Penggolongan Hukum Berdasarkan Cara Mempertahankannya, Pelajari Lebih Dalam

Definisi Penggolongan Hukum Berdasarkan Cara Mempertahankannya

Liputan6.com, Jakarta Penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya merupakan salah satu metode klasifikasi dalam sistem hukum yang membagi hukum menjadi dua kategori utama: hukum material dan hukum formal. Pembagian ini didasarkan pada bagaimana suatu aturan hukum ditegakkan dan diimplementasikan dalam praktik peradilan.

Hukum material, yang juga dikenal sebagai hukum substantif, merujuk pada kumpulan aturan yang mengatur hak dan kewajiban individu serta entitas dalam masyarakat. Ini mencakup norma-norma perilaku yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan berlaku secara umum. Di sisi lain, hukum formal, atau hukum prosedural, berkaitan dengan mekanisme dan prosedur yang digunakan untuk menegakkan hukum material tersebut.

Penggolongan ini memiliki signifikansi besar dalam sistem hukum karena membantu mengorganisir dan mengkategorikan berbagai aspek hukum. Hal ini memungkinkan para praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum untuk lebih mudah memahami struktur dan fungsi hukum dalam konteks yang lebih luas.

Dalam penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya, terdapat dua kategori utama yang perlu dipahami secara mendalam:

1. Hukum Material

Hukum material merupakan inti dari sistem hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Beberapa karakteristik utama hukum material meliputi:

• Mengatur hak dan kewajiban substantif
• Menentukan apa yang legal dan ilegal
• Menetapkan sanksi untuk pelanggaran
• Berfokus pada konten dan substansi hukum

Contoh hukum material mencakup:

• Hukum Pidana: mengatur tindak kejahatan dan hukumannya
• Hukum Perdata: mengatur hubungan antar individu, seperti kontrak dan kepemilikan
• Hukum Dagang: mengatur transaksi komersial dan bisnis

2. Hukum Formal

Hukum formal, di sisi lain, berfokus pada prosedur dan mekanisme untuk menegakkan hukum material. Karakteristik utama hukum formal meliputi:

• Mengatur prosedur penegakan hukum
• Menentukan tata cara persidangan
• Mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak dalam proses hukum
• Menetapkan aturan pembuktian dan prosedur pengadilan

Contoh hukum formal mencakup:

• Hukum Acara Pidana: mengatur prosedur penuntutan dan persidangan kasus pidana
• Hukum Acara Perdata: mengatur prosedur penyelesaian sengketa perdata
• Hukum Acara Tata Usaha Negara: mengatur prosedur penyelesaian sengketa administratif

Karakteristik Hukum Material:

1. Substansi: Hukum material berfokus pada isi dan substansi aturan hukum, menentukan apa yang benar dan salah, serta hak dan kewajiban individu.

2. Universalitas: Aturan hukum material umumnya berlaku secara universal untuk semua anggota masyarakat dalam yurisdiksi tertentu.

3. Stabilitas: Hukum material cenderung lebih stabil dan jarang berubah dibandingkan dengan hukum formal.

4. Orientasi hasil: Hukum material berorientasi pada hasil akhir, yaitu keadilan substantif.

5. Sumber otoritas: Biasanya berasal dari badan legislatif atau preseden pengadilan yang mapan.

Karakteristik Hukum Formal:

1. Prosedural: Hukum formal berfokus pada prosedur dan metode untuk menegakkan hukum material.

2. Fleksibilitas: Hukum formal cenderung lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem peradilan yang berubah.

3. Teknis: Seringkali melibatkan aturan teknis yang detail tentang bagaimana proses hukum harus dilakukan.

4. Orientasi proses: Hukum formal lebih berorientasi pada proses, memastikan keadilan prosedural.

5. Dinamis: Dapat berubah lebih sering untuk mengakomodasi perkembangan dalam praktik hukum dan teknologi.

Memahami perbedaan antara hukum material dan hukum formal sangat penting untuk mengerti bagaimana sistem hukum beroperasi. Berikut adalah beberapa perbedaan kunci:

1. Fokus:
   • Hukum Material: Berfokus pada isi dan substansi hukum, menentukan hak dan kewajiban.
   • Hukum Formal: Berfokus pada prosedur dan cara menegakkan hukum material.
2. Tujuan:
   • Hukum Material: Bertujuan mencapai keadilan substantif.
   • Hukum Formal: Bertujuan memastikan keadilan prosedural.
3. Sifat:
   • Hukum Material: Cenderung lebih stabil dan jarang berubah.
   • Hukum Formal: Lebih dinamis dan sering diperbarui.
4. Aplikasi:
   • Hukum Material: Diterapkan secara universal dalam yurisdiksi tertentu.
   • Hukum Formal: Dapat bervariasi tergantung pada jenis kasus atau pengadilan.
5. Contoh:
   • Hukum Material: KUHP, KUHPerdata.
   • Hukum Formal: KUHAP, Hukum Acara Perdata.

Untuk lebih memahami bagaimana hukum material dan hukum formal diterapkan dalam praktik, mari kita lihat beberapa contoh konkret:

1. Kasus Pidana:

Hukum Material: Pasal 362 KUHP tentang pencurian menyatakan bahwa "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Hukum Formal: KUHAP mengatur bagaimana kasus pencurian harus ditangani, termasuk prosedur penangkapan, penahanan, penuntutan, dan persidangan.

2. Kasus Perdata:

Hukum Material: Pasal 1320 KUHPerdata mengatur syarat sahnya perjanjian, yang meliputi kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal.

Hukum Formal: Hukum Acara Perdata mengatur bagaimana gugatan harus diajukan, proses mediasi, pembuktian, dan putusan dalam sengketa perjanjian.

3. Kasus Tata Usaha Negara:

Hukum Material: UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang kewenangan dan prosedur pengambilan keputusan oleh pejabat pemerintah.

Hukum Formal: UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur prosedur pengajuan gugatan, pemeriksaan, dan putusan dalam sengketa tata usaha negara.

Penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya memiliki beberapa fungsi dan tujuan penting dalam sistem hukum:

1. Kejelasan dan Struktur

Penggolongan ini memberikan kerangka yang jelas untuk memahami berbagai aspek hukum. Dengan membedakan antara aturan substantif (hukum material) dan prosedural (hukum formal), sistem hukum menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami.

2. Efisiensi dalam Penerapan Hukum

Pemisahan antara hukum material dan formal memungkinkan para praktisi hukum untuk fokus pada aspek-aspek spesifik dari kasus. Hal ini meningkatkan efisiensi dalam penanganan kasus dan administrasi peradilan.

3. Perlindungan Hak-hak Individu

Hukum formal, dengan fokusnya pada prosedur yang adil, membantu melindungi hak-hak individu dalam proses hukum. Ini memastikan bahwa setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk membela diri atau mengajukan klaim.

4. Konsistensi dalam Penerapan Hukum

Dengan adanya hukum formal yang jelas, penerapan hukum material menjadi lebih konsisten. Ini mengurangi kemungkinan perbedaan interpretasi dan penerapan hukum yang tidak adil.

5. Adaptabilitas Sistem Hukum

Pemisahan ini memungkinkan hukum formal untuk lebih mudah diubah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, sementara hukum material dapat tetap stabil, menjaga kepastian hukum.

Penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya memiliki dampak signifikan terhadap sistem peradilan:

1. Spesialisasi dalam Profesi Hukum

Pembagian ini mendorong spesialisasi di kalangan praktisi hukum. Beberapa pengacara mungkin fokus pada aspek material hukum, sementara yang lain mengkhususkan diri dalam prosedur dan taktik pengadilan.

2. Struktur Pengadilan

Sistem pengadilan sering diorganisir berdasarkan pembagian ini, dengan pengadilan khusus untuk menangani aspek-aspek prosedural tertentu (seperti pengadilan banding) dan yang lain fokus pada penerapan hukum material.

3. Pendidikan Hukum

Kurikulum pendidikan hukum biasanya mencerminkan pembagian ini, dengan kursus terpisah untuk hukum material (seperti hukum pidana, perdata) dan hukum formal (seperti hukum acara).

4. Reformasi Hukum

Upaya reformasi hukum sering difokuskan pada salah satu aspek - baik memperbaiki substansi hukum atau meningkatkan efisiensi prosedural.

5. Penegakan Hukum

Penegak hukum harus memahami baik aspek material maupun formal untuk dapat menjalankan tugas mereka secara efektif.

Penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya memiliki sejarah panjang yang mencerminkan evolusi sistem hukum:

1. Era Klasik

Pada zaman Romawi kuno, pembedaan antara hukum material dan formal mulai terbentuk. Hukum Romawi mengembangkan sistem prosedural yang kompleks, yang kemudian menjadi dasar bagi banyak sistem hukum modern.

2. Abad Pertengahan

Selama periode ini, hukum gereja (canon law) memainkan peran penting dalam mengembangkan konsep hukum prosedural, terutama dalam hal pembuktian dan prosedur pengadilan.

3. Era Modern Awal

Dengan munculnya negara-bangsa modern, pembedaan antara hukum material dan formal menjadi lebih jelas. Kodifikasi hukum, seperti Code Napoleon, membantu memperjelas perbedaan ini.

4. Abad 19 dan 20

Periode ini melihat perkembangan pesat dalam hukum prosedural, dengan banyak negara mengadopsi kode prosedur yang terpisah untuk kasus pidana dan perdata.

5. Era Kontemporer

Saat ini, penggolongan ini terus berkembang, dengan fokus pada efisiensi prosedural dan perlindungan hak-hak individu dalam proses hukum.

Meskipun penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya telah menjadi bagian integral dari sistem hukum modern, ia tidak luput dari tantangan dan kritik:

1. Kompleksitas yang Berlebihan

Kritik utama adalah bahwa pembagian yang terlalu kaku antara hukum material dan formal dapat menciptakan sistem yang terlalu kompleks, yang sulit diakses oleh masyarakat umum.

2. Potensi Ketidakadilan

Terkadang, fokus yang berlebihan pada prosedur (hukum formal) dapat mengalahkan tujuan utama mencapai keadilan substantif.

3. Ketidakefisienan

Dalam beberapa kasus, pemisahan yang ketat antara hukum material dan formal dapat menyebabkan proses hukum yang berlarut-larut dan tidak efisien.

4. Kesulitan dalam Kasus-kasus Kompleks

Beberapa kasus modern yang kompleks sulit untuk dipisahkan secara jelas antara aspek material dan formalnya, menantang kegunaan pembagian ini.

5. Perbedaan Sistem Hukum

Pembagian ini mungkin tidak selalu relevan atau diterapkan dengan cara yang sama di semua sistem hukum di dunia, terutama dalam sistem hukum adat atau sistem hukum campuran.

1. Apa perbedaan utama antara hukum material dan hukum formal?

Hukum material mengatur substansi hak dan kewajiban, sementara hukum formal mengatur prosedur untuk menegakkan hak-hak tersebut.

2. Apakah semua sistem hukum menggunakan penggolongan ini?

Meskipun banyak sistem hukum mengakui perbedaan ini, penerapannya dapat bervariasi antar negara dan tradisi hukum.

3. Bagaimana penggolongan ini memengaruhi pekerjaan pengacara?

Pengacara harus memahami baik hukum material maupun formal untuk dapat mewakili klien mereka secara efektif dalam berbagai tahap proses hukum.

4. Apakah mungkin suatu aturan hukum termasuk dalam kedua kategori?

Ya, beberapa aturan hukum dapat memiliki elemen baik material maupun formal, terutama dalam kasus-kasus kompleks.

5. Bagaimana teknologi memengaruhi penggolongan hukum ini?

Teknologi modern telah mengubah cara hukum formal diterapkan, misalnya melalui e-filing atau persidangan virtual, namun pembagian dasarnya tetap relevan.

Penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum modern. Pembagian antara hukum material dan hukum formal tidak hanya memberikan kerangka untuk memahami struktur hukum, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam penerapan dan penegakan hukum.

Meskipun menghadapi beberapa tantangan dan kritik, penggolongan ini tetap menjadi alat yang berharga dalam mengorganisir dan menerapkan hukum. Pemahaman yang baik tentang kedua aspek hukum ini penting bagi para praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum untuk navigasi yang efektif dalam sistem hukum yang kompleks.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, penggolongan hukum ini mungkin akan terus berkembang. Namun, prinsip dasarnya - membedakan antara 'apa' yang diatur oleh hukum dan 'bagaimana' hukum itu ditegakkan - kemungkinan akan tetap relevan dalam waktu yang lama. Dengan demikian, penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya akan terus menjadi aspek penting dalam studi dan praktik hukum di masa depan.