Backwash Effect Adalah: Dampak Pembangunan Ekonomi yang Perlu Diwaspadai

Liputan6.com, Jakarta Backwash effect adalah fenomena ekonomi yang terjadi ketika pembangunan di suatu wilayah justru berdampak negatif terhadap wilayah lain di sekitarnya. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Swedia Gunnar Myrdal pada tahun 1957 dalam teorinya tentang pembangunan ekonomi.

Secara lebih spesifik, backwash effect mengacu pada situasi di mana pertumbuhan ekonomi yang pesat di suatu daerah (biasanya perkotaan) menyebabkan terjadinya pengurasan sumber daya manusia, modal, dan ekonomi dari daerah-daerah sekitarnya yang kurang berkembang. Akibatnya, terjadi kesenjangan pembangunan yang semakin lebar antara daerah maju dan daerah tertinggal.

Backwash effect sering terjadi dalam konteks hubungan antara kota besar dengan daerah pedesaan di sekitarnya. Kota yang berkembang pesat menarik tenaga kerja terampil, investasi, dan kegiatan ekonomi dari desa-desa, sehingga desa semakin tertinggal pembangunannya. Fenomena ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan di daerah pedesaan atau pinggiran.

Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya backwash effect dalam pembangunan ekonomi:

• Konsentrasi kegiatan ekonomi: Pembangunan yang terpusat di kota-kota besar menyebabkan terkonsentrasinya kegiatan ekonomi, lapangan kerja, dan investasi di wilayah perkotaan. Hal ini menarik sumber daya dari daerah lain.
• Ketimpangan infrastruktur: Pembangunan infrastruktur yang tidak merata membuat daerah maju semakin menarik bagi investasi dan kegiatan ekonomi, sementara daerah tertinggal semakin sulit berkembang.
• Urbanisasi: Arus perpindahan penduduk dari desa ke kota dalam jumlah besar menyebabkan berkurangnya sumber daya manusia produktif di daerah asal.
• Kebijakan pembangunan yang tidak merata: Fokus pembangunan yang terlalu berat pada wilayah-wilayah tertentu mengakibatkan kesenjangan antar daerah.
• Perbedaan tingkat upah: Upah yang lebih tinggi di kota menarik tenaga kerja dari desa, termasuk tenaga kerja terampil.

Selain itu, faktor-faktor seperti perbedaan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik antara kota dan desa juga berperan dalam menciptakan backwash effect. Daerah maju cenderung memiliki fasilitas yang lebih baik, sehingga semakin menarik bagi penduduk dari daerah tertinggal untuk berpindah.

Backwash effect memiliki berbagai dampak negatif yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial, antara lain:

• Kesenjangan ekonomi: Terjadi ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan yang semakin lebar antara daerah maju dan tertinggal.
• Penurunan kualitas SDM di daerah tertinggal: Tenaga kerja terampil dan terdidik cenderung pindah ke kota, meninggalkan daerah asal dengan SDM yang kurang berkualitas.
• Stagnasi ekonomi daerah tertinggal: Kurangnya investasi dan kegiatan ekonomi menyebabkan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal melambat atau bahkan negatif.
• Masalah sosial di perkotaan: Urbanisasi berlebihan menyebabkan munculnya pemukiman kumuh, pengangguran, dan masalah sosial lainnya di kota besar.
• Ketergantungan daerah tertinggal: Daerah tertinggal menjadi sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat atau daerah maju.

Dampak-dampak ini saling terkait dan dapat menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang sulit diputus. Daerah tertinggal semakin sulit berkembang karena kehilangan sumber daya, sementara daerah maju terus berkembang dengan memanfaatkan sumber daya yang mengalir dari daerah tertinggal.

Indonesia sebagai negara berkembang tidak luput dari fenomena backwash effect. Beberapa contoh nyata yang dapat diamati antara lain:

• Jabodetabek: Kawasan Jakarta dan sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menarik sumber daya dari berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya urbanisasi besar-besaran dan kesenjangan pembangunan dengan daerah lain di Jawa maupun luar Jawa.
• Surabaya dan sekitarnya: Perkembangan pesat Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia juga menimbulkan backwash effect terhadap daerah-daerah di Jawa Timur lainnya.
• Bali vs Nusa Tenggara: Perkembangan pariwisata di Bali yang sangat pesat menyebabkan terjadinya arus migrasi tenaga kerja dari provinsi-provinsi di Nusa Tenggara, yang berdampak pada perlambatan pembangunan di daerah asal.
• Kalimantan Timur: Pembangunan yang terpusat di Balikpapan dan Samarinda sebagai pusat industri minyak dan gas menyebabkan ketimpangan dengan kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan Timur.

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa backwash effect terjadi tidak hanya dalam skala nasional, tetapi juga dalam skala regional dan lokal. Pola pembangunan yang tidak merata ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia dalam upaya pemerataan pembangunan.

Dalam teori pembangunan ekonomi, backwash effect sering dibahas bersama dengan konsep yang berlawanan, yaitu spread effect. Penting untuk memahami perbedaan antara keduanya:

• Backwash Effect:
  • Dampak negatif dari pertumbuhan suatu wilayah terhadap wilayah sekitarnya
  • Menyebabkan pengurasan sumber daya dari daerah tertinggal ke daerah maju
  • Meningkatkan kesenjangan pembangunan antar wilayah
  • Contoh: Urbanisasi, brain drain, penarikan investasi dari daerah tertinggal
• Spread Effect:
  • Dampak positif dari pertumbuhan suatu wilayah terhadap wilayah sekitarnya
  • Menyebabkan penyebaran manfaat pembangunan dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitar
  • Mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah
  • Contoh: Transfer teknologi, peningkatan permintaan produk daerah sekitar, penyerapan tenaga kerja regional

Dalam realitas pembangunan, kedua efek ini sering terjadi secara bersamaan. Tantangan bagi pembuat kebijakan adalah bagaimana memaksimalkan spread effect sambil meminimalkan backwash effect untuk mencapai pembangunan yang lebih merata.

Mengatasi backwash effect membutuhkan pendekatan komprehensif dan kebijakan yang tepat sasaran. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:

• Desentralisasi pembangunan: Mendorong pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru di berbagai wilayah untuk mengurangi ketergantungan pada satu pusat pertumbuhan utama.
• Pengembangan infrastruktur merata: Membangun infrastruktur yang memadai di daerah tertinggal untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing ekonomi.
• Insentif investasi di daerah tertinggal: Memberikan insentif fiskal dan non-fiskal untuk menarik investasi ke daerah-daerah yang kurang berkembang.
• Pengembangan sumber daya lokal: Meningkatkan kualitas SDM dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam di daerah tertinggal.
• Kebijakan pemerataan pendidikan: Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan SDM.
• Program pemberdayaan masyarakat: Melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal.
• Pengembangan sektor unggulan daerah: Mengidentifikasi dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang menjadi keunggulan komparatif daerah tertinggal.

Implementasi strategi-strategi ini membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Pendekatan bottom-up yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal juga penting untuk memastikan keberlanjutan program-program pembangunan.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi backwash effect dan mewujudkan pembangunan yang lebih merata. Beberapa kebijakan tersebut antara lain:

• Otonomi Daerah: Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan di wilayahnya.
• Dana Alokasi Khusus (DAK): Alokasi dana dari APBN untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
• Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK): Pembentukan kawasan dengan keunggulan geoekonomi dan geostrategis untuk menarik investasi ke berbagai wilayah di Indonesia.
• Program Transmigasi: Meski kontroversial, program ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan mengembangkan daerah-daerah lain di Indonesia.
• Pembangunan infrastruktur di luar Jawa: Fokus pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara di wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa.
• Program Desa Membangun: Pemberian dana desa untuk mendorong pembangunan dari tingkat paling bawah.
• Kebijakan Satu Peta: Penyeragaman peta tata ruang untuk mengurangi konflik dalam pemanfaatan lahan dan sumber daya alam.

Meskipun kebijakan-kebijakan ini telah memberikan dampak positif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Korupsi, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan keterbatasan kapasitas pemerintah daerah masih menjadi hambatan dalam mewujudkan pembangunan yang merata.

Backwash effect tidak berdiri sendiri sebagai konsep ekonomi. Ia terkait erat dengan berbagai teori ekonomi pembangunan lainnya, antara lain:

• Teori Kutub Pertumbuhan (Growth Pole Theory): Dikembangkan oleh Francois Perroux, teori ini menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi di titik-titik tertentu yang kemudian mempengaruhi wilayah sekitarnya.
• Teori Ketergantungan (Dependency Theory): Menjelaskan hubungan tidak seimbang antara negara maju (pusat) dan negara berkembang (pinggiran) yang dapat dianalogikan dengan hubungan kota-desa dalam konteks backwash effect.
• Teori Pembangunan Tidak Seimbang (Unbalanced Growth Theory): Dikemukakan oleh Albert O. Hirschman, teori ini berpendapat bahwa ketidakseimbangan dalam pembangunan dapat menciptakan tekanan yang mendorong penyesuaian dan pertumbuhan.
• Teori Pusat-Pinggiran (Core-Periphery Theory): Dikembangkan oleh John Friedmann, teori ini menjelaskan bagaimana ketimpangan spasial terbentuk antara wilayah pusat (core) dan wilayah pinggiran (periphery).
• Teori Kausasi Kumulatif (Cumulative Causation Theory): Dikemukakan oleh Gunnar Myrdal bersamaan dengan konsep backwash effect, teori ini menjelaskan bagaimana ketimpangan cenderung memperparah diri sendiri melalui proses kumulatif.

Pemahaman terhadap teori-teori ini penting untuk menganalisis backwash effect secara komprehensif dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengatasinya. Para pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan interaksi kompleks antara berbagai faktor ekonomi, sosial, dan geografis dalam upaya mewujudkan pembangunan yang lebih merata.

Urbanisasi dan backwash effect memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Berikut adalah beberapa aspek penting dari hubungan ini:

• Urbanisasi sebagai manifestasi backwash effect: Perpindahan penduduk dari desa ke kota dalam jumlah besar merupakan salah satu bentuk nyata dari backwash effect. Kota-kota besar menarik sumber daya manusia dari daerah pedesaan, menciptakan ketimpangan demografis.
• Peningkatan kesenjangan desa-kota: Urbanisasi yang tidak terkendali dapat memperlebar kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Desa kehilangan tenaga kerja produktif, sementara kota menghadapi tekanan pada infrastruktur dan layanan publik.
• Masalah sosial di perkotaan: Arus urbanisasi yang masif sering kali menimbulkan berbagai masalah sosial di kota seperti munculnya pemukiman kumuh, pengangguran, dan peningkatan angka kriminalitas.
• Perubahan struktur ekonomi: Urbanisasi mengubah struktur ekonomi baik di desa maupun kota. Sektor pertanian di desa mengalami penurunan, sementara sektor industri dan jasa di kota mengalami pertumbuhan.
• Tekanan pada sumber daya alam: Konsentrasi penduduk di kota meningkatkan tekanan pada sumber daya alam dan lingkungan, baik di kota maupun di daerah penyangga kota.
• Perubahan sosial-budaya: Urbanisasi membawa perubahan gaya hidup dan nilai-nilai sosial, yang dapat mempengaruhi kohesi sosial baik di desa maupun di kota.

Untuk mengatasi dampak negatif dari hubungan backwash effect dan urbanisasi, diperlukan kebijakan yang komprehensif. Ini termasuk pengembangan kota-kota menengah sebagai penyangga urbanisasi, peningkatan kualitas hidup di pedesaan, dan perencanaan kota yang lebih baik untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk perkotaan.

Backwash effect memiliki peran signifikan dalam dinamika pembangunan daerah di Indonesia. Beberapa aspek penting terkait peran ini antara lain:

• Indikator ketimpangan pembangunan: Backwash effect menjadi indikator adanya ketimpangan pembangunan antar daerah. Semakin kuat backwash effect, semakin besar pula kesenjangan yang terjadi.
• Tantangan dalam perencanaan pembangunan: Keberadaan backwash effect menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan. Mereka harus mempertimbangkan bagaimana mengurangi dampak negatif ini sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.
• Pengaruh terhadap alokasi sumber daya: Backwash effect mempengaruhi bagaimana sumber daya (manusia, modal, teknologi) dialokasikan antar daerah. Daerah yang mengalami backwash effect cenderung mengalami kekurangan sumber daya untuk pembangunan.
• Dampak pada otonomi daerah: Dalam era otonomi daerah, backwash effect dapat mempengaruhi kemampuan daerah untuk mandiri secara ekonomi. Daerah yang terkena dampak negatif mungkin lebih bergantung pada bantuan pemerintah pusat.
• Pengaruh terhadap pola migrasi: Backwash effect mempengaruhi pola migrasi penduduk, yang pada gilirannya berdampak pada demografi dan ekonomi daerah, baik daerah asal maupun tujuan.
• Tantangan dalam pengembangan potensi lokal: Daerah yang mengalami backwash effect sering menghadapi kesulitan dalam mengembangkan potensi lokalnya karena keterbatasan sumber daya dan investasi.

Memahami peran backwash effect dalam pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat. Pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan pembangunan dan pengembangan potensi lokal untuk mengurangi dampak negatif backwash effect.

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan terkait backwash effect beserta jawabannya:

1. Q: Apakah backwash effect selalu berdampak negatif?A: Meskipun umumnya dianggap negatif, backwash effect juga dapat memiliki dampak positif jangka panjang jika dikelola dengan baik. Misalnya, konsentrasi sumber daya di pusat pertumbuhan dapat menciptakan inovasi yang akhirnya menguntungkan daerah lain.
2. Q: Bagaimana cara mengukur backwash effect?A: Backwash effect dapat diukur melalui berbagai indikator seperti perbedaan PDRB antar daerah, pola migrasi penduduk, perbedaan tingkat investasi, dan kesenjangan infrastruktur.
3. Q: Apakah backwash effect hanya terjadi di negara berkembang?A: Tidak, backwash effect dapat terjadi di negara mana pun. Namun, dampaknya sering lebih terasa di negara berkembang karena keterbatasan sumber daya dan infrastruktur.
4. Q: Bagaimana teknologi mempengaruhi backwash effect?A: Teknologi dapat memperparah backwash effect dengan meningkatkan efisiensi di daerah maju, tetapi juga dapat menguranginya dengan memungkinkan akses yang lebih baik ke informasi dan pasar bagi daerah tertinggal.
5. Q: Apakah ada contoh negara yang berhasil mengatasi backwash effect?A: Beberapa negara seperti Korea Selatan dan China telah berhasil mengurangi backwash effect melalui kebijakan pembangunan yang terencana dan investasi infrastruktur yang merata.

Pemahaman yang baik tentang backwash effect dan cara mengatasinya sangat penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.

Backwash effect merupakan fenomena penting dalam pembangunan ekonomi yang perlu dipahami dan diatasi dengan bijak. Meskipun pertumbuhan ekonomi yang pesat di suatu wilayah dapat membawa kemajuan, dampak negatifnya terhadap wilayah sekitar tidak boleh diabaikan. Kesenjangan pembangunan yang diakibatkan oleh backwash effect dapat menghambat pemerataan kesejahteraan dan stabilitas sosial-ekonomi secara keseluruhan.

Untuk mengatasi backwash effect, diperlukan pendekatan pembangunan yang holistik dan berkeadilan. Ini melibatkan perencanaan yang matang, kebijakan yang tepat sasaran, dan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Pengembangan infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal, serta penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru merupakan langkah-langkah kunci dalam memitigasi dampak negatif backwash effect.

Pada akhirnya, keberhasilan dalam mengelola backwash effect akan berkontribusi pada terciptanya pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan memahami dan mengatasi fenomena ini, kita dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan, di mana manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai wilayah.