Ciri Demokrasi Pancasila Adalah: Pengertian, Prinsip, dan Implementasinya

Liputan6.com, Jakarta Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi negara. Sistem ini memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari bentuk demokrasi lainnya di dunia. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam tentang ciri-ciri utama demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Demokrasi Pancasila dapat didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Konsep ini menggabungkan elemen-elemen demokrasi universal dengan kearifan lokal dan karakteristik bangsa Indonesia.

Secara etimologis, istilah "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos" yang berarti rakyat dan "kratos" yang berarti pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi secara harfiah berarti pemerintahan oleh rakyat. Dalam konteks Indonesia, demokrasi ini dipadukan dengan nilai-nilai Pancasila sehingga menciptakan sistem yang unik dan sesuai dengan kepribadian bangsa.

Beberapa ahli telah memberikan definisi tentang demokrasi Pancasila, di antaranya:

• Prof. Notonegoro: Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Drs. C.S.T. Kansil, SH: Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945.
• Mohammad Hatta: Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi universal dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, sehingga menciptakan sistem yang khas dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

Demokrasi Pancasila memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari sistem demokrasi lainnya. Berikut adalah ciri-ciri utama demokrasi Pancasila:

1. Kedaulatan Rakyat

Salah satu ciri paling mendasar dari demokrasi Pancasila adalah pengakuan terhadap kedaulatan rakyat. Dalam sistem ini, rakyat dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Implementasi kedaulatan rakyat ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, seperti:

• Pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
• Kebebasan berpendapat dan berekspresi
• Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik
• Pengawasan terhadap kinerja pemerintah oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga perwakilan

Meskipun demikian, kedaulatan rakyat dalam demokrasi Pancasila tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tirani mayoritas atau pelanggaran terhadap hak-hak minoritas.

2. Musyawarah Mufakat

Ciri khas lainnya dari demokrasi Pancasila adalah penekanan pada prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam pengambilan keputusan, sistem ini mengutamakan dialog dan diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama, bukan sekadar mengandalkan suara terbanyak. Beberapa aspek penting terkait musyawarah mufakat dalam demokrasi Pancasila meliputi:

• Pengutamaan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan
• Penghargaan terhadap perbedaan pendapat
• Upaya untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak
• Penggunaan voting sebagai jalan terakhir jika mufakat tidak tercapai

Prinsip musyawarah mufakat ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal Indonesia yang menekankan harmoni dan kebersamaan dalam menyelesaikan persoalan.

3. Kekeluargaan dan Gotong Royong

Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong sebagai ciri khasnya. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti:

• Pengutamaan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi
• Semangat kerja sama dalam pembangunan nasional
• Solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama
• Penyelesaian konflik melalui pendekatan kekeluargaan

Prinsip kekeluargaan dan gotong royong ini menjadi pembeda utama demokrasi Pancasila dari sistem demokrasi liberal yang cenderung lebih individualistis.

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Meskipun menekankan pada kepentingan bersama, demokrasi Pancasila tetap memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Beberapa aspek perlindungan HAM dalam sistem ini meliputi:

• Jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan
• Perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik
• Penegakan keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum
• Perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya

Perlindungan HAM dalam demokrasi Pancasila didasarkan pada prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial.

5. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban

Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Sistem ini tidak hanya memberikan hak-hak kepada rakyat, tetapi juga menuntut pemenuhan kewajiban sebagai warga negara. Beberapa contoh implementasi prinsip ini meliputi:

• Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu diimbangi dengan kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik
• Hak untuk mendapatkan pendidikan diimbangi dengan kewajiban untuk mengembangkan diri dan berkontribusi pada pembangunan bangsa
• Hak untuk mendapatkan pekerjaan diimbangi dengan kewajiban untuk bekerja dengan baik dan produktif

Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan bertanggung jawab.

Selain ciri-ciri utama yang telah disebutkan sebelumnya, demokrasi Pancasila juga dilandasi oleh beberapa prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam penerapannya. Berikut adalah prinsip-prinsip demokrasi Pancasila:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan spiritual dan moral dalam demokrasi Pancasila. Prinsip ini mengakui keberadaan Tuhan sebagai sumber nilai tertinggi dan menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara. Implementasi prinsip ini meliputi:

• Pengakuan terhadap pluralitas agama di Indonesia
• Jaminan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing
• Penanaman nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
• Penolakan terhadap ateisme dan komunisme

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi pembeda utama demokrasi Pancasila dari sistem demokrasi sekuler yang memisahkan agama dari urusan negara.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan pentingnya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam konteks demokrasi Pancasila, prinsip ini diwujudkan melalui:

• Perlindungan terhadap hak asasi manusia
• Penegakan keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum
• Penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi dan penindasan
• Pengembangan sikap toleransi dan saling menghormati antar sesama manusia

Prinsip ini menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan berperikemanusiaan dalam konteks demokrasi Pancasila.

3. Persatuan Indonesia

Prinsip persatuan Indonesia menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa dalam keberagaman. Dalam konteks demokrasi Pancasila, prinsip ini diwujudkan melalui:

• Pengakuan terhadap kebhinekaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)
• Pengembangan semangat nasionalisme dan cinta tanah air
• Penguatan integrasi nasional melalui pendekatan kultural dan struktural
• Penyelesaian konflik dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa

Prinsip persatuan Indonesia menjadi penyeimbang antara kepentingan individu atau kelompok dengan kepentingan nasional dalam konteks demokrasi Pancasila.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Prinsip ini merupakan inti dari demokrasi Pancasila yang menekankan pentingnya musyawarah dan perwakilan dalam pengambilan keputusan. Implementasi prinsip ini meliputi:

• Pengutamaan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan
• Penerapan sistem perwakilan melalui lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, dan DPRD
• Pengakuan terhadap kearifan dan kebijaksanaan dalam proses pengambilan keputusan
• Penolakan terhadap dominasi mayoritas atau tirani minoritas

Prinsip ini menjadi landasan bagi sistem demokrasi perwakilan yang diterapkan di Indonesia, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai musyawarah dan kebijaksanaan.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Prinsip keadilan sosial menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks demokrasi Pancasila, prinsip ini diwujudkan melalui:

• Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
• Pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial
• Penyediaan akses yang merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja
• Penerapan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat

Prinsip keadilan sosial menjadi tujuan akhir dari penerapan demokrasi Pancasila, yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Penerapan demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai aspek, antara lain:

1. Sistem Pemerintahan

Implementasi demokrasi Pancasila dalam sistem pemerintahan Indonesia tercermin dalam beberapa hal berikut:

• Pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif
• Penerapan sistem presidensial dengan checks and balances antar lembaga negara
• Pelaksanaan pemilihan umum secara langsung untuk memilih presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah
• Pengakuan terhadap peran partai politik sebagai saluran aspirasi rakyat

Sistem pemerintahan ini dirancang untuk menjamin berjalannya prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan negara.

2. Sistem Hukum

Demokrasi Pancasila juga tercermin dalam sistem hukum Indonesia, yang ditandai dengan:

• Supremasi hukum dan equality before the law
• Jaminan independensi lembaga peradilan
• Perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan
• Penerapan asas presumption of innocence dalam sistem peradilan pidana

Sistem hukum ini bertujuan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila.

3. Sistem Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, implementasi demokrasi Pancasila tercermin dalam:

• Penerapan sistem ekonomi Pancasila yang menggabungkan unsur-unsur kapitalis dan sosialis
• Pengakuan terhadap hak milik pribadi dengan fungsi sosial
• Peran negara dalam menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak
• Pengembangan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional

Sistem ekonomi ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila.

4. Sistem Pendidikan

Demokrasi Pancasila juga diterapkan dalam sistem pendidikan nasional, yang ditandai dengan:

• Penjaminan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan
• Pengembangan kurikulum yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila
• Penerapan prinsip demokrasi dalam proses pembelajaran
• Pengembangan pendidikan karakter berbasis Pancasila

Sistem pendidikan ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang demokratis dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

5. Kehidupan Sosial Budaya

Dalam kehidupan sosial budaya, implementasi demokrasi Pancasila tercermin dalam:

• Pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan
• Pengembangan budaya toleransi dan gotong royong dalam masyarakat
• Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila
• Pengembangan dialog antar budaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa

Implementasi ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan demokratis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Meskipun telah menjadi sistem yang dianut oleh Indonesia, demokrasi Pancasila masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

1. Penyalahgunaan Kekuasaan

Salah satu tantangan utama dalam penerapan demokrasi Pancasila adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh elit politik. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti:

• Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
• Politisasi birokrasi
• Pemanfaatan isu SARA untuk kepentingan politik
• Manipulasi proses demokrasi untuk kepentingan kelompok tertentu

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penguatan sistem checks and balances, penegakan hukum yang tegas, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan jalannya pemerintahan.

2. Kesenjangan Sosial Ekonomi

Kesenjangan sosial ekonomi yang masih terjadi di Indonesia menjadi tantangan bagi penerapan demokrasi Pancasila, khususnya dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial. Beberapa aspek kesenjangan yang perlu diatasi antara lain:

• Ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat
• Kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan
• Akses yang tidak merata terhadap pendidikan dan kesehatan
• Keterbatasan lapangan kerja dan tingginya angka pengangguran

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, serta penguatan program-program perlindungan sosial.

3. Radikalisme dan Intoleransi

Munculnya gerakan-gerakan radikal dan sikap intoleransi dalam masyarakat menjadi ancaman bagi penerapan demokrasi Pancasila. Beberapa bentuk tantangan ini meliputi:

• Penyebaran paham ekstremisme dan radikalisme
• Tindakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas
• Konflik horizontal berbasis SARA
• Penolakan terhadap kebhinekaan dan pluralisme

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila, peningkatan dialog antar kelompok masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan intoleransi.

4. Globalisasi dan Pengaruh Asing

Era globalisasi membawa tantangan tersendiri bagi penerapan demokrasi Pancasila, terutama dalam hal mempertahankan jati diri bangsa. Beberapa aspek tantangan ini meliputi:

• Masuknya nilai-nilai asing yang bertentangan dengan Pancasila
• Pengaruh ideologi transnasional yang mengancam keutuhan NKRI
• Ketergantungan ekonomi terhadap negara lain
• Erosi nilai-nilai budaya lokal akibat arus globalisasi

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penguatan identitas nasional, peningkatan daya saing bangsa, dan pengembangan filter budaya yang efektif.

5. Prospek Demokrasi Pancasila

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, demokrasi Pancasila tetap memiliki prospek yang cerah sebagai sistem pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Beberapa faktor yang mendukung prospek demokrasi Pancasila antara lain:

• Kuatnya komitmen masyarakat Indonesia terhadap nilai-nilai Pancasila
• Pengalaman sejarah yang menunjukkan ketahanan sistem demokrasi Pancasila dalam menghadapi berbagai guncangan
• Fleksibilitas sistem demokrasi Pancasila dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman
• Dukungan internasional terhadap Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia

Dengan terus melakukan penyempurnaan dan adaptasi, demokrasi Pancasila diharapkan dapat menjadi sistem yang semakin matang dan mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang unik dan khas Indonesia, yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi universal dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Ciri-ciri utamanya meliputi kedaulatan rakyat, musyawarah mufakat, kekeluargaan dan gotong royong, perlindungan HAM, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sistem ini dilandasi oleh lima prinsip fundamental Pancasila yang menjadi pedoman dalam penerapannya di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, demokrasi Pancasila tetap memiliki prospek yang cerah sebagai sistem yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Dengan terus melakukan penyempurnaan dan adaptasi, diharapkan demokrasi Pancasila dapat semakin matang dan mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk terus mempelajari, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis, berkeadilan, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa.