Partai Oposisi Ajukan Pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Seokyeol Buntut Pernyataan Darurat Militer

Pendaftaran mosi pemakzulan dilakukan pada Rabu (4/12/2024), kurang dari sehari setelah Presiden Yoon mencabut perintah darurat militer. Oposisi menyatakan bahwa langkah tersebut melanggar prinsip dasar konstitusi, termasuk kedaulatan rakyat.

Kebijakan darurat militer ini dianggap membatasi kebebasan berekspresi karena menempatkan semua media di bawah kendali militer. Selain itu, pemogokan dan protes publik juga dilarang, menambah keresahan warga.

Mosi pemakzulan ini diajukan oleh 190 anggota parlemen oposisi dan seorang anggota independen. Berdasarkan hukum di Korea Selatan, setelah pelaporan resmi, pemungutan suara dapat dilakukan dalam kurun waktu 72 jam.

Langkah ini membutuhkan mayoritas dari 300 anggota parlemen untuk diajukan ke sidang Majelis Nasional. Namun, dua pertiga suara diperlukan untuk meloloskan mosi ini ke tahap selanjutnya.

Deklarasi darurat militer sebelumnya memicu gelombang kritik tidak hanya dari oposisi tetapi juga beberapa anggota kabinet. Perdana Menteri Han Duck-soo meminta para menteri tetap bekerja demi stabilitas publik meski beberapa di antaranya menyatakan siap mundur.

Menteri Kehakiman Park Sung-jae, misalnya, secara terbuka menyatakan tidak berniat melanjutkan jabatannya. Ketegangan ini mencerminkan krisis politik yang semakin mendalam di pemerintahan Yoon.

Untuk meloloskan mosi ini, oposisi memerlukan dukungan tambahan dari delapan anggota parlemen dari partai penguasa, Partai Kekuatan Rakyat. Namun, partai penguasa telah menyatakan penolakan tegas terhadap pemakzulan ini.

Meski begitu, jumlah suara oposisi dan independen yang mencapai 192 orang menunjukkan peluang yang tidak kecil untuk meloloskan mosi ini.

Pemakzulan Presiden Yoon dapat membawa perubahan besar pada peta politik Korea Selatan. Jika mosi ini berhasil, posisi Presiden Yoon akan terguncang, membuka peluang bagi oposisi untuk memengaruhi arah kebijakan nasional.

Namun, jika mosi ini gagal, hal itu dapat memperkuat posisi Presiden Yoon dan melemahkan strategi oposisi di parlemen. Situasi ini menjadi ujian berat bagi stabilitas politik negara tersebut.

Pemakzulan ini diajukan karena Presiden Yoon dituduh melanggar konstitusi dengan mengeluarkan kebijakan darurat militer yang dianggap membatasi kebebasan sipil dan mengabaikan prinsip pemisahan kekuasaan.

Diperlukan dua pertiga dari 300 anggota parlemen untuk meloloskan mosi ini ke tahap selanjutnya.

Deklarasi ini menyebabkan pembatasan media, larangan protes publik, dan keresahan politik di Korea Selatan.