Apa Fungsi Hukum dalam Kehidupan Bernegara: Peran Penting dan Tujuannya

Liputan6.com, Jakarta Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Sebagai negara hukum, Indonesia mendasarkan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegaranya pada aturan hukum yang berlaku.

Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai fungsi dan peran penting hukum dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai fungsinya, penting untuk memahami terlebih dahulu pengertian hukum dalam konteks bernegara. Secara umum, hukum dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam konteks bernegara, hukum memiliki pengertian yang lebih spesifik yaitu sebagai sistem aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya, serta hubungan antar lembaga-lembaga negara. Hukum dalam bernegara bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Beberapa ahli hukum memberikan definisi yang sedikit berbeda namun pada intinya memiliki makna serupa, di antaranya:

1. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma-norma yang mengatur perilaku manusia.
2. Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum tersebut dalam kenyataan.
3. Sudikno Mertokusumo menyatakan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum dalam konteks bernegara merupakan sistem aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh negara untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara demi terciptanya ketertiban dan keadilan.

Hukum memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, di antaranya:

1. Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Salah satu fungsi paling mendasar dari hukum adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bernegara. Dengan adanya aturan hukum yang jelas dan ditegakkan secara konsisten, masyarakat akan merasa aman dan terlindungi dari berbagai tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Hukum mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat mulai dari hal-hal sederhana seperti aturan berlalu lintas hingga masalah-masalah kompleks seperti pencegahan terorisme. Tanpa adanya hukum, kehidupan bernegara akan kacau dan tidak teratur.

2. Mewujudkan Keadilan

Fungsi penting lainnya dari hukum adalah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara. Hukum harus diterapkan secara adil tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun latar belakang seseorang. Prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum merupakan landasan penting dalam penegakan hukum yang adil.

Melalui sistem peradilan yang independen dan tidak memihak, hukum berfungsi untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan konflik dalam masyarakat secara adil. Hukum juga berperan melindungi pihak-pihak yang lemah dari kesewenang-wenangan pihak yang kuat.

3. Melindungi Hak Asasi Manusia

Dalam negara hukum modern, perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu fungsi utama dari hukum. Berbagai peraturan perundang-undangan dibuat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara seperti hak hidup, hak atas rasa aman, hak berpendapat, hak beragama, dan sebagainya.

Hukum berfungsi membatasi kekuasaan negara agar tidak melanggar hak-hak warga negaranya. Selain itu, hukum juga mengatur mekanisme penegakan HAM melalui lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan pengadilan HAM.

4. Mengatur Hubungan antar Lembaga Negara

Dalam sistem ketatanegaraan, hukum memiliki fungsi penting untuk mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara. Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hukum menjamin berjalannya prinsip checks and balances sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, hukum juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antar lembaga negara melalui lembaga seperti Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, stabilitas sistem pemerintahan dapat terjaga.

5. Menjamin Kepastian Hukum

Fungsi hukum yang tidak kalah penting adalah memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Dengan adanya aturan hukum yang jelas, masyarakat memiliki pedoman dalam bertindak dan mengetahui konsekuensi hukum dari tindakannya. Kepastian hukum juga penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Dalam konteks bernegara, kepastian hukum diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang jelas, tidak tumpang tindih, dan ditegakkan secara konsisten. Prinsip legalitas dalam hukum pidana misalnya, memberikan kepastian bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang.

Selain memiliki berbagai fungsi penting, hukum juga memiliki beberapa tujuan utama dalam konteks kehidupan bernegara, yaitu:

1. Menciptakan Ketertiban dan Kedamaian

Tujuan paling mendasar dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui aturan-aturan yang mengikat, hukum mengatur perilaku warga negara agar tidak saling mengganggu dan merugikan satu sama lain. Dengan demikian tercipta suasana yang tertib, aman, dan damai.

Ketertiban yang diciptakan oleh hukum memungkinkan masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang tanpa rasa takut. Hal ini pada akhirnya akan mendorong produktivitas dan kemajuan bangsa secara keseluruhan.

2. Mewujudkan Keadilan Sosial

Tujuan luhur dari hukum adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan yang dimaksud bukan hanya dalam konteks penegakan hukum, tapi juga keadilan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Hukum harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara secara adil dan merata.

Dalam konteks bernegara, keadilan sosial diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah yang bertujuan mengurangi kesenjangan dan menciptakan pemerataan kesejahteraan. Hukum berperan mengatur dan memastikan program-program tersebut berjalan sesuai tujuan.

3. Menjamin Kepastian Hukum

Selain ketertiban dan keadilan, tujuan penting lainnya dari hukum adalah memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hak-hak warga negara akan dilindungi dan kewajiban-kewajiban akan ditegakkan secara konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Dalam kehidupan bernegara, kepastian hukum sangat penting untuk menciptakan stabilitas dan prediktabilitas. Hal ini akan mendorong rasa aman masyarakat serta mendukung iklim investasi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi.

4. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan akhir dari hukum dalam bernegara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Hukum harus mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk hidup sejahtera baik secara materiil maupun spiritual. Hal ini sejalan dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Untuk mencapai tujuan ini, hukum berperan mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara mulai dari pengelolaan sumber daya alam, sistem perekonomian, hingga penyediaan layanan dasar bagi masyarakat. Hukum juga harus mampu mencegah terjadinya eksploitasi dan ketidakadilan yang dapat menghambat tercapainya kesejahteraan rakyat.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah berupaya menerapkan berbagai fungsi hukum dalam kehidupan bernegara. Beberapa contoh penerapan fungsi hukum tersebut antara lain:

1. Penegakan Hukum Pidana dan Perdata

Fungsi hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan diterapkan melalui penegakan hukum pidana dan perdata. Aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertugas menindak berbagai pelanggaran hukum mulai dari tindak pidana ringan hingga kejahatan serius. Sistem peradilan pidana dan perdata memungkinkan penyelesaian berbagai sengketa dan konflik dalam masyarakat secara adil dan bermartabat.

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Fungsi hukum untuk melindungi HAM diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU HAM, UU Perlindungan Anak, UU Penyandang Disabilitas, dan sebagainya. Lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan dibentuk untuk memastikan penegakan HAM di Indonesia. Pengadilan HAM juga dibentuk untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

3. Pengaturan Sistem Ketatanegaraan

Fungsi hukum untuk mengatur hubungan antar lembaga negara diterapkan melalui UUD 1945 dan berbagai undang-undang terkait ketatanegaraan. Pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif diatur secara jelas. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara.

4. Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha

Fungsi hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat diterapkan melalui UU Perlindungan Konsumen dan UU Persaingan Usaha. Lembaga seperti BPKN dan KPPU dibentuk untuk memastikan perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat. Hal ini penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.

5. Pemberantasan Korupsi

Fungsi hukum untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih diterapkan melalui UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dibentuk sebagai lembaga independen untuk memberantas korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga dibentuk untuk mengadili kasus-kasus korupsi secara efektif.

Meskipun Indonesia telah berupaya menerapkan berbagai fungsi hukum dalam kehidupan bernegara, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain:

1. Penegakan Hukum yang Belum Optimal

Salah satu tantangan terbesar adalah masih belum optimalnya penegakan hukum di Indonesia. Berbagai kasus menunjukkan masih adanya praktik suap dan korupsi dalam proses penegakan hukum. Selain itu, inkonsistensi dalam penerapan hukum juga masih sering terjadi. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

2. Kesenjangan Akses terhadap Keadilan

Masih terdapat kesenjangan dalam akses masyarakat terhadap keadilan, terutama bagi kelompok miskin dan marginal. Biaya perkara yang mahal dan proses peradilan yang panjang seringkali menjadi hambatan. Bantuan hukum yang disediakan pemerintah juga belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

3. Tumpang Tindih Peraturan

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan tidak harmonis menjadi tantangan tersendiri. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka celah untuk penafsiran yang berbeda-beda. Upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan masih perlu terus dilakukan.

4. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah juga menjadi tantangan dalam penerapan fungsi hukum. Banyak warga negara yang belum memahami hak dan kewajibannya secara hukum. Edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan.

5. Pengaruh Politik dalam Penegakan Hukum

Masih kuatnya pengaruh politik dalam penegakan hukum juga menjadi tantangan serius. Kasus-kasus hukum yang melibatkan pejabat atau tokoh berpengaruh seringkali mendapat perlakuan berbeda. Hal ini menciderai prinsip equality before the law dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Untuk mengatasi berbagai tantangan dan meningkatkan efektivitas fungsi hukum dalam kehidupan bernegara, beberapa upaya yang perlu dilakukan antara lain:

1. Reformasi Sistem Peradilan

Reformasi menyeluruh terhadap sistem peradilan perlu terus dilakukan. Hal ini mencakup peningkatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, perbaikan sistem rekrutmen dan promosi, serta penguatan pengawasan internal dan eksternal. Penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

2. Peningkatan Akses terhadap Keadilan

Upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan perlu terus digalakkan. Hal ini dapat dilakukan melalui perluasan program bantuan hukum, pembentukan pos layanan hukum di daerah-daerah terpencil, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang lebih murah dan cepat.

3. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Upaya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan perlu terus dilakukan untuk menghindari tumpang tindih dan ketidakpastian hukum. Peran lembaga seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) perlu diperkuat dalam melakukan kajian dan harmonisasi peraturan.

4. Edukasi dan Sosialisasi Hukum

Program edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan, media massa, dan organisasi masyarakat sipil. Penggunaan media sosial dan platform digital lainnya juga perlu dioptimalkan untuk menjangkau generasi muda.

5. Penguatan Lembaga Pengawas

Penguatan lembaga-lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial, Ombudsman, dan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu terus dilakukan. Independensi dan kewenangan lembaga-lembaga tersebut harus dijamin agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

Hukum memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Sebagai negara hukum, Indonesia telah berupaya menerapkan berbagai fungsi hukum mulai dari menjaga ketertiban, mewujudkan keadilan, melindungi HAM, hingga mengatur sistem ketatanegaraan. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapan fungsi hukum tersebut.

Upaya untuk meningkatkan efektivitas fungsi hukum dalam bernegara perlu terus dilakukan melalui berbagai langkah seperti reformasi sistem peradilan, peningkatan akses terhadap keadilan, harmonisasi peraturan, edukasi masyarakat, serta penguatan lembaga pengawas. Dengan demikian, cita-cita Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan rakyat dapat terwujud.

Efektivitas fungsi hukum dalam bernegara tidak hanya bergantung pada sistem dan aparatur penegak hukum, tapi juga pada kesadaran dan partisipasi aktif seluruh warga negara. Hanya dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, fungsi hukum dapat berjalan optimal dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang tertib, adil, dan sejahtera.