Memahami Fungsi Desa dan Perannya dalam Pembangunan Nasional

Liputan6.com, Jakarta Desa memiliki peran yang sangat penting dalam struktur pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan program-program pembangunan. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang fungsi desa, perannya dalam pembangunan nasional, serta berbagai aspek terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sebelum membahas lebih jauh tentang fungsi desa, penting untuk memahami terlebih dahulu definisi dan pengertian desa itu sendiri. Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur, serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa ahli memberikan definisi desa sebagai berikut:

• R. Bintarto: Desa adalah suatu perwujudan geografis, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.
• Sutardjo Kartohadikusumo: Desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.
• Paul H. Landis: Desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri: pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar penduduk, pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan, dan cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang sangat dipengaruhi alam seperti: iklim, keadaan alam, kekayaan alam.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Desa memiliki karakteristik khas seperti ikatan kekerabatan yang kuat, mata pencaharian berbasis pertanian, serta nilai-nilai tradisional yang masih dipegang teguh.

Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa memiliki beberapa fungsi utama dalam sistem pemerintahan Indonesia, antara lain:

1. Fungsi Pemerintahan

Desa menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat lokal, meliputi:

• Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa
• Menyusun dan menetapkan peraturan desa
• Mengelola keuangan dan aset desa
• Melaksanakan pembangunan desa
• Memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat

2. Fungsi Pembangunan

Desa berperan penting dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya, meliputi:

• Menyusun perencanaan pembangunan desa
• Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa
• Mengembangkan potensi ekonomi lokal
• Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Fungsi Kemasyarakatan

Desa memiliki fungsi pembinaan kemasyarakatan, antara lain:

• Membina kerukunan dan ketertiban masyarakat
• Melestarikan nilai sosial budaya
• Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
• Mengembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat

4. Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Desa berperan dalam memberdayakan masyarakatnya melalui:

• Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat
• Pengembangan usaha ekonomi masyarakat
• Pemanfaatan teknologi tepat guna
• Penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Keempat fungsi utama tersebut saling terkait dan mendukung satu sama lain dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut harus dilakukan secara sinergis dan terintegrasi agar dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat desa.

Selain menjalankan fungsi-fungsi di tingkat lokal, desa juga memiliki peran strategis dalam konteks pembangunan nasional. Beberapa peran penting desa dalam pembangunan nasional antara lain:

1. Desa sebagai Basis Ketahanan Pangan

Sebagian besar wilayah desa merupakan lahan pertanian yang menjadi sumber utama produksi pangan nasional. Desa berperan penting dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan melalui:

• Pengembangan pertanian berkelanjutan
• Peningkatan produktivitas hasil pertanian
• Penguatan kelembagaan petani
• Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian

2. Desa sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Desa memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui:

• Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
• Pemberdayaan UMKM desa
• Pengembangan desa wisata
• Optimalisasi potensi sumber daya alam desa

3. Desa sebagai Penyangga Kota

Desa berperan sebagai wilayah penyangga (hinterland) bagi perkotaan dalam hal:

• Penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri
• Penyediaan tenaga kerja
• Pengembangan kawasan permukiman
• Penyediaan ruang terbuka hijau

4. Desa sebagai Pelestari Budaya dan Kearifan Lokal

Desa menjadi benteng terakhir dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal melalui:

• Pelestarian adat istiadat dan tradisi
• Pengembangan seni budaya tradisional
• Pemanfaatan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam
• Penguatan identitas dan karakter bangsa

Dengan peran strategis tersebut, pembangunan desa menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan perhatian dan dukungan yang lebih besar terhadap pembangunan desa.

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah adanya otonomi desa. Otonomi desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang berlaku. Beberapa hal terkait otonomi desa antara lain:

1. Dasar Hukum Otonomi Desa

Otonomi desa diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

• UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
• PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014
• Permendagri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa

2. Kewenangan Desa

Berdasarkan peraturan yang berlaku, desa memiliki kewenangan dalam bidang:

• Penyelenggaraan pemerintahan desa
• Pelaksanaan pembangunan desa
• Pembinaan kemasyarakatan desa
• Pemberdayaan masyarakat desa

3. Hak dan Kewajiban Desa

Dalam menjalankan otonominya, desa memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

Hak Desa:

• Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa
• Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
• Mendapatkan sumber pendapatan

Kewajiban Desa:

• Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa
• Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
• Mengembangkan kehidupan demokrasi
• Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa
• Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

4. Tantangan Pelaksanaan Otonomi Desa

Meskipun telah diberikan kewenangan yang luas, pelaksanaan otonomi desa masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

• Keterbatasan kapasitas aparatur desa
• Keterbatasan anggaran dan sumber daya
• Kurangnya partisipasi masyarakat
• Belum optimalnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan kelembagaan desa, serta dukungan dari pemerintah daerah dan pusat dalam pelaksanaan otonomi desa.

Salah satu fungsi penting desa adalah melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa agar mampu mengelola potensi yang dimiliki secara optimal. Beberapa aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat desa antara lain:

1. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

• Kesetaraan
• Partisipasi
• Keswadayaan
• Berkelanjutan
• Transparansi dan akuntabilitas

2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat desa:

• Pengembangan sumber daya manusia
• Pengembangan kelembagaan kelompok
• Pemupukan modal masyarakat (swadaya dan kredit mikro)
• Pengembangan usaha produktif
• Penyediaan informasi tepat guna

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Beberapa contoh program pemberdayaan masyarakat desa yang dapat dilaksanakan:

• Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan
• Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
• Pembentukan dan penguatan kelompok tani
• Pengembangan desa wisata
• Program padat karya tunai

4. Peran Stakeholders dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, antara lain:

• Pemerintah desa sebagai fasilitator dan motivator
• Pemerintah daerah dan pusat sebagai pembina dan pendukung
• Lembaga swadaya masyarakat sebagai pendamping
• Perguruan tinggi sebagai pengembang inovasi dan teknologi tepat guna
• Dunia usaha sebagai mitra dalam pengembangan ekonomi desa

Dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang efektif, diharapkan dapat tercipta masyarakat desa yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah pengelolaan keuangan dan aset desa. Pengelolaan yang baik akan mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa hal terkait pengelolaan keuangan dan aset desa antara lain:

1. Sumber Pendapatan Desa

Pendapatan desa dapat bersumber dari:

• Pendapatan Asli Desa (PADes)
• Dana Desa dari APBN
• Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten/Kota
• Bagi hasil pajak dan retribusi daerah
• Bantuan keuangan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota
• Hibah dan sumbangan pihak ketiga

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa:

• Transparansi
• Akuntabilitas
• Partisipatif
• Tertib dan disiplin anggaran

Tahapan pengelolaan keuangan desa:

• Perencanaan
• Pelaksanaan
• Penatausahaan
• Pelaporan
• Pertanggungjawaban

3. Pengelolaan Aset Desa

Jenis-jenis aset desa:

• Tanah kas desa
• Bangunan desa
• Peralatan dan mesin
• Kendaraan dinas
• Aset tetap lainnya

Prinsip pengelolaan aset desa:

• Fungsional
• Kepastian hukum
• Transparansi dan keterbukaan
• Efisiensi
• Akuntabilitas
• Kepastian nilai

4. Pengawasan dan Pembinaan

Pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa dilakukan oleh:

• Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
• Camat
• Inspektorat Kabupaten/Kota
• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pengelolaan keuangan dan aset desa yang baik akan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Salah satu fungsi utama pemerintah desa adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Beberapa aspek penting terkait pelayanan publik di tingkat desa antara lain:

1. Jenis-jenis Pelayanan Publik di Desa

Beberapa jenis pelayanan publik yang umumnya diberikan di tingkat desa:

• Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran, dll)
• Pelayanan pertanahan
• Pelayanan perizinan
• Pelayanan kesehatan dasar
• Pelayanan pendidikan dasar
• Pelayanan keamanan dan ketertiban

2. Standar Pelayanan Publik

Pelayanan publik di desa harus memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:

• Prosedur pelayanan yang jelas
• Waktu penyelesaian yang pasti
• Biaya/tarif pelayanan yang wajar
• Sarana dan prasarana yang memadai
• Kompetensi petugas pemberi layanan

3. Inovasi Pelayanan Publik

Beberapa contoh inovasi pelayanan publik yang dapat diterapkan di desa:

• Pelayanan administrasi terpadu
• Sistem informasi desa berbasis teknologi
• Pelayanan kesehatan keliling
• Pelayanan pengaduan masyarakat online
• Pelayanan antar jemput dokumen

4. Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik

Peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik:

• Memberikan masukan dan saran
• Melakukan pengawasan
• Berpartisipasi dalam survei kepuasan masyarakat
• Melaporkan penyimpangan dalam pelayanan

Dengan pelayanan publik yang berkualitas, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Desa memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan dan pembangunan nasional Indonesia. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Selain itu, desa juga memiliki peran strategis sebagai basis ketahanan pangan, pusat pertumbuhan ekonomi baru, penyangga kota, serta pelestari budaya dan kearifan lokal.

Untuk dapat menjalankan fungsi dan perannya secara optimal, desa perlu didukung dengan otonomi yang memadai, pengelolaan keuangan dan aset yang baik, serta pelayanan publik yang berkualitas. Pemberdayaan masyarakat desa juga menjadi kunci penting dalam mewujudkan desa yang mandiri, produktif dan sejahtera.

Ke depan, pembangunan desa harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan dukungan yang lebih besar dalam bentuk kebijakan, anggaran dan pendampingan agar desa dapat berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik lokalnya. Dengan penguatan fungsi dan peran desa, diharapkan dapat terwujud pembangunan nasional yang lebih inklusif, merata dan berkelanjutan.