Indonesia Pernah Keluar dari Keanggotaan PBB, Berikut Penyebabnya

Liputan6.com, Jakarta Keputusan Indonesia untuk keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1965 merupakan salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah diplomasi negara ini. Peristiwa tersebut mencerminkan dinamika kompleks politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, serta ketegangan geopolitik yang melanda kawasan Asia Tenggara pada masa itu. Artikel ini akan mengupas secara mendalam berbagai aspek terkait keluarnya Indonesia dari PBB, mulai dari latar belakang historis, alasan-alasan di balik keputusan tersebut, hingga dampaknya bagi Indonesia dan dunia internasional.

Untuk memahami secara komprehensif mengapa Indonesia memutuskan keluar dari PBB, kita perlu menelusuri konteks historis yang melatarbelakangi peristiwa tersebut:

• Kemerdekaan Indonesia dan Bergabungnya dengan PBB: Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, bertepatan dengan berakhirnya Perang Dunia II. Setelah melalui perjuangan diplomatik dan fisik melawan Belanda, Indonesia akhirnya diakui kedaulatannya secara internasional. Pada 28 September 1950, Indonesia resmi diterima sebagai anggota PBB ke-60.
• Peran PBB dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia: PBB memainkan peran penting dalam proses dekolonisasi Indonesia. Organisasi ini menjadi mediator dalam perundingan-perundingan antara Indonesia dan Belanda, termasuk dalam Perjanjian Renville (1948) dan Konferensi Meja Bundar (1949) yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia.
• Politik Luar Negeri Indonesia Era Soekarno: Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Negara ini berusaha memainkan peran penting dalam gerakan non-blok, menolak untuk berpihak baik ke blok Barat maupun blok Timur dalam konteks Perang Dingin.
• Konfrontasi dengan Malaysia: Pada awal 1960-an, ketegangan meningkat antara Indonesia dan Malaysia terkait pembentukan Federasi Malaysia. Indonesia menentang rencana ini karena menganggapnya sebagai bentuk neokolonialisme Inggris di kawasan.

Latar belakang historis ini membentuk panggung bagi keputusan kontroversial Indonesia untuk keluar dari PBB. Pemahaman atas konteks ini sangat penting untuk menganalisis motivasi dan pertimbangan di balik langkah dramatis tersebut.

Keputusan Indonesia untuk menarik diri dari keanggotaan PBB pada tahun 1965 didasari oleh beberapa alasan utama:

1. Konflik dengan Malaysia: Faktor pemicu utama adalah terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia, yang saat itu terlibat dalam konfrontasi dengan Malaysia, menganggap hal ini sebagai penghinaan dan bentuk keberpihakan PBB.
2. Ketidakpuasan terhadap Struktur PBB: Presiden Soekarno mengkritik struktur PBB yang dianggapnya didominasi oleh kepentingan negara-negara besar, terutama blok Barat. Ia berpendapat bahwa PBB gagal menjadi forum yang adil bagi negara-negara berkembang.
3. Ideologi Anti-Imperialisme: Keputusan ini sejalan dengan retorika anti-imperialisme Soekarno. Ia melihat PBB sebagai alat negara-negara Barat untuk mempertahankan dominasi mereka atas negara-negara bekas jajahan.
4. Aspirasi Kepemimpinan Regional: Indonesia di bawah Soekarno berusaha memposisikan diri sebagai pemimpin negara-negara berkembang dan gerakan non-blok. Keluar dari PBB dilihat sebagai cara untuk menegaskan independensi dan kepemimpinan Indonesia.
5. Ketidakpuasan atas Penanganan Isu Irian Barat: Indonesia merasa PBB tidak cukup mendukung klaimnya atas Irian Barat (sekarang Papua) dalam sengketa dengan Belanda.

Alasan-alasan ini mencerminkan kompleksitas politik luar negeri Indonesia pada masa itu, yang dipengaruhi oleh ambisi regional, sentimen anti-kolonial, dan persepsi ketidakadilan dalam tata kelola global. Keputusan untuk keluar dari PBB merupakan manifestasi dari frustrasi dan protes Indonesia terhadap apa yang dianggap sebagai ketidakadilan sistem internasional.

Proses keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB berlangsung melalui serangkaian tahapan diplomatik dan politik yang dramatis:

1. Peringatan Awal: Pada 31 Desember 1964, Presiden Soekarno memberikan peringatan bahwa Indonesia akan keluar dari PBB jika Malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan.
2. Pengumuman Resmi: Setelah Malaysia terpilih pada 7 Januari 1965, Indonesia segera mengumumkan keputusannya untuk keluar dari PBB. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio.
3. Penyampaian Surat Resmi: Pada 20 Januari 1965, Indonesia mengirimkan surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB, U Thant, yang menyatakan penarikan diri Indonesia dari keanggotaan PBB.
4. Reaksi Internasional: Keputusan Indonesia mengejutkan banyak pihak di dunia internasional. Beberapa negara mencoba membujuk Indonesia untuk mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.
5. Penarikan Perwakilan: Indonesia menarik semua perwakilannya dari berbagai badan dan komite PBB, termasuk misi diplomatiknya di markas besar PBB di New York.
6. Pembentukan CONEFO: Sebagai alternatif PBB, Soekarno menggagas pembentukan Conference of New Emerging Forces (CONEFO), sebuah organisasi internasional yang dimaksudkan untuk menyaingi PBB.

Proses keluarnya Indonesia dari PBB menunjukkan ketegasan sikap pemerintah Indonesia saat itu dalam menghadapi apa yang dianggap sebagai ketidakadilan internasional. Langkah ini juga mencerminkan keyakinan Soekarno bahwa Indonesia mampu berdiri sendiri dan bahkan memimpin gerakan alternatif dalam politik global.

Keputusan Indonesia untuk keluar dari PBB membawa sejumlah dampak signifikan bagi situasi domestik negara ini:

1. Isolasi Diplomatik: Indonesia mengalami isolasi diplomatik yang cukup serius. Hal ini menyulitkan negara dalam menjalin hubungan dan kerjasama internasional, terutama dengan negara-negara Barat.
2. Tekanan Ekonomi: Keluarnya dari PBB berdampak pada ekonomi Indonesia. Bantuan dan investasi asing menurun, sementara inflasi meningkat tajam. Hal ini memperburuk kondisi ekonomi yang sudah rentan.
3. Polarisasi Politik Dalam Negeri: Keputusan ini mempertajam polarisasi politik di Indonesia. Kelompok nasionalis dan komunis mendukung kebijakan Soekarno, sementara kelompok moderat dan pro-Barat mengkritiknya.
4. Penguatan Sentimen Nasionalis: Di sisi lain, langkah ini memperkuat sentimen nasionalis di kalangan pendukung Soekarno. Banyak yang melihatnya sebagai penegasan kedaulatan Indonesia.
5. Ketegangan Sosial: Situasi ini meningkatkan ketegangan sosial, terutama antara kelompok yang mendukung dan menentang kebijakan Soekarno.
6. Perubahan Fokus Pembangunan: Fokus pembangunan nasional bergeser, dengan lebih banyak sumber daya dialokasikan untuk pertahanan dan keamanan, mengorbankan sektor-sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan.
7. Peningkatan Peran Militer: Situasi ini juga memperkuat peran militer dalam politik domestik, yang nantinya berkontribusi pada perubahan rezim di tahun 1966.

Dampak domestik dari keluarnya Indonesia dari PBB menunjukkan betapa keputusan politik luar negeri dapat memiliki konsekuensi mendalam bagi dinamika internal suatu negara. Hal ini menegaskan keterkaitan erat antara politik luar negeri dan situasi domestik.

Keputusan Indonesia untuk keluar dari PBB tidak hanya berdampak pada negara itu sendiri, tetapi juga memiliki implikasi signifikan di panggung internasional:

1. Perubahan Dinamika di PBB: Keluarnya Indonesia, negara berpenduduk terbesar kelima di dunia saat itu, mengubah dinamika di PBB. Suara negara berkembang dan non-blok kehilangan salah satu pendukung utamanya.
2. Pengaruh pada Gerakan Non-Blok: Langkah Indonesia mempengaruhi gerakan non-blok, di mana negara ini sebelumnya memainkan peran penting. Beberapa negara anggota gerakan ini merasa kehilangan sekutu kuat dalam menyuarakan kepentingan negara berkembang.
3. Ketegangan Diplomatik Regional: Keputusan ini meningkatkan ketegangan di Asia Tenggara, terutama terkait konflik dengan Malaysia. Negara-negara tetangga Indonesia harus berhati-hati dalam menentukan sikap mereka.
4. Reaksi Negara-negara Besar: Amerika Serikat dan sekutunya melihat langkah Indonesia sebagai indikasi pergeseran lebih jauh ke arah blok komunis. Sementara itu, Uni Soviet dan Cina melihatnya sebagai peluang untuk memperluas pengaruh mereka di Indonesia.
5. Dampak pada Isu-isu Global: Absennya Indonesia dari forum PBB mempengaruhi pembahasan dan penyelesaian berbagai isu global, terutama yang terkait dengan dekolonisasi dan pembangunan di negara berkembang.
6. Perubahan Pola Bantuan Internasional: Banyak program bantuan internasional yang disalurkan melalui PBB harus diatur ulang, mempengaruhi tidak hanya Indonesia tetapi juga negara-negara penerima bantuan lainnya.
7. Preseden Diplomatik: Tindakan Indonesia menciptakan preseden bagi negara-negara lain yang mungkin mempertimbangkan untuk keluar dari organisasi internasional sebagai bentuk protes politik.

Dampak internasional dari keluarnya Indonesia dari PBB menunjukkan betapa signifikannya peran negara ini dalam politik global pada masa itu. Keputusan tersebut tidak hanya mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara lain, tetapi juga dinamika multilateral di berbagai forum internasional.

Keputusan Indonesia untuk keluar dari PBB merupakan bagian dari kebijakan luar negeri yang lebih luas di era kepemimpinan Presiden Soekarno. Analisis terhadap kebijakan ini mengungkapkan beberapa aspek penting:

1. Ideologi Anti-Imperialisme: Kebijakan luar negeri Soekarno sangat dipengaruhi oleh ideologi anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Keluarnya dari PBB dilihat sebagai perlawanan terhadap dominasi negara-negara Barat dalam tata kelola global.
2. Ambisi Kepemimpinan Global: Soekarno berusaha memposisikan Indonesia sebagai pemimpin negara-negara berkembang dan gerakan non-blok. Keputusan keluar dari PBB dapat dilihat sebagai upaya untuk menegaskan peran ini.
3. Pendekatan Konfrontatif: Kebijakan luar negeri era Soekarno cenderung konfrontatif, tidak hanya terhadap negara-negara Barat tetapi juga terhadap tetangga regional seperti Malaysia. Ini mencerminkan keyakinan bahwa Indonesia harus bersikap tegas untuk didengar di panggung internasional.
4. Prioritas Kedaulatan Nasional: Soekarno sangat menekankan kedaulatan nasional, bahkan jika itu berarti mengorbankan hubungan internasional. Keluarnya dari PBB dilihat sebagai penegasan kedaulatan Indonesia.
5. Ketergantungan pada Karisma Pemimpin: Kebijakan luar negeri era ini sangat bergantung pada karisma dan visi personal Soekarno, yang terkadang mengabaikan pertimbangan pragmatis dan konsekuensi jangka panjang.
6. Ketidakseimbangan antara Ambisi dan Kapasitas: Analisis menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara ambisi Indonesia untuk menjadi pemain global dan kapasitas ekonomi serta diplomatik negara ini pada saat itu.
7. Pengaruh Dinamika Domestik: Kebijakan luar negeri juga dipengaruhi oleh dinamika politik domestik, termasuk persaingan antara berbagai faksi politik di Indonesia.

Analisis kebijakan luar negeri era Soekarno, termasuk keputusan untuk keluar dari PBB, menunjukkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh negara yang baru merdeka dalam menavigasi politik internasional. Kebijakan ini mencerminkan upaya untuk menegaskan identitas dan peran Indonesia di dunia, meskipun dengan konsekuensi yang signifikan.

Keputusan Indonesia untuk keluar dari PBB pada tahun 1965 memicu berbagai kontroversi dan perdebatan, baik di dalam negeri maupun di arena internasional:

1. Perdebatan Domestik:
   • Pendukung keputusan ini melihatnya sebagai tindakan berani yang menegaskan kedaulatan Indonesia.
   • Kritikus menganggapnya sebagai langkah gegabah yang mengisolasi Indonesia dari komunitas internasional.
   • Terjadi perpecahan opini di kalangan elit politik dan masyarakat umum.
2. Kritik Internasional:
   • Banyak negara, terutama sekutu Barat, mengkritik keputusan ini sebagai tindakan tidak bertanggung jawab.
   • Beberapa negara berkembang, meskipun simpati dengan posisi Indonesia, khawatir akan dampaknya terhadap solidaritas negara-negara non-blok.
3. Pertanyaan Legalitas:
   • Muncul perdebatan mengenai legalitas dan prosedur penarikan diri dari PBB, mengingat Piagam PBB tidak secara eksplisit mengatur hal ini.
4. Dampak Ekonomi:
   • Kontroversi muncul terkait dampak ekonomi dari keputusan ini, dengan banyak pihak mengkritisi potensi kerugian ekonomi yang akan dialami Indonesia.
5. Isu Representasi:
   • Timbul pertanyaan tentang bagaimana Indonesia akan memperjuangkan kepentingannya di forum internasional tanpa keanggotaan di PBB.
6. Kebijakan Konfrontasi:
   • Keputusan ini dilihat sebagai bagian dari kebijakan konfrontasi Soekarno yang lebih luas, yang menuai kritik dari berbagai pihak.
7. Peran Militer:
   • Muncul spekulasi tentang peran dan pengaruh militer dalam pengambilan keputusan ini.

Kontroversi seputar keputusan Indonesia untuk keluar dari PBB mencerminkan kompleksitas situasi politik pada masa itu. Perdebatan ini tidak hanya terbatas pada arena politik dan diplomatik, tetapi juga meluas ke diskusi publik tentang identitas nasional, kedaulatan, dan peran Indonesia di panggung global.

Setelah periode singkat keluar dari PBB, Indonesia akhirnya kembali bergabung dengan organisasi internasional ini. Proses kembalinya Indonesia ke PBB melibatkan beberapa tahap penting:

1. Perubahan Kepemimpinan:
   • Pergantian kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto pada tahun 1966 membawa perubahan signifikan dalam arah kebijakan luar negeri Indonesia.
   • Pemerintahan baru di bawah Soeharto lebih berorientasi pada stabilitas dan pembangunan ekonomi, yang membutuhkan hubungan baik dengan komunitas internasional.
2. Inisiatif Diplomatik:
   • Pada 19 September 1966, Indonesia mengirimkan telegram kepada Sekretaris Jenderal PBB, menyatakan keinginannya untuk kembali aktif di organisasi tersebut.
   • Langkah ini diikuti dengan serangkaian komunikasi diplomatik untuk mempersiapkan kembalinya Indonesia ke PBB.
3. Penerimaan Kembali:
   • Pada 28 September 1966, Majelis Umum PBB secara resmi menyambut kembalinya Indonesia sebagai anggota.
   • Indonesia tidak perlu melalui proses aplikasi keanggotaan baru, melainkan dianggap melanjutkan keanggotaan sebelumnya.
4. Normalisasi Hubungan:
   • Indonesia segera menormalisasi hubungannya dengan berbagai badan dan komite PBB.
   • Perwakilan Indonesia kembali aktif di markas besar PBB di New York dan di berbagai forum PBB lainnya.
5. Perubahan Kebijakan:
   • Kembalinya ke PBB menandai perubahan kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih pragmatis dan berorientasi pada kerjasama internasional.
   • Indonesia mulai lebih aktif dalam diplomasi multilateral dan upaya pembangunan ekonomi global.
6. Dampak Positif:
   • Kembalinya Indonesia ke PBB membuka kembali akses terhadap bantuan dan kerjasama internasional yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi.
   • Hal ini juga membantu memperbaiki citra Indonesia di mata dunia internasional.

Kembalinya Indonesia ke PBB menandai babak baru dalam hubungan internasional negara ini. Langkah ini mencerminkan perubahan prioritas nasional dari konfrontasi ideologis ke pragmatisme ekonomi dan diplomatik. Sejak saat itu, Indonesia telah menjadi anggota aktif PBB, berkontribusi dalam berbagai inisiatif global dan memperkuat posisinya di panggung internasional.

Peristiwa keluarnya Indonesia dari PBB dan kemudian kembali bergabung menyediakan beberapa pelajaran penting bagi diplomasi dan hubungan internasional:

1. Pentingnya Diplomasi Multilateral:
   • Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan dalam forum multilateral seperti PBB untuk memperjuangkan kepentingan nasional.
   • Isolasi diplomatik dapat membawa konsekuensi serius bagi suatu negara, baik secara politik maupun ekonomi.
2. Keseimbangan antara Idealisme dan Pragmatisme:
   • Kebijakan luar negeri perlu menyeimbangkan antara prinsip ideologis dan pertimbangan pragmatis.
   • Terlalu mengedepankan idealisme tanpa mempertimbangkan realitas geopolitik dapat merugikan kepentingan nasional jangka panjang.
3. Dampak Kebijakan Luar Negeri pada Situasi Domestik:
   • Keputusan dalam arena internasional dapat memiliki dampak signifikan pada situasi politik dan ekonomi dalam negeri.
   • Penting untuk mempertimbangkan konsekuensi domestik dari setiap kebijakan luar negeri.
4. Fleksibilitas dalam Diplomasi:
   • Kemampuan untuk mengubah arah kebijakan ketika situasi berubah adalah kunci dalam diplomasi yang efektif.
   • Kembalinya Indonesia ke PBB menunjukkan pentingnya fleksibilitas dan pragmatisme dalam hubungan internasional.
5. Peran Kepemimpinan dalam Kebijakan Luar Negeri:
   • Perubahan kepemimpinan dapat membawa perubahan signifikan dalam orientasi kebijakan luar negeri suatu negara.
   • Penting untuk memiliki sistem checks and balances dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.
6. Pentingnya Memahami Konteks Global:
   • Kebijakan luar negeri harus mempertimbangkan konteks global yang lebih luas, termasuk dinamika kekuatan besar dan tren geopolitik.
7. Nilai Kerjasama Internasional:
   • Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa kerjasama internasional, terutama melalui organisasi seperti PBB, dapat memberikan manfaat signifikan bagi pembangunan nasional.

Pembelajaran dari peristiwa ini tetap relevan hingga saat ini, memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dan diplomat dalam menavigasi kompleksitas hubungan internasional di era modern. Pengalaman Indonesia ini menjadi studi kasus penting dalam diplomasi dan politik luar negeri, terutama bagi negara-negara berkembang dalam menghadapi tantangan global.

Keputusan Indonesia untuk keluar dari keanggotaan PBB pada tahun 1965 merupakan momen penting dalam sejarah diplomasi negara ini. Peristiwa tersebut mencerminkan kompleksitas politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, serta dinamika geopolitik yang melanda kawasan Asia Tenggara pada masa itu. Meskipun kontroversial dan berdampak signifikan, langkah ini menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia dalam menavigasi hubungan internasionalnya di masa depan.

Analisis mendalam terhadap penyebab, proses, dan dampak dari keluarnya Indonesia dari PBB mengungkapkan beberapa poin kunci:

• Keputusan tersebut didorong oleh kombinasi faktor, termasuk konflik dengan Malaysia, ketidakpuasan terhadap struktur PBB, dan ambisi Indonesia untuk memainkan peran lebih besar di panggung global.
• Dampaknya terasa baik di level domestik maupun internasional, mempengaruhi ekonomi, politik, dan posisi diplomatik Indonesia.
• Peristiwa ini menjadi cermin dari kebijakan luar negeri era Soekarno yang cenderung konfrontatif dan ideologis.
• Kembalinya Indonesia ke PBB setahun kemudian menandai perubahan arah kebijakan yang lebih pragmatis dan berorientasi pada pembangunan ekonomi.

Pembelajaran dari episode ini tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam hal pentingnya keseimbangan antara prinsip ideologis dan pertimbangan pragmatis dalam kebijakan luar negeri. Pengalaman Indonesia juga menekankan nilai diplomasi multilateral dan kerjasama internasional dalam mencapai kepentingan nasional.

Akhirnya, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kebijakan luar negeri suatu negara harus selalu mempertimbangkan konteks global yang lebih luas, serta dampaknya terhadap situasi domestik. Dalam dunia yang semakin terhubung dan kompleks, kemampuan untuk beradaptasi dan bernegosiasi di forum internasional seperti PBB menjadi semakin penting bagi setiap negara, termasuk Indonesia.