Ciri-Ciri Demokrasi Terpimpin, Pengertian, Sejarah, dan Dampaknya di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Demokrasi terpimpin merupakan salah satu fase penting dalam perjalanan sejarah politik Indonesia. Periode ini berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Untuk memahami lebih dalam tentang era demokrasi terpimpin, mari kita telaah pengertian, latar belakang sejarah, ciri-ciri utama, serta dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Demokrasi terpimpin merupakan sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia pada periode 1959-1965. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soekarno melalui pidatonya pada 17 Agustus 1959. Secara konseptual, demokrasi terpimpin dapat didefinisikan sebagai sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara sebagai seseorang yang dianggap sebagai penyambung lidah rakyat.

Dalam praktiknya, demokrasi terpimpin di Indonesia ditandai dengan dominasi peran presiden dalam pengambilan keputusan politik. Soekarno, sebagai pencetus konsep ini, berpendapat bahwa demokrasi liberal yang sebelumnya diterapkan di Indonesia tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Ia meyakini bahwa diperlukan suatu bentuk demokrasi yang lebih cocok dengan kondisi sosial-budaya Indonesia.

Beberapa karakteristik utama demokrasi terpimpin antara lain:

• Pemusatan kekuasaan pada eksekutif, khususnya presiden
• Pembatasan peran partai politik
• Peningkatan peran militer dalam urusan sipil
• Penekanan pada konsensus dan musyawarah daripada voting
• Penggunaan slogan-slogan revolusioner dalam wacana politik

Meski menggunakan istilah "demokrasi", dalam praktiknya sistem ini lebih condong ke arah otoritarianisme. Kekuasaan terkonsentrasi di tangan presiden, sementara lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen dan partai politik mengalami pelemahan peran.

Kemunculan demokrasi terpimpin tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Beberapa faktor yang melatarbelakangi lahirnya sistem ini antara lain:

1. Kegagalan Demokrasi Liberal (1950-1959)

   Periode 1950-1959 ditandai dengan instabilitas politik akibat sering bergantinya kabinet. Dalam kurun waktu 9 tahun, Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet. Situasi ini dianggap menghambat pembangunan dan mengancam persatuan bangsa.

2. Konflik Ideologis

   Pertentangan ideologi antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis semakin meruncing. Hal ini tercermin dalam perdebatan di Konstituante mengenai dasar negara yang berlarut-larut tanpa mencapai kesepakatan.

3. Pemberontakan Daerah

   Munculnya berbagai pemberontakan daerah seperti DI/TII, PRRI, dan Permesta semakin memperlemah otoritas pemerintah pusat.

4. Keinginan Kembali ke UUD 1945

   Soekarno dan beberapa tokoh politik lainnya menganggap bahwa kembali ke UUD 1945 adalah solusi untuk mengatasi krisis politik. UUD 1945 dianggap memberikan kekuasaan lebih besar kepada eksekutif.

Puncak dari rangkaian peristiwa ini adalah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Soekarno. Dekrit ini membubarkan Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945, dan mengakhiri era demokrasi liberal. Dekrit ini menjadi titik awal resmi diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin di Indonesia.

Demokrasi terpimpin memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari sistem demokrasi lainnya. Berikut adalah ciri-ciri utama demokrasi terpimpin yang diterapkan di Indonesia:

1. Pemusatan Kekuasaan pada Presiden

   Presiden memegang kekuasaan yang sangat besar, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Soekarno bahkan menjabat sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963.

2. Pembatasan Peran Partai Politik

   Jumlah partai politik dikurangi melalui Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959. Hanya 10 partai yang diizinkan beroperasi, dan peran mereka dalam pengambilan keputusan politik dibatasi.

3. Peningkatan Peran Militer

   Militer, khususnya Angkatan Darat, mendapat peran yang lebih besar dalam urusan sipil dan pemerintahan melalui konsep Dwifungsi ABRI.

4. Penekanan pada Konsensus

   Pengambilan keputusan lebih menekankan pada musyawarah untuk mencapai mufakat daripada voting. Hal ini tercermin dalam konsep NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis) yang berupaya menyatukan berbagai aliran ideologi.

5. Dominasi Eksekutif atas Legislatif

   Peran DPR sebagai lembaga legislatif melemah. Banyak kebijakan diambil melalui Penetapan Presiden (Penpres) tanpa persetujuan DPR.

Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa demokrasi terpimpin lebih condong ke arah sistem otoriter dengan legitimasi populis. Meski menggunakan istilah "demokrasi", dalam praktiknya banyak prinsip demokrasi yang tidak dijalankan secara konsisten.

Untuk memahami lebih jauh tentang demokrasi terpimpin, penting untuk membandingkannya dengan sistem demokrasi liberal yang diterapkan sebelumnya di Indonesia. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara kedua sistem tersebut:

Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan perubahan fundamental dalam sistem politik Indonesia. Demokrasi terpimpin menekankan stabilitas dan persatuan nasional, namun dengan mengorbankan beberapa prinsip demokrasi yang sebelumnya dianut.

Beberapa tokoh memainkan peran kunci dalam era demokrasi terpimpin. Pemahaman tentang tokoh-tokoh ini penting untuk mengerti dinamika politik pada masa tersebut:

1. Soekarno

   Sebagai presiden dan pencetus konsep demokrasi terpimpin, Soekarno adalah tokoh sentral dalam era ini. Ia memegang kekuasaan yang sangat besar dan menjadi penentu utama arah kebijakan negara.

2. Jenderal A.H. Nasution

   Sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Nasution berperan penting dalam merumuskan konsep Dwifungsi ABRI yang memperluas peran militer dalam urusan sipil.

3. D.N. Aidit

   Ketua CC PKI yang berhasil membawa partainya menjadi salah satu kekuatan politik utama di era demokrasi terpimpin. PKI mendapat dukungan dari Soekarno dalam konsep NASAKOM.

4. Mohammad Hatta

   Meski tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden, Hatta tetap menjadi tokoh berpengaruh yang sering mengkritik kebijakan-kebijakan Soekarno.

5. Chaerul Saleh

   Salah satu tokoh dekat Soekarno yang menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan berperan dalam perumusan berbagai kebijakan pemerintah.

Tokoh-tokoh ini, bersama dengan banyak tokoh lainnya, membentuk lanskap politik yang kompleks dalam era demokrasi terpimpin. Interaksi dan persaingan di antara mereka turut mewarnai dinamika politik Indonesia pada masa tersebut.

Selama periode demokrasi terpimpin, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan yang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial bangsa. Beberapa kebijakan penting tersebut antara lain:

1. Manipol-USDEK

   Manifesto Politik (Manipol) yang disampaikan Soekarno pada 17 Agustus 1959 menjadi dasar ideologi negara. USDEK (UUD 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan.

2. Pembentukan DPA dan Front Nasional

   Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dibentuk sebagai lembaga penasihat presiden. Sementara itu, Front Nasional dibentuk sebagai wadah persatuan berbagai kekuatan politik dan sosial.

3. Penyederhanaan Sistem Kepartaian

   Melalui Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959, jumlah partai politik dikurangi menjadi 10 partai. Hal ini bertujuan untuk mengurangi konflik politik dan memperkuat kontrol pemerintah.

4. Ekonomi Terpimpin

   Kebijakan ekonomi yang menekankan pada peran negara dalam mengarahkan perekonomian. Termasuk di dalamnya adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dan pengendalian harga barang pokok.

5. Politik Luar Negeri Bebas Aktif

   Indonesia menjalankan politik luar negeri yang lebih agresif, termasuk konfrontasi dengan Malaysia dan keluar dari PBB pada tahun 1965.

Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan upaya Soekarno untuk memperkuat kontrol pemerintah pusat dan mewujudkan visinya tentang Indonesia yang berdaulat dan revolusioner. Namun, beberapa kebijakan ini juga menimbulkan kontroversi dan resistensi dari berbagai pihak.

Penerapan sistem demokrasi terpimpin membawa perubahan signifikan dalam lanskap politik Indonesia. Beberapa dampak utama terhadap kehidupan politik antara lain:

1. Pemusatan Kekuasaan

   Kekuasaan terkonsentrasi di tangan presiden, yang memiliki wewenang luas dalam pengambilan keputusan. Hal ini mengurangi peran lembaga-lembaga negara lainnya seperti DPR dan MA.

2. Pembatasan Oposisi

   Partai-partai politik yang dianggap oposisi mengalami tekanan dan pembatasan. Beberapa tokoh politik bahkan ditangkap atau diasingkan.

3. Peningkatan Peran Militer

   Militer, terutama Angkatan Darat, mendapat peran yang lebih besar dalam urusan sipil melalui konsep Dwifungsi ABRI. Hal ini mengubah keseimbangan kekuatan politik.

4. Polarisasi Ideologi

   Meski ada upaya penyatuan melalui konsep NASAKOM, pada kenyataannya terjadi polarisasi yang semakin tajam antara kelompok kiri (PKI) dan kelompok kanan (militer dan kelompok agama).

5. Penurunan Kualitas Demokrasi

   Meskipun menggunakan istilah "demokrasi", dalam praktiknya banyak prinsip demokrasi yang tidak dijalankan. Kebebasan pers dibatasi dan pemilihan umum ditunda.

Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa demokrasi terpimpin membawa perubahan fundamental dalam sistem politik Indonesia. Meski ada upaya untuk menciptakan stabilitas, pada kenyataannya sistem ini juga menciptakan ketegangan-ketegangan baru yang akhirnya berkontribusi pada jatuhnya rezim Orde Lama.

Selain berdampak pada kehidupan politik, penerapan demokrasi terpimpin juga membawa perubahan signifikan dalam perekonomian Indonesia. Beberapa dampak utama terhadap sektor ekonomi antara lain:

1. Ekonomi Terpimpin

   Pemerintah menerapkan sistem ekonomi terpimpin yang menekankan pada peran negara dalam mengarahkan perekonomian. Hal ini tercermin dalam Deklarasi Ekonomi (Dekon) yang dikeluarkan pada tahun 1963.

2. Nasionalisasi Perusahaan Asing

   Banyak perusahaan asing, terutama milik Belanda, dinasionalisasi. Meski bertujuan untuk meningkatkan kedaulatan ekonomi, langkah ini juga mengakibatkan berkurangnya investasi asing.

3. Inflasi Tinggi

   Kebijakan ekonomi yang ekspansif dan pembiayaan defisit anggaran melalui pencetakan uang mengakibatkan inflasi yang sangat tinggi, mencapai 650% pada tahun 1965.

4. Penurunan Produksi

   Berbagai sektor produksi mengalami penurunan akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi. Hal ini berdampak pada kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok.

5. Peningkatan Utang Luar Negeri

   Untuk membiayai berbagai proyek pembangunan dan militer, pemerintah banyak mengandalkan utang luar negeri, terutama dari Uni Soviet dan negara-negara blok timur.

Dampak-dampak ekonomi ini menunjukkan bahwa meski ada upaya untuk menciptakan ekonomi yang mandiri dan berdikari, pada kenyataannya kebijakan-kebijakan era demokrasi terpimpin justru mengakibatkan krisis ekonomi yang parah. Situasi ini menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada jatuhnya pemerintahan Soekarno.

Era demokrasi terpimpin juga membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Beberapa dampak utama terhadap aspek sosial antara lain:

1. Mobilisasi Massa

   Pemerintah sering melakukan mobilisasi massa untuk mendukung kebijakan-kebijakannya. Hal ini tercermin dalam berbagai demonstrasi dan pawai yang diorganisir oleh pemerintah.

2. Penekanan pada Semangat Revolusioner

   Masyarakat terus-menerus diingatkan tentang semangat revolusi melalui berbagai slogan dan kampanye. Hal ini mempengaruhi cara pandang dan perilaku sosial masyarakat.

3. Polarisasi Sosial

   Meski ada upaya penyatuan melalui konsep NASAKOM, pada kenyataannya terjadi polarisasi yang semakin tajam dalam masyarakat, terutama antara kelompok kiri dan kanan.

4. Perubahan dalam Pendidikan

   Sistem pendidikan disesuaikan dengan ideologi negara. Manipol-USDEK menjadi materi wajib dalam kurikulum sekolah.

5. Pembatasan Kebebasan Berekspresi

   Kebebasan pers dan kebebasan berekspresi mengalami pembatasan. Karya-karya seni dan budaya yang dianggap bertentangan dengan ideologi negara dilarang.

Dampak-dampak sosial ini menunjukkan bahwa demokrasi terpimpin tidak hanya mempengaruhi struktur politik dan ekonomi, tetapi juga mengubah dinamika sosial masyarakat Indonesia. Meski ada upaya untuk menciptakan persatuan, pada kenyataannya periode ini juga ditandai dengan ketegangan sosial yang semakin meningkat.

Era demokrasi terpimpin berakhir secara dramatis pada tahun 1965-1966. Beberapa peristiwa kunci yang menandai berakhirnya era ini antara lain:

1. Peristiwa G30S/PKI

   Pada 30 September 1965, terjadi upaya kudeta yang kemudian dituduhkan kepada PKI. Peristiwa ini menjadi titik balik yang mengubah lanskap politik Indonesia secara drastis.

2. Supersemar

   Pada 11 Maret 1966, Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang memberikan kewenangan kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memulihkan keamanan.

3. Pelarangan PKI

   PKI dan organisasi-organisasi afiliasinya dilarang melalui Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966. Hal ini menandai berakhirnya konsep NASAKOM yang menjadi salah satu pilar demokrasi terpimpin.

4. Pengalihan Kekuasaan ke Soeharto

   Melalui serangkaian manuver politik, Soeharto secara bertahap mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Pada Maret 1967, MPRS mencabut mandat Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden.

5. Dimulainya Era Orde Baru

   Dengan naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan, dimulailah era baru yang dikenal sebagai Orde Baru. Era ini menandai berakhirnya secara resmi periode demokrasi terpimpin.

Berakhirnya era demokrasi terpimpin menandai perubahan fundamental dalam sistem politik Indonesia. Meski Orde Baru mengklaim akan mengembalikan Indonesia ke "Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen", pada kenyataannya era ini juga ditandai dengan sentralisasi kekuasaan yang kuat di tangan presiden.

Era demokrasi terpimpin menyisakan banyak pelajaran berharga bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Beberapa pelajaran penting yang dapat diambil antara lain:

1. Pentingnya Checks and Balances

   Pemusatan kekuasaan yang berlebihan pada satu figur atau lembaga dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi. Sistem checks and balances antar lembaga negara sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

2. Bahaya Politisasi Militer

   Keterlibatan militer yang terlalu jauh dalam urusan sipil dapat mengancam demokrasi. Profesionalisme militer perlu dijaga dengan membatasi peran mereka pada urusan pertahanan dan keamanan.

3. Pentingnya Kebebasan Pers

   Pembatasan kebebasan pers dapat menghalangi fungsi kontrol terhadap pemerintah. Media yang bebas dan independen penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

4. Bahaya Polarisasi Politik

   Polarisasi politik yang ekstrem dapat mengancam persatuan bangsa. Diperlukan upaya untuk membangun dialog dan konsensus antar berbagai kelompok dalam masyarakat.

5. Pentingnya Kebijakan Ekonomi yang Realistis

   Kebijakan ekonomi harus didasarkan pada perhitungan yang realistis, bukan semata-mata pada semangat revolusioner. Stabilitas ekonomi penting untuk menjaga stabilitas politik dan sosial.

Pelajaran-pelajaran ini menjadi penting dalam upaya membangun dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan dari pengalaman masa lalu, diharapkan Indonesia dapat terus memperbaiki kualitas demokrasinya di masa depan.

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering muncul terkait demokrasi terpimpin di Indonesia:

1. Apa perbedaan utama antara demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal?

   Demokrasi terpimpin menekankan pada peran kuat pemimpin dan konsensus, sementara demokrasi liberal lebih menekankan pada kebebasan individu dan kompetisi politik terbuka.

2. Mengapa Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin?

   Soekarno menganggap demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan menyebabkan instabilitas politik. Ia berargumen bah wa demokrasi terpimpin lebih sesuai untuk menjaga persatuan dan memajukan pembangunan nasional.

3. Apakah demokrasi terpimpin benar-benar demokratis?

   Meski menggunakan istilah "demokrasi", dalam praktiknya sistem ini lebih condong ke arah otoritarianisme. Banyak prinsip demokrasi seperti kebebasan pers dan pemilihan umum yang bebas tidak dijalankan secara konsisten.

4. Apa peran PKI dalam era demokrasi terpimpin?

   PKI menjadi salah satu kekuatan politik utama dalam era ini, mendapat dukungan dari Soekarno melalui konsep NASAKOM. Namun, peran PKI juga menjadi salah satu sumber ketegangan politik yang akhirnya berkontribusi pada kejatuhan rezim Orde Lama.

5. Bagaimana dampak demokrasi terpimpin terhadap hubungan luar negeri Indonesia?

   Indonesia menjalankan politik luar negeri yang lebih agresif, termasuk konfrontasi dengan Malaysia dan keluar dari PBB. Hal ini menyebabkan ketegangan dengan negara-negara Barat dan mempererat hubungan dengan blok sosialis.

Demokrasi terpimpin merupakan fase penting dalam sejarah politik Indonesia yang membawa dampak mendalam terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem ini muncul sebagai respons terhadap kegagalan demokrasi liberal dan instabilitas politik pada tahun 1950-an. Meski bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan mempercepat pembangunan nasional, dalam praktiknya demokrasi terpimpin justru menimbulkan berbagai permasalahan baru.

Ciri-ciri utama demokrasi terpimpin seperti pemusatan kekuasaan pada presiden, pembatasan peran partai politik, dan peningkatan peran militer dalam urusan sipil telah mengubah lanskap politik Indonesia secara fundamental. Dampaknya terasa tidak hanya dalam bidang politik, tetapi juga dalam aspek ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

Meski era demokrasi terpimpin telah berakhir lebih dari setengah abad yang lalu, pelajaran dari periode ini tetap relevan bagi upaya penguatan demokrasi di Indonesia saat ini. Pentingnya checks and balances, bahaya politisasi militer, dan perlunya menjaga kebebasan pers adalah beberapa pelajaran berharga yang dapat diambil.

Memahami sejarah demokrasi terpimpin juga penting untuk mengevaluasi perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini. Meski telah mengalami kemajuan signifikan sejak era Reformasi, beberapa tantangan seperti korupsi, polarisasi politik, dan ketimpangan ekonomi masih perlu diatasi untuk mewujudkan demokrasi yang lebih substantif.

Pada akhirnya, pengalaman demokrasi terpimpin mengingatkan kita bahwa demokrasi bukanlah sistem yang sempurna, tetapi merupakan proses yang terus berkembang. Diperlukan komitmen dari seluruh elemen bangsa untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan praktik demokrasi agar sesuai dengan cita-cita kemerdekaan dan nilai-nilai Pancasila.