Leindert, kegiatan sosialisasi untuk mereka menjadi bukti penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi disabilitas dari penyelenggara pemilu.

"Kami merasakan benar-benar adanya kebersamaan. Kami apresiasi. KPU ke depan harus bisa lebih baik. Kami ingin siapapun yang nanti terpilih bisa berkolaborasi. Kita bisa menyampaikan pesan pada mereka yang terpilih," kata Leindert mengutip Antara, Rabu (27/11/2024).

4 dari 4 halaman

Sosialisasi di Panti Khusus

Di lain sisi, sosialisasi pemilu juga diadakan di panti khusus untuk disabilitas binaan Dinas Sosial DKI Jakarta. Dinas Sosial saat ini membina delapan panti khusus untuk disabilitas yakni disabilitas fisik, mental, sensorik, dan intelektual.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta, Maria Margaretha mengatakan sosialisasi kepemiluan pada pemilih di panti khusus difabel dilakukan tiga kali. Yakni dua kali untuk pemilihan presiden dan satu kali untuk pilkada.

Dia meyakini sebanyak 3.025 orang pemilih di panti binaan pun telah siap menggunakan hak pilihnya.