Apa Itu UNHCR: Sejarah, Peran, dan Dampaknya di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) merupakan badan PBB yang memiliki peran vital dalam menangani permasalahan pengungsi global.

Organisasi ini telah beroperasi selama lebih dari 70 tahun dan terus berupaya memberikan perlindungan serta bantuan bagi mereka yang terpaksa meninggalkan negara asalnya. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang UNHCR, sejarahnya, peran pentingnya, serta dampaknya di Indonesia.

UNHCR atau Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi adalah lembaga internasional yang dibentuk pada 14 Desember 1950 oleh Majelis Umum PBB. Tujuan utama pembentukan UNHCR adalah untuk mengatasi permasalahan pengungsi pasca Perang Dunia II di Eropa.

Sebelum UNHCR, terdapat organisasi bernama International Refugee Organization (IRO) yang menangani pengungsi selama periode 1946-1952. Namun, karena sifatnya yang sementara, IRO kemudian digantikan oleh UNHCR yang memiliki mandat lebih luas dan jangka panjang.

Pada awalnya, UNHCR hanya memiliki mandat tiga tahun untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi di Eropa. Namun, seiring berjalannya waktu dan munculnya berbagai krisis pengungsi di berbagai belahan dunia, mandat UNHCR diperpanjang secara berkala hingga akhirnya pada tahun 2003 ditetapkan tanpa batas waktu.

UNHCR bermarkas besar di Jenewa, Swiss, dan saat ini beroperasi di lebih dari 135 negara. Organisasi ini bekerja berdasarkan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, yang menjadi landasan hukum internasional dalam perlindungan pengungsi.

UNHCR memiliki beberapa peran dan fungsi utama dalam menangani permasalahan pengungsi global:

1. Perlindungan Internasional: UNHCR bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak dasar pengungsi dilindungi, termasuk prinsip non-refoulement yang melarang pemulangan paksa ke negara asal di mana mereka mungkin menghadapi ancaman.
2. Bantuan Kemanusiaan: Organisasi ini menyediakan bantuan darurat seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan bagi pengungsi dan pencari suaka.
3. Penentuan Status Pengungsi: Di negara-negara yang belum memiliki sistem penentuan status pengungsi, UNHCR melakukan proses ini untuk mengidentifikasi siapa yang memenuhi kriteria sebagai pengungsi.
4. Pencarian Solusi Jangka Panjang: UNHCR berupaya menemukan solusi berkelanjutan bagi pengungsi, baik itu pemulangan sukarela, integrasi lokal, atau pemukiman kembali di negara ketiga.
5. Advokasi: UNHCR melakukan advokasi untuk hak-hak pengungsi dan bekerja sama dengan pemerintah serta organisasi lain untuk meningkatkan kebijakan dan praktik terkait pengungsi.

Dalam menjalankan perannya, UNHCR bekerja berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, netralitas, dan non-politik. Organisasi ini berupaya untuk memberikan perlindungan dan bantuan tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau pandangan politik pengungsi.

UNHCR telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1979, ketika pemerintah Indonesia meminta bantuan untuk menangani pengungsi dari Vietnam yang tiba di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Sejak saat itu, peran UNHCR di Indonesia terus berkembang seiring dengan perubahan dinamika pengungsi global.

Indonesia belum menjadi negara pihak dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967. Namun, pemerintah Indonesia telah memberikan kewenangan kepada UNHCR untuk menjalankan mandat perlindungan pengungsi di wilayah Indonesia.

Beberapa poin penting terkait operasi UNHCR di Indonesia:

• UNHCR memiliki kantor pusat di Jakarta dan beberapa kantor perwakilan di kota-kota seperti Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Makassar.
• Organisasi ini bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, organisasi internasional lainnya seperti IOM, serta LSM lokal dalam menangani permasalahan pengungsi.
• UNHCR melakukan proses penentuan status pengungsi (Refugee Status Determination/RSD) bagi pencari suaka yang tiba di Indonesia.
• Bantuan yang diberikan UNHCR di Indonesia meliputi perlindungan hukum, bantuan kemanusiaan dasar, serta upaya pencarian solusi jangka panjang.

Pada tahun 2016, Presiden Indonesia menandatangani Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan ini menjadi landasan hukum nasional dalam penanganan pengungsi dan memperkuat kerja sama antara pemerintah Indonesia dan UNHCR.

UNHCR menyediakan berbagai bentuk bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan melindungi hak-hak pengungsi. Beberapa bentuk bantuan utama yang diberikan UNHCR antara lain:

1. Perlindungan Hukum: UNHCR memastikan bahwa pengungsi terlindungi dari pemulangan paksa (refoulement) ke negara asal mereka di mana mereka mungkin menghadapi ancaman. Organisasi ini juga membantu pengungsi dalam memperoleh dokumen identitas dan status hukum yang diperlukan.
2. Bantuan Kemanusiaan Darurat: Dalam situasi krisis, UNHCR menyediakan bantuan darurat seperti tenda, selimut, peralatan memasak, dan paket kebersihan. Bantuan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak pengungsi yang baru tiba di lokasi pengungsian.
3. Tempat Tinggal: UNHCR bekerja sama dengan mitra lokal untuk menyediakan tempat tinggal sementara bagi pengungsi, baik dalam bentuk kamp pengungsi maupun akomodasi di perkotaan.
4. Makanan dan Nutrisi: Organisasi ini memastikan pengungsi mendapatkan akses terhadap makanan yang cukup dan bergizi, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia.
5. Layanan Kesehatan: UNHCR menyediakan akses terhadap layanan kesehatan dasar, termasuk perawatan medis darurat, vaksinasi, serta perawatan kesehatan ibu dan anak.
6. Pendidikan: Upaya dilakukan untuk memastikan anak-anak pengungsi dapat mengakses pendidikan, baik melalui sekolah formal maupun program pendidikan non-formal.
7. Dukungan Psikososial: UNHCR menyediakan layanan konseling dan dukungan psikososial bagi pengungsi yang mengalami trauma akibat konflik atau penganiayaan di negara asal mereka.
8. Pelatihan Keterampilan: Program pelatihan keterampilan dan mata pencaharian diberikan untuk membantu pengungsi menjadi lebih mandiri secara ekonomi.
9. Bantuan Hukum: UNHCR menyediakan bantuan hukum bagi pengungsi yang menghadapi masalah hukum di negara tempat mereka mencari suaka.
10. Reunifikasi Keluarga: Organisasi ini membantu pengungsi yang terpisah dari keluarga mereka untuk bersatu kembali melalui program reunifikasi keluarga.

Dalam memberikan bantuan-bantuan tersebut, UNHCR bekerja sama dengan berbagai mitra lokal dan internasional untuk memastikan bahwa bantuan dapat mencapai pengungsi secara efektif dan efisien. Organisasi ini juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas bantuan yang diberikan sesuai dengan standar internasional dan kebutuhan spesifik pengungsi di berbagai konteks.

Dalam menjalankan mandatnya, UNHCR menghadapi berbagai tantangan kompleks yang mempengaruhi efektivitas kerjanya. Beberapa tantangan utama yang dihadapi UNHCR antara lain:

1. Peningkatan Jumlah Pengungsi Global: Konflik berkepanjangan dan krisis baru telah menyebabkan peningkatan signifikan jumlah pengungsi di seluruh dunia. Hal ini membuat sumber daya UNHCR semakin tertekan untuk memenuhi kebutuhan yang terus bertambah.
2. Keterbatasan Dana: Meskipun kebutuhan terus meningkat, UNHCR sering menghadapi kekurangan dana untuk menjalankan programnya secara optimal. Organisasi ini sangat bergantung pada sumbangan sukarela dari negara-negara donor dan sektor swasta.
3. Kompleksitas Krisis Pengungsi: Banyak krisis pengungsi saat ini bersifat kompleks dan berkepanjangan, melibatkan faktor-faktor politik, ekonomi, dan lingkungan yang saling terkait. Hal ini mempersulit upaya pencarian solusi jangka panjang.
4. Kebijakan Negara yang Membatasi: Beberapa negara menerapkan kebijakan yang membatasi penerimaan pengungsi atau mempersulit akses mereka terhadap perlindungan internasional. Ini menciptakan tantangan bagi UNHCR dalam menjalankan mandatnya.
5. Xenofobia dan Diskriminasi: Meningkatnya sentimen anti-pengungsi di beberapa negara dapat mempersulit integrasi pengungsi dan membatasi opsi solusi jangka panjang.
6. Keamanan Staf: UNHCR sering beroperasi di daerah konflik atau pasca-konflik, yang dapat membahayakan keselamatan staf dan menghambat akses terhadap populasi yang membutuhkan bantuan.
7. Perubahan Iklim: Dampak perubahan iklim semakin berkontribusi pada perpindahan penduduk, menciptakan kategori baru "pengungsi iklim" yang belum sepenuhnya diakui dalam kerangka hukum internasional yang ada.
8. Pandemi COVID-19: Krisis kesehatan global telah menambah lapisan kompleksitas baru dalam perlindungan pengungsi, membatasi pergerakan dan akses terhadap layanan penting.
9. Koordinasi Multi-Aktor: UNHCR harus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, organisasi internasional lain, LSM, dan komunitas lokal. Koordinasi yang efektif seringkali menjadi tantangan tersendiri.
10. Kebutuhan Spesifik Kelompok Rentan: Pengungsi dengan kebutuhan khusus seperti anak-anak tanpa pendamping, penyandang disabilitas, dan korban kekerasan berbasis gender memerlukan perhatian dan sumber daya tambahan.

Menghadapi tantangan-tantangan ini, UNHCR terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya, memperkuat kemitraan strategis, dan mengadvokasi pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif dalam menangani permasalahan pengungsi global. Organisasi ini juga terus mendorong inovasi dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efektivitas bantuan dan perlindungan yang diberikan kepada pengungsi.

UNHCR berupaya untuk menemukan solusi jangka panjang bagi pengungsi agar mereka dapat membangun kembali kehidupan mereka dengan aman dan bermartabat. Terdapat tiga solusi utama yang dipromosikan oleh UNHCR:

1. Pemulangan Sukarela (Voluntary Repatriation):
   • Ini adalah solusi yang paling disukai ketika kondisi di negara asal telah memungkinkan untuk kembali dengan aman.
   • UNHCR memfasilitasi proses pemulangan dan memberikan bantuan reintegrasi.
   • Organisasi ini memastikan bahwa keputusan untuk kembali diambil secara sukarela dan berdasarkan informasi yang lengkap.
2. Integrasi Lokal (Local Integration):
   • Solusi ini melibatkan pengintegrasian pengungsi ke dalam masyarakat negara tempat mereka mencari suaka.
   • UNHCR bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk memfasilitasi proses naturalisasi dan integrasi sosial-ekonomi.
   • Program-program seperti pelatihan bahasa, pendidikan, dan pelatihan keterampilan disediakan untuk mendukung integrasi.
3. Pemukiman Kembali di Negara Ketiga (Resettlement):
   • Ini melibatkan pemindahan pengungsi dari negara suaka ke negara ketiga yang bersedia menerima mereka secara permanen.
   • Solusi ini biasanya dipertimbangkan untuk pengungsi yang paling rentan atau mereka yang memiliki kebutuhan perlindungan khusus.
   • UNHCR bekerja sama dengan negara-negara penerima untuk mengidentifikasi dan memproses kasus-kasus pemukiman kembali.

Selain tiga solusi tradisional di atas, UNHCR juga mengembangkan pendekatan-pendekatan inovatif untuk mengatasi situasi pengungsi yang berkepanjangan:

• Jalur Pelengkap (Complementary Pathways): Ini termasuk program beasiswa, skema mobilitas tenaga kerja, dan reunifikasi keluarga yang dapat memberikan kesempatan bagi pengungsi untuk pindah secara legal ke negara ketiga.
• Pendekatan Komprehensif (Comprehensive Approaches): UNHCR mendorong pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan solusi yang lebih holistik.
• Pemberdayaan Ekonomi: Program-program yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi pengungsi, termasuk akses terhadap pekerjaan formal dan kewirausahaan.
• Solusi Berbasis Komunitas: Pendekatan yang melibatkan komunitas pengungsi dan masyarakat tuan rumah dalam merancang dan mengimplementasikan solusi jangka panjang.

Dalam mengimplementasikan solusi-solusi ini, UNHCR menghadapi berbagai tantangan termasuk keterbatasan kuota pemukiman kembali global, hambatan hukum dan kebijakan di negara-negara tuan rumah, serta keterbatasan sumber daya. Namun, organisasi ini terus berupaya untuk memperluas opsi solusi dan meningkatkan kerja sama internasional dalam menangani permasalahan pengungsi global.

Hukum pengungsi internasional merupakan landasan penting bagi perlindungan pengungsi dan operasi UNHCR. Beberapa instrumen hukum utama yang membentuk kerangka perlindungan pengungsi internasional antara lain:

1. Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi:
   • Ini adalah instrumen hukum utama yang mendefinisikan siapa yang dianggap sebagai pengungsi dan hak-hak dasar mereka.
   • Konvensi ini menetapkan prinsip non-refoulement, yang melarang negara untuk memulangkan pengungsi ke negara di mana mereka mungkin menghadapi penganiayaan.
2. Protokol 1967:
   • Protokol ini menghapus batasan geografis dan temporal yang ada dalam Konvensi 1951, memperluas cakupan perlindungan pengungsi secara global.
3. Deklarasi Cartagena 1984:
   • Instrumen regional ini memperluas definisi pengungsi di Amerika Latin untuk mencakup orang-orang yang melarikan diri dari kekerasan umum, agresi asing, konflik internal, atau pelanggaran hak asasi manusia secara massal.
4. Konvensi OAU 1969:
   • Konvensi ini memperluas definisi pengungsi di Afrika untuk mencakup mereka yang melarikan diri dari agresi eksternal, okupasi, dominasi asing, atau peristiwa yang mengganggu ketertiban umum secara serius.

Selain instrumen-instrumen khusus pengungsi, hukum pengungsi internasional juga berkaitan erat dengan:

• Hukum Hak Asasi Manusia Internasional: Pengungsi berhak atas perlindungan hak asasi manusia dasar seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian-perjanjian HAM lainnya.
• Hukum Humaniter Internasional: Dalam situasi konflik bersenjata, hukum humaniter internasional memberikan perlindungan tambahan bagi pengungsi dan warga sipil lainnya.

Beberapa prinsip kunci dalam hukum pengungsi internasional meliputi:

• Non-refoulement: Larangan pemulangan paksa ke negara di mana pengungsi mungkin menghadapi penganiayaan.
• Non-diskriminasi: Pengungsi harus diperlakukan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, negara asal, atau afiliasi politik.
• Akses terhadap prosedur suaka: Negara-negara harus menyediakan akses terhadap prosedur penentuan status pengungsi yang adil dan efisien.
• Perlindungan khusus bagi anak-anak pengungsi: Prinsip kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang memengaruhi anak-anak pengungsi.

Meskipun kerangka hukum internasional untuk perlindungan pengungsi cukup komprehensif, implementasinya di tingkat nasional seringkali menjadi tantangan. UNHCR bekerja sama dengan negara-negara untuk memperkuat kerangka hukum nasional mereka dan memastikan penerapan standar internasional dalam perlindungan pengungsi.

Kehadiran dan operasi UNHCR di Indonesia telah memberikan dampak signifikan dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka di negara ini. Beberapa dampak utama dari keberadaan UNHCR di Indonesia antara lain:

1. Perlindungan Hukum:
   • UNHCR memainkan peran kunci dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.
   • Organisasi ini melakukan proses penentuan status pengungsi (RSD) yang memungkinkan individu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan status pengungsi dan perlindungan internasional.
2. Koordinasi Bantuan Kemanusiaan:
   • UNHCR berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia dan organisasi mitra untuk menyediakan bantuan kemanusiaan dasar bagi pengungsi.
   • Bantuan ini mencakup akses terhadap tempat tinggal, makanan, perawatan kesehatan, dan pendidikan.
3. Peningkatan Kapasitas Nasional:
   • UNHCR bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kapasitas nasional dalam menangani isu-isu terkait pengungsi.
   • Ini termasuk pelatihan untuk pejabat pemerintah, petugas imigrasi, dan pemangku kepentingan lainnya tentang hukum pengungsi internasional dan praktik terbaik dalam perlindungan pengungsi.
4. Advokasi Kebijakan:
   • UNHCR telah berperan dalam mendorong pengembangan kerangka hukum dan kebijakan nasional terkait pengungsi di Indonesia.
   • Hal ini terlihat dari diterbitkannya Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
5. Pencarian Solusi Jangka Panjang:
   • UNHCR berupaya untuk menemukan solusi jangka panjang bagi pengungsi di Indonesia, termasuk melalui program pemukiman kembali ke negara ketiga.
   • Meskipun terbatas, beberapa pengungsi telah berhasil dipindahkan ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia melalui program ini.
6. Peningkatan Kesadaran Publik:
   • Kegiatan UNHCR di Indonesia telah membantu meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu pengungsi dan pentingnya solidaritas internasional.
   • Ini termasuk kampanye publik, kerja sama dengan media, dan program-program pendidikan.
7. Penanganan Situasi Darurat:
   • UNHCR telah membantu Indonesia dalam menangani situasi darurat terkait pengungsi, seperti kedatangan pengungsi Rohingya melalui jalur laut.
8. Dukungan Psikososial:
   • UNHCR dan mitra-mitranya menyediakan layanan dukungan psikososial bagi pengungsi yang mengalami trauma atau kesulitan adaptasi.
9. Fasilitasi Dialog Internasional:
   • Kehadiran UNHCR memfasilitasi dialog antara Indonesia dan komunitas internasional mengenai isu-isu pengungsi regional dan global.

Meskipun demikian, UNHCR juga menghadapi tantangan dalam operasinya di Indonesia, termasuk keterbatasan sumber daya, kompleksitas situasi pengungsi yang berkepanjangan, dan keterbatasan opsi solusi jangka panjang. Namun, kehadiran UNHCR tetap menjadi komponen penting dalam upaya Indonesia untuk menangani isu pengungsi secara manusiawi dan sesuai dengan standar internasional.

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan tentang UNHCR beserta jawabannya:

1. Apa perbedaan antara pengungsi dan pencari suaka?

   Pencari suaka adalah seseorang yang mengklaim sebagai pengungsi tetapi permintaannya belum dievaluasi secara definitif. Sementara pengungsi adalah seseorang yang telah diakui statusnya berdasarkan Konvensi 1951 atau instrumen hukum terkait lainnya.

2. Bagaimana UNHCR didanai?

   UNHCR sebagian besar didanai melalui sumbangan sukarela dari pemerintah, organisasi antar-pemerintah, perusahaan, dan individu. Hanya sebagian kecil anggaran yang berasal dari anggaran reguler PBB.

3. Apakah UNHCR bekerja dengan organisasi lain?

   Ya, UNHCR bekerja sama dengan berbagai mitra termasuk pemerintah, organisasi internasional lain seperti IOM dan UNICEF, serta organisasi non-pemerintah lokal dan internasional.

4. Bagaimana seseorang bisa mendaftar sebagai pengungsi di UNHCR?

   Di negara-negara yang tidak memiliki sistem penentuan status pengungsi nasional, individu dapat mendaftar langsung ke kantor UNHCR setempat. Proses ini melibatkan registrasi awal dan kemudian wawancara mendalam untuk menentukan status pengungsi.

5. Apakah UNHCR memberikan bantuan finansial langsung kepada pengungsi?

   Dalam beberapa kasus, UNHCR menyediakan bantuan tunai terbatas untuk pengungsi yang sangat rentan. Namun, sebagian besar bantuan diberikan dalam bentuk barang dan layanan.

6. Berapa lama proses penentuan status pengungsi oleh UNHCR?

   Durasi proses dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas kasus dan volume aplikasi. Dalam beberapa situasi, proses ini bisa memakan waktu beberapa bulan hingga lebih dari setahun.

7. Apakah UNHCR dapat memaksa negara untuk menerima peng ungsi?

   Tidak, UNHCR tidak memiliki wewenang untuk memaksa negara menerima pengungsi. UNHCR bekerja melalui diplomasi dan advokasi untuk mendorong negara-negara menerima dan melindungi pengungsi sesuai dengan kewajiban internasional mereka.

8. Bagaimana UNHCR menangani pengungsi iklim?

   Saat ini, tidak ada definisi hukum internasional yang spesifik untuk "pengungsi iklim". Namun, UNHCR bekerja untuk melindungi orang-orang yang terpaksa pindah karena dampak perubahan iklim melalui kerangka perlindungan yang ada dan advokasi untuk pengembangan instrumen hukum baru.

9. Apakah UNHCR terlibat dalam penanganan pengungsi internal (IDP)?

   Ya, meskipun fokus utamanya adalah pengungsi lintas batas, UNHCR juga terlibat dalam perlindungan dan bantuan untuk pengungsi internal di banyak negara, terutama dalam situasi di mana penyebab perpindahan mereka terkait dengan konflik.

10. Bagaimana cara individu atau organisasi dapat mendukung kerja UNHCR?

    Individu dapat mendukung UNHCR melalui donasi, menjadi relawan, atau berpartisipasi dalam kampanye kesadaran. Organisasi dapat bermitra dengan UNHCR dalam berbagai program atau memberikan dukungan teknis dan sumber daya.

UNHCR memainkan peran vital dalam perlindungan dan bantuan bagi jutaan pengungsi di seluruh dunia. Sebagai badan PBB yang berdedikasi untuk menangani permasalahan pengungsi, UNHCR telah berkontribusi signifikan dalam meringankan penderitaan mereka yang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena konflik, penganiayaan, atau pelanggaran hak asasi manusia.

Melalui berbagai program dan inisiatifnya, UNHCR berupaya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan mendesak pengungsi, tetapi juga untuk mencari solusi jangka panjang yang memungkinkan mereka membangun kembali kehidupan mereka dengan bermartabat. Organisasi ini juga berperan penting dalam mengadvokasi hak-hak pengungsi dan memperkuat kerangka hukum internasional untuk perlindungan mereka.

Di Indonesia, kehadiran UNHCR telah membantu dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka, meskipun negara ini belum menjadi pihak dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Kerja sama antara UNHCR dan pemerintah Indonesia telah menghasilkan langkah-langkah positif dalam perlindungan dan bantuan bagi pengungsi, termasuk pengembangan kerangka hukum nasional untuk penanganan pengungsi.

Namun, tantangan yang dihadapi UNHCR dan komunitas internasional dalam menangani permasalahan pengungsi global masih sangat besar. Peningkatan jumlah pengungsi akibat konflik berkepanjangan, perubahan iklim, dan faktor-faktor lainnya terus menguji kapasitas dan sumber daya organisasi ini. Selain itu, sentimen anti-pengungsi yang meningkat di beberapa negara dan kebijakan yang membatasi penerimaan pengungsi juga menciptakan hambatan dalam upaya UNHCR untuk memberikan perlindungan dan mencari solusi jangka panjang.

Menghadapi tantangan-tantangan ini, UNHCR terus beradaptasi dan berinovasi dalam pendekatannya. Organisasi ini semakin menekankan pentingnya kemitraan yang lebih luas, tidak hanya dengan pemerintah tetapi juga dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas pengungsi sendiri. UNHCR juga terus mendorong pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam menangani perpindahan paksa, termasuk dengan mengatasi akar penyebab konflik dan penganiayaan yang memaksa orang untuk meninggalkan rumah mereka.