Faktor Apa yang Menjadi Penyebab Keberhasilan Kebijakan Ekonomi pada Masa Orde Baru? Berikut Analisisnya

Liputan6.com, Jakarta Masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto merupakan periode penting dalam sejarah ekonomi Indonesia. Selama lebih dari tiga dekade, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan transformasi struktural yang signifikan. Namun, apa sebenarnya yang menjadi kunci keberhasilan kebijakan ekonomi pada masa tersebut? Mari kita telaah lebih dalam berbagai faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian ekonomi Orde Baru.

Salah satu fondasi utama keberhasilan ekonomi Orde Baru adalah terciptanya stabilitas politik dan keamanan yang kondusif. Pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan yang ketat untuk menjaga ketertiban dan mengendalikan potensi konflik sosial. Beberapa langkah kunci yang diambil antara lain:

• Penerapan konsep dwifungsi ABRI, di mana militer tidak hanya berperan dalam pertahanan tetapi juga terlibat aktif dalam pembangunan nasional
• Pembatasan partai politik dan pengendalian ketat terhadap aktivitas politik
• Implementasi program Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) untuk menjaga stabilitas di tingkat akar rumput
• Penekanan pada konsensus dan harmoni sosial melalui ideologi Pancasila

Stabilitas ini menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Para investor, baik domestik maupun asing, memiliki kepercayaan diri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini pada gilirannya mendorong peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa pendekatan otoriter dalam menjaga stabilitas juga memiliki dampak negatif jangka panjang. Pembatasan kebebasan sipil dan politik pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan sosial yang menjadi salah satu faktor keruntuhan rezim Orde Baru.

Keberhasilan kebijakan ekonomi Orde Baru tidak terlepas dari perencanaan yang matang dan sistematis. Pemerintah menerapkan serangkaian rencana pembangunan jangka panjang dan menengah yang dikenal dengan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Beberapa aspek penting dari perencanaan ekonomi Orde Baru meliputi:

• Penetapan target-target pembangunan yang terukur dan bertahap
• Fokus pada pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan irigasi
• Prioritas pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, industri dasar, dan energi
• Koordinasi yang erat antara lembaga perencanaan (Bappenas) dengan kementerian teknis
• Evaluasi dan penyesuaian berkala terhadap strategi pembangunan

Pendekatan perencanaan ini memberikan arah yang jelas bagi pembangunan ekonomi nasional. Para pelaku ekonomi, baik pemerintah maupun swasta, memiliki panduan untuk mengalokasikan sumber daya dan investasi. Hal ini mendorong efisiensi dan efektivitas dalam implementasi kebijakan ekonomi.

Namun demikian, perencanaan terpusat juga memiliki kelemahan. Fleksibilitas dalam menghadapi perubahan kondisi pasar terkadang terbatas. Selain itu, pendekatan top-down dalam perencanaan seringkali kurang mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan spesifik di tingkat lokal.

Salah satu kunci keberhasilan ekonomi Orde Baru adalah pengelolaan kebijakan moneter dan fiskal yang hati-hati (prudent). Pemerintah dan Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas makroekonomi melalui berbagai instrumen kebijakan, antara lain:

• Pengendalian inflasi melalui kebijakan moneter ketat
• Menjaga nilai tukar rupiah yang stabil melalui sistem kurs terkendali
• Pengelolaan anggaran negara yang disiplin dengan prinsip anggaran berimbang
• Reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara non-migas
• Pengelolaan utang luar negeri secara hati-hati

Kebijakan moneter dan fiskal yang prudent ini berhasil menjinakkan inflasi yang sempat mencapai level hiperinflasi di akhir era Orde Lama. Stabilitas harga dan nilai tukar memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi dalam membuat keputusan investasi dan konsumsi. Hal ini pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, kebijakan moneter ketat juga memiliki trade-off. Suku bunga yang relatif tinggi untuk mengendalikan inflasi terkadang menghambat investasi dan pertumbuhan sektor riil. Selain itu, ketergantungan pada utang luar negeri untuk membiayai pembangunan juga menyimpan risiko jangka panjang bagi perekonomian nasional.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memainkan peran krusial dalam keberhasilan kebijakan ekonomi Orde Baru. Pemerintah memanfaatkan BUMN sebagai agen pembangunan di berbagai sektor strategis. Beberapa aspek penting terkait peran BUMN meliputi:

• Penguasaan sektor-sektor vital seperti energi, telekomunikasi, dan perbankan
• Pelopor dalam pengembangan industri strategis seperti pupuk, semen, dan baja
• Penyedia infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan transportasi
• Stabilisator harga komoditas penting melalui operasi pasar
• Sumber penerimaan negara melalui dividen dan pajak

Melalui BUMN, pemerintah dapat mengarahkan investasi ke sektor-sektor prioritas yang mungkin kurang diminati swasta karena risiko tinggi atau kebutuhan modal besar. BUMN juga berperan dalam pemerataan pembangunan dengan mendirikan unit-unit usaha di daerah terpencil.

Namun, peran dominan BUMN juga memiliki sisi negatif. Inefisiensi dan praktik korupsi di beberapa BUMN menimbulkan beban bagi keuangan negara. Selain itu, dominasi BUMN di sektor-sektor tertentu juga dapat menghambat perkembangan sektor swasta dan persaingan yang sehat.

Salah satu perubahan signifikan dalam kebijakan ekonomi Orde Baru adalah keterbukaan yang lebih besar terhadap investasi asing. Hal ini menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan dan modernisasi ekonomi Indonesia. Beberapa aspek kunci terkait kebijakan investasi asing meliputi:

• Penerbitan UU Penanaman Modal Asing tahun 1967 yang memberikan kepastian hukum bagi investor
• Pemberian insentif fiskal seperti tax holiday dan pembebasan bea masuk
• Pembentukan kawasan industri dan zona ekonomi khusus untuk menarik investasi
• Kerjasama dengan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF
• Promosi investasi aktif melalui BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)

Kebijakan ini berhasil menarik aliran modal asing yang signifikan ke Indonesia, terutama di sektor manufaktur, pertambangan, dan migas. Investasi asing membawa teknologi baru, keterampilan manajerial, dan akses ke pasar global yang mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi nasional.

Meskipun demikian, ketergantungan pada investasi asing juga memiliki risiko. Ekonomi Indonesia menjadi rentan terhadap guncangan eksternal dan arus modal yang volatile. Selain itu, dominasi perusahaan asing di sektor-sektor tertentu juga menimbulkan kekhawatiran akan ketergantungan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam.

Salah satu kunci keberhasilan kebijakan ekonomi Orde Baru adalah perhatian besar yang diberikan pada sektor pertanian. Pemerintah menyadari pentingnya pertanian sebagai basis ekonomi rakyat dan sumber ketahanan pangan nasional. Beberapa kebijakan kunci dalam pembangunan pertanian meliputi:

• Program intensifikasi pertanian melalui Panca Usaha Tani
• Pengembangan infrastruktur irigasi dan jalan desa
• Penyediaan subsidi pupuk dan bibit unggul
• Pendirian lembaga penyuluhan pertanian hingga tingkat desa
• Kebijakan harga dasar gabah untuk melindungi petani
• Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian

Fokus pada pertanian ini berhasil meningkatkan produktivitas dan produksi pangan secara signifikan. Indonesia bahkan mencapai swasembada beras pada tahun 1984, sebuah pencapaian yang membanggakan setelah sebelumnya menjadi importir beras terbesar dunia. Keberhasilan di sektor pertanian ini menjadi fondasi bagi industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Namun, kebijakan pertanian Orde Baru juga memiliki kelemahan. Fokus yang terlalu besar pada beras mengabaikan pengembangan komoditas pangan lain. Selain itu, ketergantungan pada input kimia dalam intensifikasi pertanian juga menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan jangka panjang.

Keberhasilan kebijakan ekonomi Orde Baru juga didukung oleh upaya sistematis dalam pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah menyadari pentingnya tenaga kerja yang terampil dan terdidik untuk mendukung pembangunan ekonomi. Beberapa kebijakan kunci dalam pengembangan SDM meliputi:

• Perluasan akses pendidikan dasar melalui program SD Inpres
• Pengembangan pendidikan kejuruan dan politeknik untuk memenuhi kebutuhan industri
• Program beasiswa untuk studi lanjut di dalam dan luar negeri
• Pendirian pusat-pusat pelatihan kerja di berbagai daerah
• Kerjasama dengan sektor swasta dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja
• Peningkatan anggaran untuk penelitian dan pengembangan

Upaya pengembangan SDM ini berhasil meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia secara signifikan. Angka melek huruf meningkat tajam dan semakin banyak tenaga kerja terampil yang dapat mendukung industrialisasi. Peningkatan kualitas SDM ini menjadi salah satu faktor daya tarik investasi asing ke Indonesia.

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan antar daerah. Selain itu, kurikulum pendidikan yang cenderung seragam dan top-down terkadang kurang relevan dengan kebutuhan spesifik daerah dan industri lokal.

Faktor penting lainnya dalam keberhasilan kebijakan ekonomi Orde Baru adalah serangkaian langkah deregulasi dan reformasi birokrasi, terutama sejak pertengahan 1980-an. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan daya saing. Beberapa kebijakan kunci meliputi:

• Penyederhanaan prosedur perizinan usaha dan investasi
• Pengurangan hambatan perdagangan melalui penurunan tarif dan penghapusan kuota
• Liberalisasi sektor keuangan dan perbankan
• Reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara
• Privatisasi beberapa BUMN untuk meningkatkan efisiensi
• Peningkatan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah

Langkah-langkah deregulasi ini berhasil meningkatkan efisiensi ekonomi dan mendorong pertumbuhan sektor swasta. Biaya untuk melakukan bisnis di Indonesia menjadi lebih rendah dan daya saing ekspor meningkat. Hal ini pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan penciptaan lapangan kerja.

Namun, proses deregulasi juga memiliki tantangan. Liberalisasi yang terlalu cepat di sektor keuangan tanpa pengawasan yang memadai berkontribusi pada kerentanan sistem perbankan yang terungkap saat krisis 1997/1998. Selain itu, deregulasi juga dapat menimbulkan resistensi dari kelompok-kelompok yang sebelumnya diuntungkan oleh regulasi yang ada.

Kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan kebijakan ekonomi Orde Baru. Pemerintah menerapkan strategi untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam bagi pembangunan nasional. Beberapa kebijakan kunci terkait pengelolaan sumber daya alam meliputi:

• Pembukaan sektor pertambangan dan migas bagi investasi asing melalui sistem kontrak karya
• Pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam seperti pupuk dan petrokimia
• Pemanfaatan hasil hutan untuk mendorong industri kayu dan kertas
• Pengembangan perkebunan besar untuk komoditas ekspor seperti kelapa sawit dan karet
• Pengelolaan dana hasil ekspor migas untuk membiayai pembangunan
• Kebijakan konservasi untuk menjaga kelestarian sumber daya alam

Strategi ini berhasil menghasilkan devisa yang signifikan dari ekspor komoditas primer. Pendapatan dari sektor migas khususnya menjadi sumber penting bagi pembiayaan pembangunan. Pengembangan industri berbasis sumber daya alam juga mendorong diversifikasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Meskipun demikian, ketergantungan yang tinggi pada ekspor komoditas primer membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga di pasar global. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam yang kurang terkendali juga menimbulkan masalah lingkungan dan sosial di beberapa daerah.

Keberhasilan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor yang saling terkait. Stabilitas politik, perencanaan yang sistematis, kebijakan makroekonomi yang prudent, peran strategis BUMN, keterbukaan terhadap investasi asing, fokus pada pertanian, pengembangan SDM, deregulasi, dan pemanfaatan sumber daya alam menjadi kunci-kunci utama pencapaian ekonomi era tersebut.

Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa keberhasilan ini juga disertai dengan berbagai tantangan dan dampak negatif. Pendekatan pembangunan yang cenderung top-down dan sentralistis, ketimpangan ekonomi yang melebar, serta masalah korupsi dan nepotisme menjadi sisi gelap dari kemajuan ekonomi Orde Baru. Pengalaman ini memberikan pelajaran berharga bagi perumusan kebijakan ekonomi di masa kini dan mendatang, di mana pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan pemerataan, keberlanjutan lingkungan, dan penguatan institusi demokrasi.

Dalam konteks kekinian, pemahaman mendalam tentang faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan kebijakan ekonomi Orde Baru menjadi penting. Hal ini dapat menjadi bahan refleksi dan pembelajaran dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing di era global yang semakin kompleks.