Tujuan Akreditasi Puskesmas: Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta Akreditasi puskesmas merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di tingkat primer. Melalui proses akreditasi, puskesmas didorong untuk terus memperbaiki sistem manajemen, pelayanan, dan program-programnya agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Artikel ini akan membahas secara komprehensif mengenai tujuan, manfaat, tahapan, serta berbagai aspek penting lainnya terkait akreditasi puskesmas.

Akreditasi puskesmas adalah proses penilaian eksternal terhadap puskesmas yang dilakukan oleh lembaga independen untuk menilai pemenuhan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015, akreditasi puskesmas didefinisikan sebagai pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah dinilai bahwa puskesmas telah memenuhi standar pelayanan puskesmas yang telah ditetapkan.

Proses akreditasi ini bertujuan untuk menilai kualitas pelayanan puskesmas secara menyeluruh, meliputi aspek manajemen, pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat, serta upaya kesehatan masyarakat. Melalui akreditasi, diharapkan puskesmas dapat terus meningkatkan mutu pelayanannya secara berkesinambungan.

Akreditasi puskesmas memiliki beberapa tujuan utama yang sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer di Indonesia:

• Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di puskesmas
• Mendorong perbaikan sistem manajemen puskesmas secara berkesinambungan
• Meningkatkan kinerja puskesmas dalam pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat
• Memperkuat sistem penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan
• Meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungannya
• Mendukung program pemerintah di bidang kesehatan, khususnya dalam penguatan pelayanan kesehatan primer

Dengan adanya akreditasi, puskesmas didorong untuk terus melakukan perbaikan mutu pelayanan secara sistematis dan terukur. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja puskesmas tersebut.

Pelaksanaan akreditasi puskesmas memberikan berbagai manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam sistem pelayanan kesehatan:

1. Bagi Puskesmas:

• Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat
• Mendorong penerapan standar pelayanan yang lebih baik
• Meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen
• Memperkuat budaya keselamatan pasien dan mutu pelayanan
• Meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja pegawai

2. Bagi Masyarakat:

• Mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas
• Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap layanan puskesmas
• Mendapatkan pelayanan yang lebih aman dan berorientasi pada kebutuhan pasien

3. Bagi Pemerintah Daerah:

• Memudahkan pembinaan dan pengawasan terhadap puskesmas
• Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran kesehatan
• Mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan daerah

4. Bagi BPJS Kesehatan:

• Menjadi dasar dalam proses kredensial fasilitas kesehatan tingkat pertama
• Meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta JKN-KIS

Dengan berbagai manfaat tersebut, akreditasi puskesmas menjadi instrumen penting dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara menyeluruh di Indonesia.

Standar akreditasi puskesmas terdiri dari beberapa kelompok yang mencakup berbagai aspek pelayanan dan manajemen puskesmas. Berdasarkan Permenkes No. 46 Tahun 2015, standar akreditasi puskesmas terdiri dari:

1. Kelompok Administrasi dan Manajemen

• Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)
• Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)
• Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)

2. Kelompok Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

• UKM yang berorientasi sasaran
• Kepemimpinan dan manajemen UKM
• Peningkatan mutu UKM dan pencapaian tujuan program

3. Kelompok Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)

• Layanan klinis yang berorientasi pasien
• Manajemen penunjang layanan klinis
• Peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien

Setiap kelompok standar tersebut memiliki kriteria dan elemen penilaian yang rinci. Puskesmas harus memenuhi standar-standar tersebut untuk dapat lulus akreditasi.

Proses akreditasi puskesmas terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilalui:

1. Persiapan Internal Puskesmas

• Pembentukan tim akreditasi internal
• Penyusunan dokumen dan kebijakan sesuai standar
• Pelatihan staf terkait standar akreditasi
• Pelaksanaan self-assessment

2. Pendaftaran Akreditasi

• Pengajuan permohonan akreditasi ke Dinas Kesehatan
• Verifikasi kelengkapan dokumen oleh Dinas Kesehatan

3. Survei Akreditasi

• Kunjungan tim surveior ke puskesmas
• Penilaian dokumen dan observasi langsung
• Wawancara dengan staf dan pasien

4. Penetapan Status Akreditasi

• Penilaian hasil survei oleh Komisi Akreditasi
• Penentuan status akreditasi (Dasar, Madya, Utama, atau Paripurna)

5. Pemantauan Pasca-Akreditasi

• Pelaksanaan rekomendasi perbaikan
• Pelaporan berkala ke Dinas Kesehatan
• Persiapan untuk re-akreditasi

Proses akreditasi ini biasanya berlangsung selama 3-5 hari untuk survei lapangan, namun persiapan internal puskesmas dapat memakan waktu berbulan-bulan. Puskesmas yang telah terakreditasi wajib melakukan re-akreditasi setiap 3 tahun sekali.

Akreditasi puskesmas di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga independen yang telah mendapat pengakuan dari Kementerian Kesehatan. Beberapa lembaga yang saat ini melakukan akreditasi puskesmas antara lain:

• Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (KAFKTP)
• Lembaga Akreditasi Puskesmas, Klinik, dan Laboratorium Indonesia (LAPKLIN)
• Lembaga Akreditasi Independen Semar Bhakti Nusantara (LAI SBN)
• Lembaga Akreditasi Fasyankes Seluruh Indonesia (LASKESI)

Lembaga-lembaga tersebut bertanggung jawab untuk melakukan penilaian, memberikan rekomendasi perbaikan, dan menetapkan status akreditasi puskesmas. Mereka juga berperan dalam pengembangan standar dan instrumen akreditasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.

Meskipun akreditasi puskesmas membawa banyak manfaat, pelaksanaannya juga menghadapi beberapa tantangan:

• Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami standar akreditasi
• Beban kerja tambahan bagi staf puskesmas dalam persiapan akreditasi
• Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan standar akreditasi
• Resistensi terhadap perubahan dari sebagian staf puskesmas
• Kesulitan dalam mempertahankan konsistensi penerapan standar pasca-akreditasi
• Perbedaan kondisi dan karakteristik puskesmas di berbagai daerah

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak terkait, mulai dari pimpinan puskesmas, staf, Dinas Kesehatan, hingga pemerintah daerah. Pelatihan dan pendampingan yang intensif juga diperlukan untuk memastikan pemahaman yang baik terhadap standar akreditasi.

Berbagai penelitian telah menunjukkan dampak positif akreditasi terhadap mutu pelayanan puskesmas. Beberapa dampak yang terlihat antara lain:

• Peningkatan kepuasan pasien terhadap pelayanan puskesmas
• Perbaikan dalam sistem dokumentasi dan pelaporan
• Peningkatan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP)
• Perbaikan dalam manajemen obat dan alat kesehatan
• Peningkatan kesadaran staf terhadap keselamatan pasien
• Perbaikan dalam sistem rujukan pasien
• Peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa akreditasi bukanlah jaminan mutlak terhadap kualitas pelayanan. Diperlukan komitmen yang berkelanjutan dari seluruh pihak untuk terus meningkatkan mutu pelayanan, bahkan setelah status akreditasi diperoleh.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan akreditasi puskesmas:

• Menyusun kebijakan dan regulasi terkait akreditasi puskesmas
• Menyediakan anggaran untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan akreditasi
• Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada puskesmas
• Menyediakan pelatihan bagi surveior dan tim akreditasi internal puskesmas
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan akreditasi
• Memberikan insentif bagi puskesmas yang berhasil meraih akreditasi

Dukungan pemerintah ini sangat penting untuk memastikan bahwa akreditasi puskesmas dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer di Indonesia.

Sistem akreditasi fasilitas kesehatan primer di berbagai negara memiliki beberapa perbedaan dan persamaan dengan sistem di Indonesia:

• Di Australia, akreditasi fasilitas kesehatan primer bersifat sukarela dan dilakukan oleh Australian General Practice Accreditation Limited (AGPAL)
• Di Amerika Serikat, The Joint Commission melakukan akreditasi untuk berbagai jenis fasilitas kesehatan, termasuk fasilitas kesehatan primer
• Di Kanada, Accreditation Canada memiliki program khusus untuk akreditasi pelayanan kesehatan primer
• Di Malaysia, akreditasi klinik swasta dilakukan oleh Malaysian Society for Quality in Health (MSQH)

Meskipun terdapat perbedaan dalam pelaksanaan, tujuan utama akreditasi di berbagai negara tersebut sama, yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien.

Akreditasi puskesmas merupakan instrumen penting dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer di Indonesia. Melalui proses akreditasi, puskesmas didorong untuk terus memperbaiki sistem manajemen, pelayanan, dan program-programnya agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Manfaat akreditasi tidak hanya dirasakan oleh puskesmas, tetapi juga oleh masyarakat sebagai pengguna layanan, pemerintah daerah, dan sistem kesehatan secara keseluruhan.

Meskipun pelaksanaan akreditasi menghadapi berbagai tantangan, komitmen yang kuat dari seluruh pihak terkait dapat membantu mengatasi hambatan tersebut. Ke depannya, akreditasi puskesmas diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.