Fungsi APBN dan Panduan Lengkap Informasi Mengenainya

Liputan6.com, Jakarta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen krusial dalam pengelolaan keuangan negara. APBN menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik selama satu tahun anggaran. Artikel ini akan membahas secara komprehensif mengenai fungsi APBN, pengertian, tujuan, komponen, serta mekanisme penyusunannya.

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disusun secara sistematis, mencakup rincian pendapatan dan pengeluaran negara dalam kurun waktu satu tahun anggaran. APBN ditetapkan melalui Undang-Undang dan berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN menjadi dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan fiskal dan mengelola keuangan negara.

APBN disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi perekonomian, prioritas pembangunan nasional, serta tantangan dan peluang yang dihadapi negara. Melalui APBN, pemerintah berupaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menjaga stabilitas perekonomian.

APBN memiliki beberapa fungsi penting dalam pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai fungsi-fungsi utama APBN:

1. Fungsi Otorisasi

Fungsi otorisasi APBN berarti anggaran negara menjadi dasar hukum untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Tanpa adanya APBN yang telah disahkan, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara.

Fungsi ini memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk mengelola keuangan negara sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Setiap pengeluaran yang dilakukan harus sesuai dengan pos-pos anggaran yang telah disetujui dalam APBN. Hal ini memastikan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik.

2. Fungsi Perencanaan

APBN berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan kegiatan pada tahun anggaran tersebut. Melalui APBN, pemerintah dapat menyusun program dan kegiatan secara terstruktur untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Fungsi perencanaan memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Dengan adanya perencanaan yang matang, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara.

3. Fungsi Pengawasan

APBN menjadi alat kontrol bagi masyarakat dan DPR untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Melalui APBN, dapat dinilai apakah pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan mencapai target yang diharapkan.

Fungsi pengawasan ini penting untuk memastikan akuntabilitas pemerintah dalam menggunakan dana publik. DPR dan masyarakat dapat mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta meminta pertanggungjawaban pemerintah atas setiap pengeluaran yang dilakukan.

4. Fungsi Alokasi

APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya keuangan negara ke berbagai sektor dan program pembangunan. Fungsi alokasi bertujuan untuk mengurangi pengangguran, mencegah pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Melalui fungsi alokasi, pemerintah dapat mengarahkan dana ke sektor-sektor prioritas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor produktif lainnya.

5. Fungsi Distribusi

APBN memiliki fungsi distribusi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui APBN, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk program-program yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial.

Fungsi distribusi diwujudkan melalui berbagai program, seperti bantuan sosial, subsidi, dan transfer dana ke daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat dan wilayah di Indonesia.

6. Fungsi Stabilisasi

APBN berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Melalui kebijakan fiskal yang tercermin dalam APBN, pemerintah dapat mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran.

Fungsi stabilisasi APBN dapat dilihat dari pengaturan besaran defisit anggaran, kebijakan belanja pemerintah, serta pengelolaan utang negara. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, pemerintah dapat menggunakan APBN sebagai instrumen untuk menstimulus perekonomian atau sebaliknya melakukan pengetatan anggaran.

APBN disusun dengan beberapa tujuan utama yang mencerminkan upaya pemerintah dalam mengelola keuangan negara dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai tujuan-tujuan APBN:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu tujuan utama APBN adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui alokasi anggaran yang tepat, pemerintah berupaya untuk meningkatkan produktivitas, investasi, dan daya saing ekonomi Indonesia. APBN menjadi instrumen penting dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan sektor riil dan finansial.

Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta dukungan terhadap sektor-sektor unggulan ekonomi. Investasi pemerintah dalam berbagai proyek strategis diharapkan dapat memberikan efek multiplier bagi perekonomian nasional.

2. Mewujudkan Stabilitas Perekonomian

APBN bertujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Hal ini mencakup upaya pengendalian inflasi, menjaga nilai tukar rupiah, serta mengelola defisit anggaran dalam batas yang aman. Stabilitas ekonomi penting untuk menciptakan kepastian berusaha dan menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.

Melalui kebijakan fiskal yang tercermin dalam APBN, pemerintah dapat melakukan intervensi untuk menstabilkan perekonomian ketika terjadi guncangan eksternal atau internal. Misalnya, dengan menambah belanja pemerintah saat ekonomi lesu atau sebaliknya melakukan penghematan saat ekonomi terlalu panas.

3. Pemerataan Pembangunan dan Pengurangan Kesenjangan

APBN memiliki tujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta antar kelompok masyarakat. Alokasi anggaran diarahkan untuk memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah mengalokasikan dana transfer ke daerah, melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat, serta memberikan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat rentan. APBN juga digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) guna mengurangi kesenjangan pembangunan.

4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

APBN bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik kepada masyarakat. Alokasi anggaran diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur pelayanan publik, meningkatkan kapasitas aparatur negara, serta mengembangkan sistem pelayanan yang lebih efisien dan transparan.

Melalui APBN, pemerintah dapat membiayai program-program di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pelayanan dasar lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap layanan publik yang berkualitas, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

5. Menjaga Kedaulatan dan Keamanan Nasional

APBN juga bertujuan untuk memperkuat kedaulatan dan menjaga keamanan nasional. Alokasi anggaran untuk sektor pertahanan dan keamanan dimaksudkan untuk memastikan bahwa negara memiliki kemampuan yang memadai dalam menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Selain untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), APBN juga digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan personel TNI dan Polri, serta mengembangkan teknologi pertahanan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan stabilitas keamanan yang mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.

APBN terdiri dari tiga komponen utama yang saling terkait dan membentuk struktur anggaran negara. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai komponen-komponen APBN:

1. Pendapatan Negara

Pendapatan negara merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari berbagai sumber dalam periode satu tahun anggaran. Komponen pendapatan negara terdiri dari:

• Penerimaan Perpajakan: Meliputi pajak dalam negeri (seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan) dan pajak perdagangan internasional (bea masuk dan bea keluar).
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Termasuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian laba BUMN, penerimaan dari layanan yang diberikan pemerintah, dan penerimaan lainnya.
• Penerimaan Hibah: Bantuan yang diterima dari pihak lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan negara menjadi sumber utama pembiayaan belanja pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara melalui berbagai kebijakan, seperti intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, optimalisasi PNBP, serta peningkatan efisiensi dalam pengelolaan aset negara.

2. Belanja Negara

Belanja negara mencakup semua pengeluaran negara untuk membiayai program-program pemerintah dalam satu tahun anggaran. Komponen belanja negara terdiri dari:

• Belanja Pemerintah Pusat: Meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
• Transfer ke Daerah: Dana yang ditransfer ke pemerintah daerah, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Otonomi Khusus.
• Dana Desa: Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Belanja negara dirancang untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan, seperti penyediaan layanan publik, pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan belanja negara menjadi kunci dalam memaksimalkan manfaat APBN bagi masyarakat.

3. Pembiayaan Anggaran

Pembiayaan anggaran merupakan transaksi keuangan pemerintah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Komponen pembiayaan anggaran meliputi:

• Pembiayaan Dalam Negeri: Termasuk penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), pinjaman dalam negeri, hasil privatisasi BUMN, dan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
• Pembiayaan Luar Negeri: Meliputi penarikan pinjaman luar negeri dan penerimaan cicilan pengembalian pinjaman.

Pembiayaan anggaran menjadi instrumen penting dalam mengelola defisit APBN. Pemerintah harus memastikan bahwa pembiayaan dilakukan secara hati-hati dan berkelanjutan untuk menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pengelolaan utang yang baik dan diversifikasi sumber pembiayaan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keuangan negara.

Penyusunan APBN merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam penyusunan APBN:

1. Perencanaan dan Penyusunan

Tahap ini dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RKP menjadi dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).

Kementerian Keuangan kemudian menyusun pagu indikatif dan rancangan awal APBN berdasarkan RKA-K/L dan proyeksi ekonomi makro. Pada tahap ini juga dilakukan koordinasi intensif antar kementerian/lembaga untuk memastikan keselarasan program dan anggaran.

2. Pembahasan dengan DPR

Pemerintah menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN beserta Nota Keuangan kepada DPR untuk dibahas. Pembahasan dilakukan melalui rapat-rapat antara pemerintah dan komisi-komisi di DPR. Dalam proses ini, DPR dapat mengajukan usulan perubahan terhadap rancangan APBN.

Pembahasan dengan DPR merupakan proses penting untuk memastikan bahwa APBN mencerminkan aspirasi rakyat dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Proses ini juga menjadi bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi Indonesia.

3. Penetapan

Setelah mencapai kesepakatan dengan DPR, RUU APBN disahkan menjadi Undang-Undang APBN. Presiden kemudian menetapkan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN sebagai pedoman pelaksanaan APBN.

Penetapan APBN menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk melaksanakan program-program pembangunan dan pelayanan publik selama satu tahun anggaran. APBN yang telah ditetapkan bersifat mengikat dan menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan negara.

4. Pelaksanaan

Setelah APBN ditetapkan, pemerintah melaksanakan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Pelaksanaan APBN meliputi kegiatan penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran.

Dalam pelaksanaan APBN, pemerintah wajib mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Kementerian/Lembaga bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan.

5. Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Selama pelaksanaan APBN, dilakukan pengawasan baik oleh internal pemerintah maupun eksternal (DPR dan BPK). Pada akhir tahun anggaran, pemerintah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang kemudian diaudit oleh BPK.

Hasil audit BPK atas LKPP menjadi bahan bagi pemerintah untuk menyusun RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN. RUU ini kemudian disampaikan kepada DPR untuk dibahas dan disahkan, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaksanaan APBN.

APBN memiliki peran vital dalam pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional. Fungsi APBN yang mencakup otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi menjadikannya instrumen krusial dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemahaman yang komprehensif tentang APBN, mulai dari pengertian, tujuan, komponen, hingga mekanisme penyusunannya, sangat penting bagi semua pemangku kepentingan. Dengan pengelolaan APBN yang efektif, transparan, dan akuntabel, diharapkan Indonesia dapat terus maju menuju visi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Sebagai warga negara, kita perlu terus mengikuti perkembangan APBN dan berpartisipasi aktif dalam proses pengawasannya. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa APBN benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat konstitusi.