Fungsi DPR Adalah Pilar Demokrasi: Memahami Peran Vital Wakil Rakyat

Liputan6.com, Jakarta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga negara yang memiliki peran krusial dalam sistem demokrasi Indonesia. Sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum, DPR mengemban amanah untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan mengawal jalannya pemerintahan. Artikel ini akan mengupas tuntas mengenai fungsi DPR, tugas dan wewenangnya, serta perannya yang vital dalam menjaga keseimbangan sistem politik di Indonesia.

Cikal bakal DPR dapat ditelusuri sejak masa penjajahan Belanda. Pada 16 Desember 1918, pemerintah Hindia Belanda membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat yang beranggotakan perwakilan dari berbagai golongan masyarakat. Setelah kemerdekaan, pada 29 Agustus 1945 dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang menjadi cikal bakal parlemen Indonesia.

Seiring perkembangan sistem ketatanegaraan, DPR terus mengalami transformasi. Pada masa Orde Baru, peran DPR cenderung lemah dan didominasi oleh eksekutif. Barulah setelah reformasi 1998, DPR mendapatkan penguatan fungsi dan wewenang yang signifikan melalui amandemen UUD 1945. Hal ini ditandai dengan pergeseran kekuasaan legislasi dari Presiden ke DPR.

Saat ini, DPR terdiri dari 575 anggota yang mewakili 84 daerah pemilihan di seluruh Indonesia. Para anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Komposisi anggota DPR mencerminkan keberagaman Indonesia, baik dari segi partai politik, daerah, maupun latar belakang.

Fungsi dan wewenang DPR diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

• UUD 1945 Pasal 20A ayat (1) yang menyatakan DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan
• UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
• Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

Landasan hukum ini memberikan legitimasi dan batasan bagi DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini penting untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh anggota dewan.

Sesuai amanat konstitusi, DPR memiliki tiga fungsi utama yang saling berkaitan, yaitu:

1. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi merupakan inti dari peran DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang. Dalam menjalankan fungsi ini, DPR memiliki wewenang untuk:

• Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
• Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
• Menerima dan membahas RUU yang diajukan Presiden atau DPD
• Menetapkan UU bersama Presiden
• Menyetujui atau menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Fungsi legislasi ini sangat penting karena undang-undang yang dihasilkan akan menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat. DPR dituntut untuk menghasilkan produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan aspirasi rakyat.

2. Fungsi Anggaran

Dalam fungsi anggaran, DPR memiliki wewenang untuk:

• Membahas dan memberikan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN
• Mengawasi pelaksanaan APBN
• Membahas hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang disampaikan BPK
• Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara atau perjanjian yang berdampak luas

Fungsi anggaran memberikan kesempatan bagi DPR untuk memastikan penggunaan uang negara sesuai dengan kepentingan rakyat. DPR dapat mengusulkan perubahan alokasi anggaran jika dinilai tidak sesuai dengan prioritas pembangunan.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan DPR meliputi:

• Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan APBN
• Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD
• Memberikan persetujuan terhadap perpanjangan masa jabatan pejabat negara tertentu
• Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan duta besar

Melalui fungsi pengawasan, DPR berperan sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif. DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

Untuk menunjang pelaksanaan fungsinya, anggota DPR dibekali dengan berbagai hak, antara lain:

• Hak mengajukan RUU
• Hak mengajukan pertanyaan
• Hak menyampaikan usul dan pendapat
• Hak memilih dan dipilih
• Hak membela diri
• Hak imunitas
• Hak protokoler
• Hak keuangan dan administratif

Di sisi lain, anggota DPR juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, seperti:

• Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
• Melaksanakan UUD 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan
• Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI
• Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
• Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
• Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
• Menaati tata tertib dan kode etik
• Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, antara lain:

1. Menjaga Keseimbangan Kekuasaan

DPR berperan sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif melalui fungsi pengawasan. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin berjalannya prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan.

2. Menyuarakan Aspirasi Rakyat

Sebagai wakil rakyat, DPR menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Anggota DPR berkewajiban menyerap aspirasi konstituennya dan memperjuangkannya dalam proses pengambilan kebijakan.

3. Mengawal Jalannya Reformasi

DPR memiliki peran penting dalam mengawal proses reformasi dan demokratisasi di Indonesia. Melalui produk legislasi dan pengawasan, DPR dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

4. Menjaga Keutuhan NKRI

Dalam menjalankan fungsinya, DPR harus senantiasa menjaga dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tercermin dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DPR.

Meskipun memiliki peran vital, kinerja DPR kerap mendapat sorotan dan kritik dari masyarakat. Beberapa tantangan dan kritik yang sering dilontarkan antara lain:

1. Produktivitas Legislasi

DPR sering dikritik karena rendahnya produktivitas dalam menghasilkan undang-undang. Banyak RUU yang masuk dalam Prolegnas namun tidak kunjung rampung dibahas. Hal ini menimbulkan kesan bahwa DPR lamban dalam menjalankan fungsi legislasi.

2. Kualitas Produk Legislasi

Selain kuantitas, kualitas undang-undang yang dihasilkan DPR juga sering dipertanyakan. Beberapa UU yang disahkan DPR kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

3. Efektivitas Pengawasan

Fungsi pengawasan DPR dinilai belum optimal dalam mengimbangi kekuasaan eksekutif. Penggunaan hak interpelasi dan hak angket seringkali tidak menghasilkan dampak signifikan terhadap perbaikan kinerja pemerintah.

4. Integritas Anggota Dewan

Kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR turut mencoreng citra lembaga ini di mata publik. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap integritas wakil rakyat dalam menjalankan amanah.

5. Kedekatan dengan Kepentingan Partai

Anggota DPR sering dianggap lebih mengutamakan kepentingan partai politik daripada aspirasi rakyat yang diwakilinya. Hal ini terlihat dari voting yang cenderung mengikuti garis partai, bukan berdasarkan pertimbangan objektif.

Menghadapi berbagai tantangan dan kritik, DPR perlu melakukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerjanya, antara lain:

1. Penguatan Kapasitas Anggota

DPR perlu meningkatkan kapasitas anggotanya melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Hal ini penting agar anggota DPR memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu yang dibahas.

2. Optimalisasi Peran Badan Keahlian

Pemanfaatan Badan Keahlian DPR perlu dioptimalkan untuk mendukung kinerja anggota dewan. Badan ini dapat memberikan masukan teknis dan analisis kebijakan yang diperlukan dalam proses legislasi.

3. Peningkatan Transparansi

DPR perlu meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Rapat-rapat DPR sebaiknya dapat diakses oleh publik, kecuali untuk hal-hal yang bersifat rahasia negara.

4. Penguatan Etika dan Integritas

Penegakan kode etik anggota DPR harus dilakukan secara konsisten. Sanksi tegas perlu diberikan bagi anggota yang melanggar etika atau terlibat dalam tindak pidana korupsi.

5. Peningkatan Partisipasi Publik

DPR perlu membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik dalam proses legislasi. Masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan harus dipertimbangkan secara serius.

Untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas, menarik untuk membandingkan fungsi DPR Indonesia dengan parlemen di beberapa negara lain:

1. Amerika Serikat

Kongres AS terdiri dari dua kamar: Senat dan DPR. Kongres memiliki kekuasaan legislatif yang kuat, termasuk hak untuk mendeklarasikan perang dan mengatur anggaran federal. Sistem checks and balances antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif sangat kuat.

2. Inggris

Parlemen Inggris terdiri dari House of Commons dan House of Lords. House of Commons memiliki kekuasaan lebih besar dalam proses legislasi. Sistem parlementer Inggris memungkinkan adanya perdana menteri yang berasal dari partai mayoritas di parlemen.

3. Jepang

Diet Jepang terdiri dari House of Representatives dan House of Councillors. Meskipun memiliki sistem parlementer, kekuasaan eksekutif di Jepang cenderung lebih dominan dibandingkan legislatif.

4. Australia

Parlemen Australia terdiri dari Senate dan House of Representatives. Sistem federal Australia memberikan kekuasaan yang cukup besar kepada parlemen negara bagian di samping parlemen federal.

Dibandingkan dengan negara-negara tersebut, fungsi DPR Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang disesuaikan dengan sistem presidensial dan kondisi sosial-politik Indonesia. Namun, ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari praktik parlemen di negara lain untuk meningkatkan efektivitas DPR.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan memajukan demokrasi serta hak asasi manusia di Indonesia. Beberapa peran penting DPR dalam hal ini antara lain:

1. Menghasilkan Undang-Undang yang Melindungi HAM

DPR harus memastikan bahwa setiap undang-undang yang dihasilkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Bahkan, DPR perlu proaktif mengajukan RUU yang bertujuan memperkuat perlindungan HAM di Indonesia.

2. Mengawasi Penegakan HAM

Melalui fungsi pengawasan, DPR dapat memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan pemerintah terkait perlindungan HAM. DPR juga dapat memanggil pejabat terkait untuk dimintai keterangan jika terjadi dugaan pelanggaran HAM.

3. Memperjuangkan Hak-Hak Kelompok Minoritas

DPR harus menjadi corong bagi aspirasi kelompok-kelompok minoritas dan rentan. Kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan harus mempertimbangkan kepentingan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok minoritas.

4. Mendorong Partisipasi Publik

DPR perlu membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik dalam proses legislasi dan pengawasan. Hal ini penting untuk memperkuat legitimasi DPR sebagai wakil rakyat dan memperdalam demokrasi di Indonesia.

Fungsi DPR sebagai lembaga legislatif, pengawas anggaran, dan pengawas pemerintahan merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Melalui ketiga fungsi utamanya - legislasi, anggaran, dan pengawasan - DPR berperan vital dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, menyuarakan aspirasi rakyat, dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Meski menghadapi berbagai tantangan dan kritik, DPR tetap memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Upaya peningkatan kinerja dan citra DPR perlu terus dilakukan, baik melalui penguatan kapasitas internal maupun peningkatan keterlibatan publik. Dengan demikian, DPR dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai wakil rakyat dan pilar demokrasi di Indonesia.

Pada akhirnya, efektivitas DPR dalam menjalankan fungsinya akan sangat bergantung pada integritas dan kapasitas para anggotanya, serta dukungan dan pengawasan dari masyarakat. Hanya dengan sinergi antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakili, cita-cita demokrasi yang berdaulat dan berkeadilan dapat diwujudkan di Indonesia.