Apa Itu NPSN? Pahami Pengertian, Fungsi, dan Cara Mengeceknya

Liputan6.com, Jakarta - NPSN atau Nomor Pokok Sekolah Nasional merupakan kode unik yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada setiap satuan pendidikan di Indonesia. NPSN terdiri dari 8 digit angka yang berfungsi sebagai identitas resmi sekolah dalam sistem pendidikan nasional.

Setiap sekolah, mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK memiliki NPSN yang berbeda-beda. Kode ini menjadi penanda unik yang membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya di seluruh Indonesia. NPSN ditetapkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kemendikbud berdasarkan pengajuan dari lembaga pembina satuan pendidikan seperti dinas pendidikan setempat.

NPSN bukan sekadar deretan angka acak, melainkan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan sistem pendataan dan pengelolaan informasi pendidikan yang terintegrasi secara nasional. Dengan adanya NPSN, pemerintah dapat dengan mudah melacak dan mengelola data setiap sekolah di Indonesia.

NPSN memiliki beberapa fungsi dan manfaat penting dalam sistem pendidikan nasional, di antaranya:

1. Identifikasi Sekolah: NPSN menjadi identitas unik setiap sekolah, memudahkan proses identifikasi dan pencarian data sekolah dalam sistem pendidikan nasional.
2. Integrasi Data Pendidikan: Dengan NPSN, pemerintah dapat mengintegrasikan berbagai data pendidikan seperti jumlah siswa, guru, fasilitas, dan program pendidikan secara nasional.
3. Perencanaan Kebijakan: Data yang terintegrasi melalui NPSN membantu pemerintah dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran.
4. Evaluasi dan Pengembangan: NPSN memudahkan proses evaluasi dan pengembangan kualitas pendidikan di setiap sekolah secara nasional.
5. Administrasi Pendidikan: Penggunaan NPSN mempermudah berbagai proses administrasi pendidikan, seperti pendaftaran siswa baru, pengajuan bantuan pendidikan, dan pelaporan data sekolah.

Selain itu, NPSN juga bermanfaat dalam hal:

• Memudahkan proses akreditasi sekolah
• Menjadi syarat dalam pendaftaran ujian nasional
• Digunakan dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi seperti SNMPTN dan SBMPTN
• Membantu pemetaan sebaran sekolah di seluruh Indonesia
• Meningkatkan akurasi data dalam perencanaan anggaran pendidikan

Untuk mengecek NPSN sekolah, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan secara online melalui layanan resmi Kemendikbud. Berikut adalah langkah-langkah detailnya:

1. Melalui Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)

1. Buka laman resmi DAPODIK di https://dapo.kemdikbud.go.id/
2. Pilih menu "Data Pokok" kemudian klik "Pencarian"
3. Pada kolom pencarian, masukkan nama sekolah dengan lengkap
4. Klik tombol "Tampilkan"
5. Hasil pencarian akan menampilkan nama sekolah beserta NPSN-nya

2. Melalui Data Referensi Kemendikbud

1. Akses situs https://referensi.data.kemdikbud.go.id/
2. Klik menu "Cari Sekolah/NPSN" di pojok kanan atas
3. Ketik nama sekolah pada kolom pencarian yang muncul
4. Tekan Enter atau klik tombol "Cari"
5. Informasi NPSN sekolah akan ditampilkan dalam hasil pencarian

3. Menggunakan Aplikasi Mobile

Kemendikbud juga menyediakan aplikasi mobile untuk mengecek NPSN:

1. Unduh aplikasi "Info Sekolah Kemendigbud" di Google Play Store atau App Store
2. Buka aplikasi dan pilih menu "Cari Sekolah"
3. Masukkan nama sekolah atau NPSN jika sudah mengetahuinya
4. Klik tombol "Cari" untuk menampilkan hasil

Penting untuk diingat bahwa dalam melakukan pencarian, pastikan untuk memasukkan nama sekolah dengan benar dan lengkap. Penggunaan singkatan atau nama yang tidak resmi mungkin tidak akan menghasilkan pencarian yang akurat.

Meskipun keduanya merupakan kode identifikasi dalam sistem pendidikan, NPSN dan NISN memiliki perbedaan mendasar:

Perbedaan utama terletak pada subjek yang diidentifikasi. NPSN mengidentifikasi sekolah, sementara NISN mengidentifikasi siswa secara individual. Keduanya saling melengkapi dalam sistem pendataan pendidikan nasional.

Penerapan NPSN di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang dan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem pendataan pendidikan nasional. Berikut adalah timeline singkat penerapan NPSN:

• 2009: Konsep NPSN mulai diperkenalkan sebagai pengganti Nomor Statistik Sekolah (NSS) yang dinilai kurang efektif.
• 2011: Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kemendikbud) mengeluarkan Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan, yang menjadi dasar hukum penerapan NPSN.
• 2013: Penerapan NPSN diperkuat dengan dikeluarkannya Permendikbud Nomor 99 Tahun 2013 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
• 2015: NPSN mulai diterapkan secara luas dan menjadi syarat wajib dalam berbagai proses administrasi pendidikan, termasuk pendaftaran ujian nasional dan seleksi masuk perguruan tinggi.
• 2018: Integrasi NPSN dengan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) semakin diperkuat, memudahkan pengelolaan data pendidikan secara nasional.
• 2020-sekarang: NPSN terus digunakan dan dikembangkan sebagai bagian integral dari sistem pendataan dan manajemen pendidikan nasional di era digital.

Penerapan NPSN telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan data pendidikan di Indonesia. Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk memiliki data yang lebih akurat dan terintegrasi, yang pada gilirannya membantu dalam pengambilan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran.

NPSN memiliki peran penting dalam berbagai proses pendaftaran terkait pendidikan, terutama untuk siswa SMA/SMK/MA yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Berikut adalah beberapa penggunaan NPSN dalam proses pendaftaran:

1. Pendaftaran SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri)

Dalam proses pendaftaran SNMPTN, siswa diwajibkan memasukkan NPSN sekolah asal mereka. Hal ini penting untuk verifikasi data sekolah dan memastikan bahwa sekolah tersebut terdaftar dan memenuhi syarat untuk mengikuti SNMPTN.

2. Pendaftaran UTBK-SBMPTN

Untuk mengikuti UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) dan SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri), siswa juga perlu memasukkan NPSN sekolah mereka saat membuat akun LTMPT (Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi).

3. Pendaftaran UM-PTKIN

Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) juga mensyaratkan penggunaan NPSN dalam proses pendaftarannya.

4. Pendaftaran KIP Kuliah

Untuk mendaftar program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, siswa perlu menyertakan NPSN sekolah mereka sebagai bagian dari verifikasi data.

5. Pendaftaran Ujian Nasional

Meskipun saat ini Ujian Nasional telah digantikan dengan Asesmen Nasional, NPSN tetap digunakan dalam proses pendaftaran dan administrasi asesmen tersebut.

Penggunaan NPSN dalam berbagai proses pendaftaran ini memiliki beberapa tujuan:

• Memverifikasi keaslian dan status sekolah asal siswa
• Memudahkan proses pengolahan data pendaftaran secara nasional
• Membantu dalam pemetaan asal sekolah peserta seleksi
• Meningkatkan akurasi data dalam proses seleksi dan penerimaan mahasiswa baru

Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk mengetahui NPSN sekolah mereka dan memastikan bahwa data tersebut akurat saat melakukan berbagai proses pendaftaran terkait pendidikan tinggi.

NPSN memiliki keterkaitan yang erat dengan proses akreditasi sekolah, meskipun keduanya merupakan hal yang berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan antara NPSN dan akreditasi sekolah:

1. NPSN sebagai Prasyarat Akreditasi

Setiap sekolah yang akan mengajukan akreditasi wajib memiliki NPSN. Tanpa NPSN, sekolah tidak dapat mengikuti proses akreditasi resmi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M).

2. Verifikasi Data Sekolah

Dalam proses akreditasi, NPSN digunakan untuk memverifikasi data sekolah yang tercatat dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini memastikan bahwa sekolah yang diakreditasi adalah lembaga pendidikan yang sah dan terdaftar.

3. Pelacakan Riwayat Akreditasi

NPSN memudahkan pelacakan riwayat akreditasi sekolah. Dengan menggunakan NPSN, pihak terkait dapat dengan mudah melihat status akreditasi terkini dan riwayat akreditasi sebelumnya dari suatu sekolah.

4. Integrasi Data Akreditasi

Hasil akreditasi sekolah dicatat dan diintegrasikan ke dalam sistem pendataan nasional menggunakan NPSN sebagai identifikator utama. Ini memungkinkan pemerintah dan pihak terkait untuk memiliki data yang terintegrasi mengenai status dan kualitas sekolah di seluruh Indonesia.

5. Evaluasi dan Peningkatan Mutu

Kombinasi data NPSN dan hasil akreditasi membantu pemerintah dalam melakukan evaluasi dan perencanaan peningkatan mutu pendidikan secara nasional. Sekolah dengan NPSN tertentu yang memiliki akreditasi rendah dapat menjadi fokus untuk program peningkatan mutu.

6. Transparansi Informasi

Masyarakat dapat menggunakan NPSN untuk mencari informasi tentang status akreditasi sekolah melalui sistem informasi yang disediakan oleh BAN-S/M atau Kemendikbud. Ini meningkatkan transparansi dan membantu orang tua dalam memilih sekolah untuk anak-anak mereka.

Meskipun NPSN dan akreditasi adalah dua hal yang berbeda, keduanya saling melengkapi dalam sistem penjaminan mutu pendidikan nasional. NPSN menjadi identitas dasar sekolah, sementara akreditasi menunjukkan kualitas dan kelayakan sekolah tersebut berdasarkan standar nasional pendidikan.

Sekolah internasional yang beroperasi di Indonesia memiliki status khusus dalam sistem pendidikan nasional. Berikut adalah penjelasan mengenai NPSN untuk sekolah internasional:

1. Kewajiban Memiliki NPSN

Sekolah internasional yang beroperasi di Indonesia diwajibkan untuk memiliki NPSN, sama seperti sekolah nasional lainnya. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memantau dan mengatur keberadaan lembaga pendidikan asing di Indonesia.

2. Proses Pengajuan NPSN

Sekolah internasional harus mengajukan permohonan NPSN melalui Dinas Pendidikan setempat atau langsung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tergantung pada jenis dan status sekolah tersebut.

3. Persyaratan Khusus

Selain persyaratan umum, sekolah internasional mungkin perlu memenuhi persyaratan tambahan seperti izin operasional dari Kementerian Pendidikan dan instansi terkait lainnya, serta dokumen yang menunjukkan kerjasama dengan lembaga pendidikan di luar negeri.

4. Penggunaan Kurikulum

NPSN untuk sekolah internasional juga mencatat jenis kurikulum yang digunakan, baik itu kurikulum internasional, kurikulum nasional, atau kombinasi keduanya.

5. Pelaporan Data

Dengan memiliki NPSN, sekolah internasional diwajibkan untuk melaporkan data-data penting seperti jumlah siswa, tenaga pendidik, dan fasilitas ke sistem Dapodik, sama seperti sekolah nasional lainnya.

6. Akreditasi dan Pengawasan

NPSN memudahkan proses akreditasi dan pengawasan terhadap sekolah internasional oleh badan-badan terkait di Indonesia, memastikan bahwa standar pendidikan nasional tetap terpenuhi.

7. Penyetaraan Ijazah

Untuk lulusan sekolah internasional yang ingin melanjutkan pendidikan di Indonesia, NPSN membantu dalam proses penyetaraan ijazah dan pengakuan kualifikasi pendidikan.

Pemberian NPSN kepada sekolah internasional merupakan langkah penting dalam mengintegrasikan lembaga pendidikan asing ke dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, sambil tetap mempertahankan keunikan dan standar internasional mereka.

Meskipun NPSN telah membawa banyak manfaat dalam sistem pendidikan nasional, penerapannya juga menghadapi beberapa tantangan:

1. Pembaruan Data

Salah satu tantangan utama adalah memastikan data NPSN selalu up-to-date. Perubahan status sekolah, merger, atau penutupan sekolah perlu segera diperbarui dalam sistem NPSN untuk menjaga akurasi data.

2. Infrastruktur Teknologi

Tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses internet yang memadai, yang dapat menghambat proses pembaruan dan verifikasi data NPSN secara real-time.

3. Sosialisasi

Masih ada sekolah dan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya NPSN dan cara menggunakannya, terutama di daerah terpencil.

4. Integrasi Sistem

Mengintegrasikan NPSN dengan berbagai sistem pendidikan lainnya, seperti sistem penerimaan siswa baru, sistem ujian nasional, dan sistem manajemen sekolah, masih menjadi tantangan teknis.

5. Keamanan Data

Dengan semakin banyaknya data yang terkumpul melalui sistem NPSN, keamanan dan privasi data menjadi isu yang semakin penting untuk diperhatikan.

6. Duplikasi Data

Terkadang terjadi duplikasi NPSN atau kesalahan input data yang memerlukan proses verifikasi dan perbaikan yang memakan waktu.

7. Adaptasi Terhadap Perubahan

Sistem pendidikan yang terus berubah, seperti munculnya sekolah dengan model baru atau program pendidikan jarak jauh, memerlukan adaptasi dalam sistem NPSN.

8. Sumber Daya Manusia

Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi staf sekolah dan dinas pendidikan untuk dapat mengelola dan memanfaatkan sistem NPSN secara optimal.

Menghadapi tantangan-tantangan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya meningkatkan sistem NPSN melalui berbagai inisiatif, termasuk peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan berkelanjutan, dan penyempurnaan sistem integrasi data pendidikan nasional.

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan terkait NPSN beserta jawabannya:

1. Apakah NPSN bisa berubah?

Pada umumnya, NPSN tidak berubah selama sekolah masih aktif. Namun, dalam kasus tertentu seperti merger sekolah atau perubahan status, NPSN bisa berubah sesuai kebijakan Kemendikbud.

2. Bagaimana jika sekolah belum memiliki NPSN?

Sekolah yang belum memiliki NPSN harus segera mengajukan permohonan ke Dinas Pendidikan setempat. Tanpa NPSN, sekolah akan mengalami kesulitan dalam berbagai proses administratif dan tidak dapat berpartisipasi dalam program pendidikan nasional.

3. Apakah siswa perlu menghafal NPSN sekolahnya?

Siswa tidak perlu menghafal NPSN, tetapi sebaiknya mengetahui atau memiliki catatan NPSN sekolahnya karena mungkin diperlukan untuk berbagai keperluan administratif, terutama saat mendaftar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

4. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan data NPSN?

Jika terdapat kesalahan data NPSN, pihak sekolah harus menghubungi Dinas Pendidikan setempat atau langsung ke Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kemendikbud untuk melakukan perbaikan.

5. Apakah sekolah non-formal juga memiliki NPSN?

Ya, lembaga pendidikan non-formal seperti pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan lembaga kursus dan pelatihan (LKP) juga memiliki NPSN.

6. Bagaimana cara mengetahui NPSN sekolah yang sudah tidak aktif?

NPSN sekolah yang sudah tidak aktif tetap dapat dicari melalui sistem Data Referensi Kemendikbud, namun akan ditandai dengan status "Tidak Aktif".

7. Apakah perguruan tinggi juga memiliki NPSN?

Tidak, perguruan tinggi tidak menggunakan NPSN. Mereka memiliki sistem identifikasi tersendiri yang disebut Nomor Pokok Perguruan Tinggi Nasional (NPPTN).

8. Berapa lama proses mendapatkan NPSN bagi sekolah baru?

Proses mendapatkan NPSN bagi sekolah baru biasanya memakan waktu 1-3 bulan, tergantung pada kelengkapan dokumen dan proses verifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kemendikbud.

Pemahaman yang baik tentang NPSN dan cara penggunaannya dapat membantu memperlancar berbagai proses administratif dalam dunia pendidikan di Indonesia.

NPSN atau Nomor Pokok Sekolah Nasional merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan Indonesia. Sebagai identitas unik setiap sekolah, NPSN memainkan peran krusial dalam pengelolaan data pendidikan, perencanaan kebijakan, dan berbagai proses administratif pendidikan.

Dari pengertian, fungsi, hingga cara mengeceknya, pemahaman tentang NPSN sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Meskipun masih menghadapi beberapa tantangan dalam penerapannya, NPSN telah terbukti menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data pendidikan nasional.

Bagi siswa, orang tua, dan masyarakat umum, mengetahui NPSN sekolah dan cara mengeceknya dapat membantu dalam berbagai proses terkait pendidikan, mulai dari pendaftaran sekolah hingga melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sementara bagi pihak sekolah dan pemangku kebijakan, pemahaman mendalam tentang NPSN dan pemanfaatannya sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional.