Ciri-Ciri Negara Kesatuan: Pengertian, Karakteristik, dan Contoh

Liputan6.com, Jakarta Negara kesatuan merupakan salah satu bentuk negara yang banyak dianut di berbagai belahan dunia. Bentuk negara ini memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan bentuk negara lainnya seperti negara federal. Untuk memahami lebih dalam tentang negara kesatuan, mari kita bahas secara komprehensif mulai dari pengertian, ciri-ciri, hingga contoh-contoh negara kesatuan.

Negara kesatuan adalah bentuk negara yang kekuasaan tertingginya berada di tangan pemerintah pusat. Dalam sistem ini, pemerintah pusat memiliki otoritas penuh untuk mengatur dan mengendalikan seluruh wilayah negara serta membuat kebijakan yang berlaku secara nasional. Konsep negara kesatuan menekankan pada kesatuan dan persatuan wilayah serta rakyatnya di bawah satu pemerintahan yang berdaulat.

Beberapa definisi negara kesatuan menurut para ahli:

• C.F. Strong: Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat.
• Fred Isjwara: Negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh jika dibandingkan dengan federal atau konfederasi.
• Abu Daud Busroh: Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa esensi utama negara kesatuan adalah adanya satu pemerintahan pusat yang berdaulat penuh atas seluruh wilayah negara, tanpa adanya pembagian kekuasaan yang signifikan kepada pemerintah daerah atau wilayah.

Untuk memahami lebih dalam tentang negara kesatuan, penting untuk mengetahui karakteristik utamanya. Berikut ini adalah ciri-ciri khas yang membedakan negara kesatuan dari bentuk negara lainnya:

1. Kedaulatan Tertinggi di Tangan Pemerintah Pusat

Ciri paling mendasar dari negara kesatuan adalah kedaulatan tertinggi yang dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki wewenang penuh untuk membuat dan melaksanakan kebijakan yang berlaku di seluruh wilayah negara. Tidak ada pembagian kedaulatan dengan pemerintah daerah atau wilayah lainnya.

2. Adanya Satu Konstitusi yang Berlaku Secara Nasional

Negara kesatuan hanya memiliki satu konstitusi atau undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara. Konstitusi ini menjadi landasan hukum tertinggi yang mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta aspek-aspek fundamental lainnya dalam bernegara.

3. Satu Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan

Dalam negara kesatuan, hanya ada satu kepala negara yang juga bertindak sebagai kepala pemerintahan. Kepala negara ini bisa berupa presiden (dalam sistem presidensial) atau perdana menteri (dalam sistem parlementer), tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut.

4. Satu Dewan Menteri dan Parlemen Nasional

Negara kesatuan memiliki satu kabinet atau dewan menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan di tingkat nasional. Selain itu, hanya ada satu parlemen atau dewan perwakilan rakyat yang berfungsi sebagai lembaga legislatif di tingkat pusat.

5. Kebijakan Nasional yang Seragam

Kebijakan-kebijakan penting seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri, mata uang, dan sistem peradilan umumnya diatur secara seragam oleh pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesatuan dan keseragaman dalam penyelenggaraan negara.

6. Pembagian Wilayah Administratif

Meskipun kekuasaan terpusat, negara kesatuan biasanya membagi wilayahnya ke dalam unit-unit administratif seperti provinsi, kabupaten, atau kota. Namun, pembagian ini lebih bersifat administratif dan tidak memiliki kedaulatan sendiri.

7. Sistem Kewarganegaraan Tunggal

Negara kesatuan menerapkan sistem kewarganegaraan tunggal, di mana seluruh penduduk memiliki status kewarganegaraan yang sama tanpa adanya perbedaan berdasarkan wilayah tempat tinggal.

Dalam praktiknya, negara kesatuan dapat menerapkan dua sistem pemerintahan utama, yaitu sentralisasi dan desentralisasi:

1. Sistem Sentralisasi

Dalam sistem sentralisasi, seluruh urusan pemerintahan diatur dan dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Sistem ini memiliki keunggulan dalam hal keseragaman kebijakan dan efisiensi, namun dapat menimbulkan masalah terkait responsivitas terhadap kebutuhan lokal.

2. Sistem Desentralisasi

Sistem desentralisasi memberikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya. Meskipun demikian, kewenangan yang diberikan tetap dalam koridor yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sistem ini memungkinkan adanya otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Banyak negara kesatuan modern menerapkan kombinasi dari kedua sistem ini, di mana urusan-urusan strategis seperti pertahanan dan politik luar negeri tetap dipegang oleh pusat, sementara urusan-urusan yang lebih bersifat lokal diserahkan kepada daerah.

Seperti halnya bentuk negara lainnya, negara kesatuan memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan tantangan yang umumnya dihadapi oleh negara kesatuan:

Kelebihan Negara Kesatuan:

• Kesatuan dan persatuan nasional lebih mudah dijaga karena adanya pemerintahan yang terpusat.
• Pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.
• Standarisasi pelayanan publik dan pembangunan lebih mudah dicapai karena adanya kebijakan yang seragam.
• Pengelolaan sumber daya nasional dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.
• Biaya operasional pemerintahan relatif lebih rendah dibandingkan dengan sistem federal.

Tantangan Negara Kesatuan:

• Risiko terjadinya sentralisasi berlebihan yang dapat mengabaikan kebutuhan dan aspirasi daerah.
• Potensi munculnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah jika tidak dikelola dengan baik.
• Tantangan dalam mengakomodasi keragaman budaya, etnis, dan kepentingan daerah yang berbeda-beda.
• Beban kerja pemerintah pusat yang berat karena harus menangani berbagai urusan dari seluruh wilayah negara.
• Risiko ketergantungan daerah terhadap pusat yang dapat menghambat kreativitas dan inovasi lokal.

Banyak negara di dunia yang menganut sistem negara kesatuan. Berikut ini adalah beberapa contoh negara kesatuan beserta karakteristik uniknya:

1. Indonesia

Indonesia adalah contoh klasik negara kesatuan yang menerapkan sistem desentralisasi melalui otonomi daerah. Meskipun kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan tertentu. Keunikan Indonesia terletak pada keragaman budaya dan geografisnya yang luas, namun tetap bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Prancis

Prancis merupakan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan semi-presidensial. Negara ini terkenal dengan sistem administrasi yang sangat tersentralisasi, meskipun dalam beberapa dekade terakhir telah melakukan langkah-langkah desentralisasi. Prancis membagi wilayahnya ke dalam region, departemen, dan commune, namun kekuasaan utama tetap berada di Paris.

3. Jepang

Jepang adalah negara kesatuan dengan sistem monarki konstitusional. Meskipun memiliki kaisar sebagai simbol negara, kekuasaan pemerintahan sehari-hari dipegang oleh perdana menteri dan kabinetnya. Jepang membagi wilayahnya ke dalam prefektur, namun tetap mempertahankan kontrol pusat yang kuat.

4. Thailand

Thailand merupakan negara kesatuan dengan sistem monarki konstitusional. Negara ini memiliki raja sebagai kepala negara, sementara pemerintahan sehari-hari dipimpin oleh perdana menteri. Thailand menerapkan sistem administrasi yang cukup tersentralisasi, meskipun telah ada upaya-upaya desentralisasi dalam beberapa tahun terakhir.

5. Italia

Italia adalah negara kesatuan dengan sistem parlementer. Negara ini membagi wilayahnya ke dalam region yang memiliki otonomi, namun kekuasaan utama tetap berada di tangan pemerintah pusat di Roma. Italia menarik untuk dipelajari karena sejarah panjangnya sebagai negara yang terbentuk dari penyatuan berbagai kerajaan dan republik kecil.

Untuk memahami lebih jauh tentang negara kesatuan, penting untuk membandingkannya dengan bentuk negara lain yang umum ditemui, yaitu negara federal. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara negara kesatuan dan negara federal:

1. Pembagian Kekuasaan

• Negara Kesatuan: Kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya menjalankan kewenangan yang dilimpahkan oleh pusat.
• Negara Federal: Kekuasaan dibagi antara pemerintah federal (pusat) dan pemerintah negara bagian. Masing-masing memiliki kewenangan yang dijamin oleh konstitusi.

2. Konstitusi

• Negara Kesatuan: Hanya ada satu konstitusi yang berlaku secara nasional.
• Negara Federal: Ada konstitusi federal yang berlaku secara nasional, dan masing-masing negara bagian juga memiliki konstitusi sendiri.

3. Sistem Hukum

• Negara Kesatuan: Umumnya memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara nasional.
• Negara Federal: Dapat memiliki sistem hukum yang berbeda antara level federal dan negara bagian.

4. Kewarganegaraan

• Negara Kesatuan: Hanya ada satu kewarganegaraan nasional.
• Negara Federal: Warga negara memiliki kewarganegaraan ganda - federal dan negara bagian.

5. Fleksibilitas Struktur

• Negara Kesatuan: Struktur pemerintahan lebih seragam dan dapat diubah dengan lebih mudah oleh pemerintah pusat.
• Negara Federal: Struktur pemerintahan lebih kompleks dan perubahan signifikan memerlukan persetujuan negara-negara bagian.

Meskipun negara kesatuan memiliki banyak kelebihan, bentuk negara ini juga menghadapi berbagai tantangan di era modern. Beberapa tantangan utama yang dihadapi negara kesatuan antara lain:

1. Globalisasi dan Desentralisasi

Era globalisasi dan tuntutan desentralisasi menciptakan tekanan bagi negara kesatuan untuk lebih fleksibel dalam mengelola pemerintahan. Banyak negara kesatuan kini menerapkan kebijakan desentralisasi yang lebih luas untuk mengakomodasi kebutuhan lokal tanpa mengorbankan kesatuan nasional.

2. Keragaman Etnis dan Budaya

Negara kesatuan dengan populasi yang beragam menghadapi tantangan dalam mengakomodasi aspirasi berbagai kelompok etnis dan budaya. Diperlukan kebijakan yang inklusif dan sensitif terhadap keragaman untuk menjaga persatuan nasional.

3. Tuntutan Otonomi Daerah

Semakin banyak daerah yang menuntut otonomi lebih luas, baik karena alasan ekonomi, budaya, maupun politik. Negara kesatuan perlu menemukan keseimbangan antara memberikan otonomi dan mempertahankan kontrol pusat.

4. Efisiensi Pemerintahan

Tantangan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efisien namun tetap responsif terhadap kebutuhan lokal. Ini melibatkan reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah.

5. Pemerataan Pembangunan

Menjamin pemerataan pembangunan antara pusat dan daerah tetap menjadi tantangan bagi banyak negara kesatuan. Diperlukan strategi pembangunan yang komprehensif dan berkeadilan.

Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang menekankan pada persatuan dan kesatuan wilayah serta rakyatnya di bawah satu pemerintahan pusat yang berdaulat. Ciri-ciri utamanya meliputi kedaulatan tertinggi di tangan pemerintah pusat, satu konstitusi nasional, satu kepala negara dan pemerintahan, serta kebijakan nasional yang seragam.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan di era modern, negara kesatuan tetap menjadi pilihan bagi banyak negara di dunia karena kemampuannya dalam menjaga persatuan nasional dan efisiensi pemerintahan. Kunci keberhasilan negara kesatuan terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan tuntutan zaman, mengakomodasi keragaman, dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional dan aspirasi daerah.

Pemahaman yang mendalam tentang ciri-ciri negara kesatuan tidak hanya penting bagi para pemangku kebijakan, tetapi juga bagi setiap warga negara. Dengan memahami karakteristik dan dinamika negara kesatuan, kita dapat berpartisipasi lebih aktif dalam proses bernegara dan berkontribusi pada penguatan persatuan dan kemajuan bangsa.