Mengenal WALHI Adalah Organisasi Lingkungan Terbesar di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan organisasi lingkungan hidup terbesar dan tertua di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 1980, WALHI telah menjadi garda terdepan dalam upaya pelestarian lingkungan dan perjuangan keadilan ekologis di tanah air. Sebagai lembaga swadaya masyarakat yang independen, WALHI memiliki peran vital dalam mengadvokasi isu-isu lingkungan, serta memberdayakan masyarakat untuk terlibat aktif dalam gerakan penyelamatan alam.

WALHI adalah singkatan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Organisasi ini merupakan forum kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari organisasi non-pemerintah (ornop), kelompok pecinta alam dan kelompok swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup. WALHI didirikan pada 15 Oktober 1980 sebagai respons atas keprihatinan terhadap ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber-sumber kehidupan di Indonesia.

Cikal bakal berdirinya WALHI berawal dari prakarsa Emil Salim yang saat itu menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Pada tahun 1978, Emil Salim berdialog dengan beberapa tokoh seperti Bedjo Rahardjo, Erna Witoelar, Rio Rahwartono, dan Tjokropranolo untuk membahas bagaimana menjadikan isu lingkungan sebagai gerakan masyarakat. Mereka menyadari bahwa persoalan lingkungan masih belum populer di Indonesia saat itu.

Dari diskusi-diskusi tersebut, muncul gagasan untuk melibatkan kelompok-kelompok NGO dan pecinta alam dalam menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan. Alasannya, kelompok-kelompok ini dianggap memiliki kedekatan dengan masyarakat. Akhirnya diselenggarakanlah pertemuan yang dihadiri sekitar 350 lembaga dari berbagai unsur seperti lembaga profesi, hobi, lingkungan, pecinta alam, agama, riset, kampus, dan jurnalis.

Dari pertemuan tersebut, dipilihlah 10 NGO yang kemudian membentuk "Kelompok Sepuluh Pengembangan Lingkungan Hidup" pada 23 Mei 1978. Kelompok inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya WALHI. Setelah melalui serangkaian pertemuan, akhirnya pada 15 Oktober 1980 WALHI resmi didirikan sebagai wadah koordinasi berbagai organisasi lingkungan di Indonesia.

Sebagai organisasi lingkungan terbesar di Indonesia, WALHI memiliki visi, misi dan nilai-nilai yang menjadi landasan gerakannya:

Visi WALHI:

"Terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat."

Misi WALHI:

1. Menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap isu-isu lingkungan hidup
2. Mempromosikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan
3. Mendorong kebijakan dan praktik pengelolaan lingkungan yang berpihak pada rakyat
4. Membangun gerakan rakyat yang kuat dalam memperjuangkan keadilan ekologis
5. Mengembangkan kapasitas jaringan dan anggota WALHI

Nilai-nilai WALHI:

• Demokrasi: Melibatkan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan
• Keadilan antar generasi: Menjamin lingkungan yang berkualitas bagi generasi sekarang dan mendatang
• Keadilan gender: Memastikan kesetaraan hak atas lingkungan tanpa diskriminasi gender
• Penghormatan terhadap makhluk hidup: Menghargai hak hidup semua makhluk, baik manusia maupun non-manusia
• Persamaan hak masyarakat adat: Mengakui hak masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya alamnya
• Solidaritas sosial: Memperjuangkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang setara bagi semua
• Anti kekerasan: Menolak segala bentuk kekerasan dalam perjuangan lingkungan
• Keterbukaan: Menjamin akses informasi bagi publik terkait kebijakan lingkungan
• Keswadayaan: Mendorong kemandirian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
• Profesionalisme: Bekerja secara profesional, efektif dan sistematis dengan semangat kolektivitas

WALHI memiliki struktur organisasi yang tersebar dari tingkat nasional hingga daerah. Berikut adalah gambaran struktur organisasi WALHI:

1. Tingkat Nasional:

• Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH): Forum tertinggi pengambilan keputusan yang diadakan setiap 4 tahun sekali
• Dewan Nasional: Badan pengawas dan pemberi arahan strategis
• Eksekutif Nasional: Pelaksana harian di tingkat nasional, dipimpin oleh Direktur Eksekutif

2. Tingkat Daerah:

• WALHI Daerah: Tersebar di 28 provinsi di Indonesia
• Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH): Forum tertinggi di tingkat daerah
• Dewan Daerah: Pengawas dan pemberi arahan di tingkat daerah
• Eksekutif Daerah: Pelaksana harian di tingkat daerah

3. Divisi-divisi:

• Divisi Advokasi dan Kampanye
• Divisi Pendidikan dan Pengorganisasian
• Divisi Riset dan Pengembangan Kebijakan
• Divisi Penggalangan Dana dan Komunikasi
• Divisi Keuangan dan Administrasi

Struktur ini memungkinkan WALHI untuk bekerja secara efektif dari tingkat nasional hingga akar rumput. Pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis melalui forum-forum seperti PNLH dan PDLH. Sementara pelaksanaan program sehari-hari dijalankan oleh Eksekutif Nasional dan Daerah.

WALHI menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misinya. Berikut adalah beberapa program utama WALHI:

1. Advokasi Kebijakan Lingkungan

WALHI aktif mengadvokasi kebijakan-kebijakan lingkungan di tingkat nasional maupun daerah. Ini mencakup pemberian masukan terhadap rancangan undang-undang, pengajuan judicial review, hingga gugatan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan lingkungan. Contohnya, WALHI terlibat dalam penyusunan UU Lingkungan Hidup dan aktif mengkritisi kebijakan-kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan.

2. Kampanye Publik

WALHI secara rutin melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu lingkungan. Kampanye ini dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, publikasi, dan acara-acara publik. Beberapa kampanye besar WALHI antara lain kampanye anti tambang, kampanye penyelamatan hutan, dan kampanye energi bersih.

3. Pendidikan Lingkungan

WALHI menyelenggarakan berbagai program pendidikan lingkungan, baik untuk anggotanya maupun masyarakat umum. Ini termasuk pelatihan, seminar, dan workshop tentang berbagai isu lingkungan. WALHI juga aktif melakukan pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah dan kampus-kampus.

4. Pemberdayaan Masyarakat

WALHI bekerja sama dengan masyarakat lokal dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ini mencakup program-program seperti pengembangan ekowisata, pertanian organik, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

5. Riset dan Dokumentasi

WALHI melakukan riset-riset terkait isu lingkungan dan menerbitkan laporan-laporan yang menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan. WALHI juga mendokumentasikan berbagai kasus perusakan lingkungan dan pelanggaran hak-hak masyarakat atas sumber daya alam.

6. Bantuan Hukum

WALHI memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang menjadi korban pencemaran atau perusakan lingkungan. Ini termasuk pendampingan dalam proses litigasi maupun non-litigasi.

7. Pengembangan Energi Terbarukan

WALHI mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan sebagai alternatif energi fosil. Ini dilakukan melalui proyek percontohan, advokasi kebijakan, dan kampanye publik.

8. Penanganan Bencana Ekologis

WALHI terlibat dalam upaya penanganan bencana ekologis seperti kebakaran hutan, banjir, dan longsor. Selain bantuan tanggap darurat, WALHI juga fokus pada upaya-upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Melalui program-program ini, WALHI berupaya untuk menciptakan perubahan sistemik dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia, baik di tingkat kebijakan maupun praktik di lapangan.

Selama lebih dari empat dekade eksistensinya, WALHI telah memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pelestarian lingkungan dan perjuangan keadilan ekologis di Indonesia. Berikut adalah beberapa pencapaian penting WALHI:

1. Advokasi Kebijakan

• Berperan aktif dalam penyusunan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Mengajukan dan memenangkan sejumlah gugatan terkait kebijakan yang merugikan lingkungan, termasuk gugatan terhadap izin pertambangan di kawasan hutan lindung
• Mendorong penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan nasional dan daerah

2. Penyelamatan Hutan

• Berkontribusi dalam penyelamatan jutaan hektar hutan dari alih fungsi melalui kampanye dan advokasi
• Mendorong pengakuan hak-hak masyarakat adat atas hutan adat
• Mengungkap dan melaporkan praktik-praktik illegal logging

3. Perlindungan Keanekaragaman Hayati

• Terlibat dalam upaya konservasi spesies-spesies langka seperti orangutan, harimau Sumatera, dan badak Jawa
• Mendorong pembentukan kawasan konservasi baru dan perbaikan pengelolaan kawasan konservasi yang ada

4. Pengendalian Pencemaran

• Mengungkap dan menindaklanjuti kasus-kasus pencemaran industri di berbagai daerah
• Mendorong penerapan standar lingkungan yang lebih ketat bagi industri
• Kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai

5. Energi dan Perubahan Iklim

• Mendorong pengembangan energi terbarukan melalui advokasi kebijakan dan proyek percontohan
• Terlibat aktif dalam negosiasi perubahan iklim internasional sebagai bagian dari masyarakat sipil
• Kampanye pengurangan emisi gas rumah kaca

6. Pemberdayaan Masyarakat

• Memfasilitasi terbentuknya ratusan kelompok masyarakat peduli lingkungan di seluruh Indonesia
• Mendampingi masyarakat dalam konflik-konflik sumber daya alam
• Mengembangkan model-model pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat

7. Pendidikan dan Kesadaran Publik

• Menyelenggarakan ribuan kegiatan pendidikan lingkungan di sekolah dan kampus
• Menerbitkan berbagai publikasi tentang isu-isu lingkungan
• Menjadi rujukan utama media dalam isu-isu lingkungan

8. Pengembangan Jaringan

• Membangun jaringan organisasi lingkungan terbesar di Indonesia dengan ratusan anggota
• Menjadi anggota Friends of the Earth International, memperkuat advokasi di tingkat global
• Memfasilitasi kolaborasi antar-NGO dalam isu-isu lingkungan

Pencapaian-pencapaian ini menunjukkan peran vital WALHI dalam gerakan lingkungan di Indonesia. Meski demikian, WALHI menyadari bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam upaya mewujudkan lingkungan hidup yang lestari dan berkeadilan di Indonesia.

Meskipun telah mencapai banyak hal, WALHI masih menghadapi berbagai tantangan dalam upayanya melestarikan lingkungan dan memperjuangkan keadilan ekologis di Indonesia. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi WALHI:

1. Konflik Kepentingan Ekonomi vs Lingkungan

WALHI sering berhadapan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek yang bertentangan dengan kelestarian lingkungan. Misalnya, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan pelestarian lingkungan menjadi tantangan besar.

2. Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan

Meskipun Indonesia memiliki berbagai regulasi terkait lingkungan, penegakan hukumnya masih lemah. WALHI sering menghadapi kesulitan dalam menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran lingkungan karena kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum.

3. Keterbatasan Sumber Daya

Sebagai organisasi non-profit, WALHI menghadapi tantangan dalam hal pendanaan dan sumber daya manusia. Ini membatasi kemampuan WALHI untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan menangani semua isu lingkungan yang ada.

4. Resistensi dari Kelompok Kepentingan

WALHI sering mendapat resistensi dari kelompok-kelompok yang kepentingannya terancam oleh advokasi lingkungan. Ini bisa berupa intimidasi, kampanye hitam, hingga tuntutan hukum yang bertujuan membungkam kritik.

5. Kompleksitas Isu Lingkungan

Isu-isu lingkungan semakin kompleks dan saling terkait. Misalnya, perubahan iklim yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. WALHI dituntut untuk terus meningkatkan kapasitasnya dalam memahami dan menangani isu-isu yang semakin rumit ini.

6. Kesenjangan Digital

Di era digital, WALHI menghadapi tantangan dalam menjangkau masyarakat di daerah-daerah yang masih terbatas akses teknologinya. Ini mempengaruhi efektivitas kampanye dan edukasi lingkungan.

7. Politisasi Isu Lingkungan

Isu lingkungan sering dipolitisasi, terutama menjelang pemilihan umum. WALHI harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam kepentingan politik praktis yang dapat mengurangi kredibilitasnya.

8. Perubahan Perilaku Masyarakat

Mengubah perilaku masyarakat terkait lingkungan bukanlah hal yang mudah. WALHI menghadapi tantangan dalam mengajak masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih ramah lingkungan.

9. Koordinasi Antar-Lembaga

Sebagai organisasi payung, WALHI menghadapi tantangan dalam mengkoordinasikan ratusan anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia. Menyatukan visi dan langkah bersama menjadi tantangan tersendiri.

10. Keseimbangan Antara Advokasi dan Kolaborasi

WALHI harus menjaga keseimbangan antara perannya sebagai watchdog yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, dengan kebutuhan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan.

Menghadapi tantangan-tantangan ini, WALHI terus berupaya meningkatkan kapasitas organisasi, memperkuat jaringan, dan mengembangkan strategi-strategi baru. WALHI juga menyadari pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat luas dalam menghadapi tantangan-tantangan lingkungan yang semakin kompleks.

WALHI memiliki sistem keanggotaan yang luas dan jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikut adalah penjelasan detail tentang keanggotaan dan jaringan WALHI:

1. Jenis Keanggotaan

• Anggota Organisasi: Terdiri dari organisasi non-pemerintah (ornop), kelompok pecinta alam, dan kelompok swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup.
• Anggota Individu: Perorangan yang memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan dan ingin berkontribusi dalam gerakan WALHI.
• Sahabat WALHI: Kategori keanggotaan untuk individu yang ingin mendukung WALHI namun tidak terikat secara formal.

2. Jumlah Anggota

Per tahun 2021, WALHI memiliki:

• 479 organisasi anggota
• 156 anggota individu
• Ribuan Sahabat WALHI

3. Sebaran Geografis

WALHI memiliki jaringan yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia, dengan kantor-kantor independen di masing-masing daerah. Ini memungkinkan WALHI untuk bekerja secara efektif di tingkat lokal sambil tetap terkoordinasi secara nasional.

4. Jaringan Internasional

WALHI adalah anggota dari Friends of the Earth International (FoEI), sebuah jaringan organisasi lingkungan global yang memiliki anggota di 73 negara. Keanggotaan ini memperkuat advokasi WALHI di tingkat internasional.

5. Proses Keanggotaan

• Organisasi atau individu yang ingin menjadi anggota WALHI harus mengajukan permohonan dan melalui proses seleksi.
• Calon anggota harus menyetujui visi, misi, dan nilai-nilai WALHI.
• Keanggotaan diputuskan dalam forum Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) atau Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH).

6. Hak dan Kewajiban Anggota

Anggota WALHI memiliki hak untuk:

• Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan organisasi
• Mengakses informasi dan sumber daya WALHI
• Mengusulkan program dan kegiatan

Kewajiban anggota meliputi:

• Menjunjung tinggi visi, misi, dan nilai-nilai WALHI
• Berpartisipasi aktif dalam kegiatan WALHI
• Membayar iuran keanggotaan (untuk anggota organisasi)

7. Koordinasi Antar Anggota

• WALHI mengadakan pertemuan rutin antar anggota, baik di tingkat nasional maupun daerah.
• Terdapat sistem komunikasi internal untuk berbagi informasi dan koordinasi antar anggota.
• WALHI memfasilitasi kolaborasi antar anggota dalam program-program bersama.

8. Pengembangan Kapasitas Anggota

WALHI secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kapasitas anggotanya dalam berbagai aspek gerakan lingkungan.

9. Jaringan Tematik

Selain jaringan geografis, WALHI juga memiliki jaringan tematik yang fokus pada isu-isu spesifik seperti hutan, energi, pesisir dan laut, serta perkotaan.

10. Kolaborasi dengan Pihak Luar

WALHI juga membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak di luar keanggotaan formalnya, termasuk akademisi, media, seniman, dan kelompok masyarakat lainnya.

Sistem keanggotaan dan jaringan yang luas ini memungkinkan WALHI untuk bekerja secara efektif di berbagai tingkatan, dari lokal hingga global. Ini juga menjadi kekuatan WALHI dalam mengadvokasi isu-isu lingkungan dan memobilisasi dukungan publik.

Sebagai organisasi non-profit, WALHI mengandalkan berbagai sumber pendanaan untuk menjalankan program-programnya. Berikut adalah penjelasan detail tentang sumber-sumber pendanaan WALHI:

1. Iuran Anggota

• Anggota organisasi WALHI diwajibkan membayar iuran tahunan.
• Besaran iuran bervariasi tergantung pada kapasitas finansial masing-masing organisasi anggota.
• Iuran ini menjadi sumber pendanaan rutin bagi WALHI, meskipun jumlahnya relatif kecil dibandingkan kebutuhan operasional.

2. Donasi Individu

• WALHI menerima donasi dari individu-individu yang peduli terhadap isu lingkungan.
• Donasi ini bisa berupa donasi rutin bulanan atau donasi sekali waktu.
• WALHI mengembangkan program "Sahabat WALHI" untuk menggalang dukungan finansial dari masyarakat umum.

3. Hibah dari Lembaga Donor

• WALHI menerima hibah dari berbagai lembaga donor internasional yang fokus pada isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
• Contoh lembaga donor termasuk Ford Foundation, USAID, European Union, dan lembaga-lembaga PBB seperti UNDP.
• Hibah ini biasanya terikat dengan program atau proyek tertentu.

4. Kerjasama dengan Sektor Swasta

• WALHI terkadang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang lingkungan.
• Namun, WALHI sangat selektif dalam memilih mitra dari sektor swasta untuk menjaga independensi dan kredibilitasnya.

5. Penggalangan Dana Publik

• WALHI mengadakan berbagai kegiatan penggal angan dana publik seperti konser amal, penjualan merchandise, dan kampanye crowdfunding.
• Kegiatan ini selain bertujuan menggalang dana juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu lingkungan.

6. Jasa Konsultasi

• WALHI terkadang memberikan jasa konsultasi terkait isu-isu lingkungan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
• Pendapatan dari jasa konsultasi ini digunakan untuk mendukung program-program WALHI.

7. Penjualan Publikasi

• WALHI menerbitkan berbagai publikasi seperti buku, laporan penelitian, dan majalah.
• Penjualan publikasi ini menjadi salah satu sumber pendapatan, meskipun jumlahnya tidak signifikan.

8. Kerjasama dengan Pemerintah

• Dalam beberapa kasus, WALHI bekerjasama dengan pemerintah dalam program-program tertentu yang sejalan dengan visi misi WALHI.
• Namun, WALHI tetap menjaga independensinya dan tidak menerima pendanaan rutin dari pemerintah.

9. Investasi

• WALHI memiliki dana cadangan yang diinvestasikan secara etis untuk menghasilkan pendapatan tambahan.
• Investasi ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan transparan untuk menjaga kepercayaan publik.

10. Pendapatan dari Aset

• WALHI memiliki beberapa aset seperti gedung kantor yang terkadang disewakan untuk kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan visi misi WALHI.
• Pendapatan dari penyewaan aset ini menjadi sumber dana tambahan.

Dalam mengelola sumber-sumber pendanaan ini, WALHI memegang prinsip-prinsip berikut:

• Transparansi: WALHI secara rutin mempublikasikan laporan keuangannya dan terbuka terhadap audit independen.
• Akuntabilitas: Penggunaan dana dipertanggungjawabkan kepada anggota dan publik melalui laporan tahunan.
• Independensi: WALHI tidak menerima pendanaan yang dapat mengompromikan independensi dan integritasnya.
• Diversifikasi: WALHI berusaha untuk tidak tergantung pada satu sumber pendanaan saja.
• Keberlanjutan: WALHI terus mengembangkan strategi penggalangan dana yang berkelanjutan untuk menjamin keberlangsungan organisasi.

Meskipun menghadapi tantangan dalam hal pendanaan, WALHI terus berupaya untuk menjaga kemandirian finansialnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa WALHI dapat terus menjalankan perannya sebagai watchdog dan advokat lingkungan yang kritis dan independen di Indonesia.

Sebagai organisasi yang aktif dan vokal dalam isu-isu lingkungan, WALHI tidak luput dari berbagai kritik dan kontroversi. Berikut adalah beberapa kritik dan kontroversi yang pernah dihadapi WALHI:

1. Tuduhan Agenda Asing

WALHI sering dituduh membawa agenda asing karena menerima pendanaan dari lembaga-lembaga donor internasional. Kritik ini biasanya muncul ketika WALHI mengkritisi kebijakan pemerintah atau proyek-proyek besar yang dianggap merusak lingkungan. Beberapa pihak menganggap WALHI lebih mementingkan kepentingan negara-negara donor daripada kepentingan nasional Indonesia.

2. Dianggap Menghambat Pembangunan

Kritik lain yang sering dilontarkan adalah bahwa WALHI terlalu kaku dalam sikapnya terhadap pembangunan. Beberapa pihak menganggap WALHI menghambat proyek-proyek pembangunan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi negara. Misalnya, ketika WALHI menentang pembangunan pembangkit listrik atau proyek pertambangan tertentu.

3. Inkonsistensi dalam Kampanye

Ada kritik bahwa WALHI terkadang tidak konsisten dalam kampanyenya. Misalnya, WALHI dikritik karena dianggap lebih vokal dalam mengkritisi perusahaan-perusahaan besar namun kurang kritis terhadap praktik-praktik perusakan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat kecil atau komunitas lokal.

4. Terlalu Politis

Beberapa pihak menganggap WALHI terlalu terlibat dalam isu-isu politik dan terkadang keluar dari fokus utamanya sebagai organisasi lingkungan. Kritik ini muncul terutama ketika WALHI terlibat dalam isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau demokrasi.

5. Kurang Solusi Praktis

Ada kritik bahwa WALHI lebih banyak mengkritik daripada memberikan solusi praktis. Beberapa pihak menganggap WALHI kurang berkontribusi dalam memberikan alternatif konkret untuk masalah-masalah lingkungan yang dikritisinya.

6. Konflik Internal

WALHI pernah mengalami konflik internal yang menjadi sorotan publik. Misalnya, perbedaan pendapat antar anggota atau antara eksekutif nasional dengan eksekutif daerah dalam menyikapi isu-isu tertentu.

7. Ketergantungan pada Donor

Meskipun WALHI berusaha untuk mandiri, masih ada kritik bahwa organisasi ini terlalu bergantung pada pendanaan dari lembaga donor. Hal ini dianggap dapat mempengaruhi independensi WALHI dalam mengambil sikap.

8. Kurang Inklusif

Ada kritik bahwa WALHI kurang melibatkan kelompok-kelompok tertentu dalam gerakannya, seperti masyarakat adat atau kelompok perempuan. Meskipun WALHI telah berupaya untuk inklusif, masih ada anggapan bahwa organisasi ini didominasi oleh kelompok tertentu.

9. Terlalu Fokus pada Isu Tertentu

Beberapa pihak menganggap WALHI terlalu fokus pada isu-isu tertentu seperti deforestasi atau pertambangan, sementara kurang memperhatikan isu-isu lingkungan perkotaan atau perubahan iklim.

10. Kontroversi Terkait Kerjasama dengan Korporasi

Keputusan WALHI untuk bekerjasama dengan beberapa perusahaan dalam program CSR terkadang menuai kritik. Beberapa pihak menganggap hal ini sebagai bentuk "greenwashing" dan dapat mengompromikan integritas WALHI.

Dalam menghadapi kritik dan kontroversi ini, WALHI umumnya merespons dengan:

• Menegaskan kembali independensi dan integritasnya sebagai organisasi lingkungan.
• Menjelaskan bahwa kritik terhadap kebijakan atau proyek tertentu didasarkan pada kajian ilmiah dan pertimbangan keberlanjutan jangka panjang.
• Terus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan organisasi dan pendanaan.
• Berupaya untuk lebih inklusif dan melibatkan berbagai kelompok dalam gerakannya.
• Meningkatkan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menjelaskan posisi dan tujuan WALHI.
• Terus mengembangkan solusi-solusi praktis untuk masalah lingkungan, tidak hanya mengkritik.

Meskipun menghadapi berbagai kritik dan kontroversi, WALHI tetap menjadi salah satu organisasi lingkungan yang paling berpengaruh di Indonesia. Kritik-kritik ini seringkali menjadi bahan evaluasi bagi WALHI untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan efektivitas gerakannya dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan dan keadilan ekologis di Indonesia.

Sebagai organisasi lingkungan terkemuka di Indonesia, WALHI terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan baru dalam isu lingkungan. Berikut adalah beberapa arah perkembangan dan fokus WALHI di masa depan:

1. Penguatan Gerakan Akar Rumput

WALHI akan terus memperkuat gerakannya di tingkat akar rumput. Ini termasuk pemberdayaan komunitas lokal dan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. WALHI juga akan fokus pada pengembangan kepemimpinan lingkungan di tingkat lokal untuk memastikan keberlanjutan gerakan.

2. Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Isu perubahan iklim akan menjadi fokus utama WALHI di masa depan. Organisasi ini akan meningkatkan advokasi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk mendorong transisi energi bersih dan pengembangan kota-kota yang tahan iklim.

3. Pemanfaatan Teknologi Digital

WALHI akan semakin memanfaatkan teknologi digital dalam kampanye dan advokasi. Ini termasuk penggunaan media sosial, aplikasi mobile, dan platform crowdsourcing untuk meningkatkan partisipasi publik dalam isu-isu lingkungan.

4. Pendekatan Berbasis Sains

WALHI akan memperkuat kolaborasi dengan komunitas ilmiah untuk memastikan bahwa advokasi dan kampanyenya didasarkan pada data dan bukti ilmiah yang kuat. Ini termasuk peningkatan kapasitas internal WALHI dalam melakukan riset dan analisis kebijakan.

5. Fokus pada Ekonomi Hijau

WALHI akan semakin terlibat dalam isu-isu ekonomi hijau, termasuk mendorong pengembangan energi terbarukan, ekonomi sirkular, dan praktik bisnis yang berkelanjutan. Organisasi ini juga akan mengadvokasi reformasi sistem keuangan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

6. Penguatan Jaringan Internasional

Sebagai bagian dari Friends of the Earth International, WALHI akan semakin memperkuat keterlibatannya dalam gerakan lingkungan global. Ini termasuk partisipasi aktif dalam forum-forum internasional dan kolaborasi lintas negara dalam isu-isu lingkungan transnasional.

7. Pengembangan Model Bisnis Sosial

Untuk meningkatkan keberlanjutan finansialnya, WALHI akan mengembangkan model-model bisnis sosial yang sejalan dengan misi lingkungannya. Ini bisa termasuk pengembangan ekowisata, produk-produk ramah lingkungan, atau jasa konsultasi lingkungan.

8. Fokus pada Isu Perkotaan

Dengan semakin pesatnya urbanisasi di Indonesia, WALHI akan meningkatkan perhatiannya pada isu-isu lingkungan perkotaan. Ini termasuk advokasi untuk ruang hijau kota, transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan sampah perkotaan.

9. Penguatan Kapasitas Hukum

WALHI akan terus memperkuat kapasitasnya dalam advokasi hukum lingkungan. Ini termasuk pengembangan tim hukum yang kuat dan peningkatan kolaborasi dengan lembaga bantuan hukum dan fakultas hukum universitas.

10. Pengembangan Program Pendidikan Lingkungan

WALHI akan meningkatkan fokusnya pada pendidikan lingkungan, terutama untuk generasi muda. Ini bisa termasuk pengembangan kurikulum lingkungan, program magang, dan kampanye kesadaran lingkungan di sekolah dan kampus.

11. Advokasi Kebijakan Berbasis Bukti

WALHI akan semakin memperkuat kapasitasnya dalam melakukan advokasi kebijakan berbasis bukti. Ini termasuk peningkatan kemampuan dalam analisis kebijakan, pemodelan dampak lingkungan, dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif.

12. Pengembangan Platform Kolaborasi

WALHI akan mengembangkan platform-platform kolaborasi yang memungkinkan berbagai pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam isu-isu lingkungan. Ini bisa berupa forum multi-stakeholder, laboratorium inovasi lingkungan, atau hub kolaborasi digital.

13. Penguatan Narasi Keadilan Lingkungan

WALHI akan semakin memperkuat narasi keadilan lingkungan dalam advokasi dan kampanyenya. Ini termasuk menghubungkan isu-isu lingkungan dengan isu-isu sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia.

14. Pengembangan Sistem Pemantauan Lingkungan Partisipatif

WALHI akan mengembangkan sistem pemantauan lingkungan yang melibatkan partisipasi masyarakat luas. Ini bisa memanfaatkan teknologi seperti aplikasi mobile dan sensor lingkungan yang terjangkau.

15. Fokus pada Restorasi Ekosistem

Selain fokus pada perlindungan, WALHI akan meningkatkan perhatiannya pada upaya-upaya restorasi ekosistem. Ini termasuk program-program rehabilitasi hutan, restorasi lahan gambut, dan pemulihan ekosistem pesisir.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan baru dan kompleks di bidang lingkungan, WALHI akan terus beradaptasi dan berinovasi. Organisasi ini akan mempertahankan prinsip-prinsip dasarnya seperti independensi, keadilan, dan keberlanjutan, sambil terus mencari cara-cara baru untuk memperkuat gerakannya dan meningkatkan dampak positifnya terhadap lingkungan dan masyarakat Indonesia.

1. Apa itu WALHI?

WALHI adalah singkatan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Ini adalah organisasi lingkungan hidup non-pemerintah terbesar di Indonesia yang berfokus pada advokasi dan kampanye untuk pelestarian lingkungan dan keadilan ekologis.

2. Kapan WALHI didirikan?

WALHI didirikan pada tanggal 15 Oktober 1980, sebagai respons terhadap keprihatinan atas ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

3. Apa visi dan misi WALHI?

Visi WALHI adalah terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat. Misinya termasuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat, mempromosikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan mendorong kebijakan lingkungan yang berpihak pada rakyat.

4. Bagaimana struktur organisasi WALHI?

WALHI memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Eksekutif Nasional, Dewan Nasional, dan WALHI Daerah yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia. Pengambilan keputusan tertinggi dilakukan dalam Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) yang diadakan setiap empat tahun sekali.

5. Apa saja program utama WALHI?

Program utama WALHI meliputi advokasi kebijakan lingkungan, kampanye publik, pendidikan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, riset dan dokumentasi, bantuan hukum, pengembangan energi terbarukan, dan penanganan bencana ekologis.

6. Bagaimana cara bergabung dengan WALHI?

Individu dapat bergabung sebagai Sahabat WALHI atau anggota individu. Organisasi yang bergerak di bidang lingkungan dapat mengajukan permohonan untuk menjadi anggota organisasi WALHI. Proses keanggotaan melibatkan pengajuan permohonan dan persetujuan dalam forum PNLH atau PDLH.

7. Dari mana WALHI mendapatkan pendanaan?

WALHI mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber, termasuk iuran anggota, donasi individu, hibah dari lembaga donor, kerjasama dengan sektor swasta, penggalangan dana publik, jasa konsultasi, penjualan publikasi, dan investasi etis.

8. Apakah WALHI berafiliasi dengan partai politik tertentu?

Tidak, WALHI adalah organisasi independen yang tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. WALHI berupaya untuk menjaga independensinya dalam mengadvokasi isu-isu lingkungan.

9. Bagaimana cara WALHI mengadvokasi isu lingkungan?

WALHI menggunakan berbagai metode advokasi, termasuk kampanye publik, lobi kebijakan, litigasi strategis, riset dan publikasi, mobilisasi massa, dan pemanfaatan media sosial.

10. Apakah WALHI hanya bekerja di Indonesia?

Meskipun fokus utama WALHI adalah di Indonesia, organisasi ini juga terlibat dalam gerakan lingkungan global sebagai anggota Friends of the Earth International. WALHI berpartisipasi dalam forum-forum internasional dan berkolaborasi dengan organisasi lingkungan di negara lain.

11. Bagaimana WALHI merespons kritik?

WALHI merespons kritik dengan terbuka dan konstruktif. Organisasi ini berupaya untuk meningkatkan transparansi, memperkuat basis ilmiah dalam advokasi, dan terus memperbaiki praktik-praktik organisasinya.

12. Apa tantangan terbesar yang dihadapi WALHI saat ini?

Tantangan terbesar WALHI termasuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, menghadapi resistensi dari kelompok kepentingan tertentu, dan memastikan keberlanjutan finansial organisasi.

13. Bagaimana WALHI beradaptasi dengan era digital?

WALHI semakin memanfaatkan teknologi digital dalam kampanye dan advokasi, termasuk penggunaan media sosial, aplikasi mobile, dan platform crowdsourcing untuk meningkatkan partisipasi publik dalam isu-isu lingkungan.

14. Apakah WALHI terlibat dalam pendidikan lingkungan?

Ya, WALHI aktif dalam pendidikan lingkungan melalui berbagai program seperti pelatihan, seminar, dan workshop. WALHI juga bekerja sama dengan sekolah dan kampus untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan generasi muda.

15. Bagaimana cara mendukung WALHI?

Ada berbagai cara untuk mendukung WALHI, termasuk menjadi Sahabat WALHI, berdonasi, menjadi relawan, berpartisipasi dalam kampanye WALHI, atau menyebarluaskan informasi tentang isu-isu lingkungan yang diadvokasi oleh WALHI.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) telah memainkan peran vital dalam gerakan lingkungan di Indonesia selama lebih dari empat dekade. Sebagai organisasi lingkungan terbesar dan tertua di negeri ini, WALHI telah berkontribusi signifikan dalam upaya pelestarian alam, penegakan keadilan ekologis, dan pemberdayaan masyarakat dalam isu-isu lingkungan.

Sejak didirikan pada tahun 1980, WALHI telah mengalami berbagai tantangan dan transformasi. Organisasi ini telah berevolusi dari sekadar forum komunikasi antar LSM lingkungan, menjadi kekuatan advokasi yang diperhitungkan dalam lanskap politik dan kebijakan lingkungan di Indonesia. Melalui berbagai program dan kegiatannya, WALHI telah berhasil menumbuhkan kesadaran publik terhadap isu-isu lingkungan, mendorong perubahan kebijakan, dan memfasilitasi aksi-aksi nyata untuk pelestarian lingkungan di berbagai daerah di Indonesia.

Kekuatan WALHI terletak pada jaringannya yang luas, mencakup ratusan organisasi anggota dan ribuan individu yang tersebar di seluruh Indonesia. Struktur organisasi yang memadukan koordinasi nasional dengan otonomi daerah memungkinkan WALHI untuk bekerja secara efektif di berbagai tingkatan, dari lokal hingga nasional dan bahkan internasional melalui afiliasinya dengan Friends of the Earth International.

Namun, WALHI juga menghadapi berbagai tantangan. Konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, lemahnya penegakan hukum lingkungan, dan resistensi dari kelompok-kelompok kepentingan tertentu merupakan hambatan yang terus dihadapi WALHI. Selain itu, sebagai organisasi non-profit, WALHI juga menghadapi tantangan dalam hal keberlanjutan finansial dan pengelolaan sumber daya.