Faktor Penyebab Seringnya Pergantian Kabinet pada Masa Demokrasi Parlementer, Salah Satunya Ketidakstabilan Politik

Liputan6.com, Jakarta Masa demokrasi parlementer di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959 ditandai dengan seringnya terjadi pergantian kabinet. Dalam kurun waktu kurang dari satu dekade tersebut, tercatat ada 7 kabinet yang silih berganti memimpin pemerintahan. Fenomena ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidakstabilan politik sehingga kabinet begitu mudah jatuh bangun. Artikel ini akan mengulas secara mendalam mengenai penyebab seringnya pergantian kabinet pada masa demokrasi parlementer di Indonesia.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai penyebab seringnya pergantian kabinet, penting untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem demokrasi parlementer. Sistem demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif berada di tangan kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya.

Dalam sistem ini, kepala negara (presiden atau raja) hanya berperan sebagai simbol dan tidak memiliki kekuasaan politik yang nyata. Kekuasaan sepenuhnya berada di tangan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Parlemen memiliki peran yang sangat kuat karena dapat menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya jika dianggap tidak mampu menjalankan pemerintahan dengan baik.

Sistem demokrasi parlementer diterapkan di Indonesia pada periode 1950-1959 setelah berakhirnya masa Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada masa ini, Indonesia menganut sistem multipartai di mana banyak partai politik yang bersaing untuk mendapatkan kursi di parlemen. Kondisi ini kemudian menjadi salah satu faktor penyebab seringnya terjadi pergantian kabinet.

Penerapan sistem demokrasi parlementer di Indonesia tidak terlepas dari dinamika politik pasca kemerdekaan. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada akhir tahun 1949, Indonesia sempat menganut bentuk negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun sistem federal ini tidak bertahan lama karena adanya desakan untuk kembali ke bentuk negara kesatuan.

Pada 17 Agustus 1950, Indonesia resmi kembali menjadi negara kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi penerapan sistem parlementer antara lain:

• Keinginan untuk menerapkan demokrasi yang lebih terbuka setelah masa revolusi
• Pengaruh sistem parlementer yang diterapkan di banyak negara Eropa Barat
• Upaya mengakomodasi berbagai kelompok politik yang muncul pasca kemerdekaan
• Harapan terciptanya check and balance antara eksekutif dan legislatif
• Keinginan membatasi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu besar pada masa sebelumnya

Dengan latar belakang tersebut, Indonesia memasuki era baru dalam sistem politik dengan diterapkannya demokrasi parlementer. Namun dalam perjalanannya, sistem ini justru menimbulkan ketidakstabilan politik yang ditandai dengan seringnya terjadi pergantian kabinet.

Seringnya terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi parlementer disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Sistem Multipartai

Penerapan sistem multipartai menjadi salah satu penyebab utama ketidakstabilan politik. Banyaknya partai yang bersaing di parlemen membuat sulit terbentuknya koalisi yang solid untuk mendukung kabinet. Tidak ada partai yang memiliki suara mayoritas mutlak sehingga kabinet harus dibentuk dari koalisi beberapa partai. Akibatnya, kabinet rentan jatuh jika ada partai yang menarik dukungannya.

2. Konflik Ideologi Antarpartai

Partai-partai yang ada memiliki ideologi dan kepentingan yang berbeda-beda. Hal ini sering menimbulkan konflik dan persaingan yang tajam di parlemen. Perbedaan ideologi membuat sulit tercapainya konsensus dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Akibatnya kabinet sering mengalami deadlock dan akhirnya jatuh.

3. Dominasi Kepentingan Partai

Partai-partai politik cenderung lebih mengutamakan kepentingan partainya dibandingkan kepentingan nasional. Mereka saling bersaing untuk mendapatkan posisi di kabinet dan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan partai. Kondisi ini dikenal dengan istilah "politik dagang sapi" di mana partai saling tawar-menawar posisi di kabinet.

4. Mekanisme Mosi Tidak Percaya

Parlemen memiliki kewenangan untuk menjatuhkan kabinet melalui mekanisme mosi tidak percaya. Jika mayoritas anggota parlemen menganggap kinerja kabinet tidak memuaskan, mereka dapat mengajukan mosi tidak percaya untuk menjatuhkan kabinet. Mekanisme ini sering dimanfaatkan oleh partai oposisi untuk menjatuhkan kabinet yang berkuasa.

5. Konflik Internal Kabinet

Kabinet yang terdiri dari koalisi beberapa partai sering mengalami konflik internal. Perbedaan pandangan antarmenteri dari partai yang berbeda membuat kabinet sulit mengambil keputusan yang solid. Konflik internal ini melemahkan posisi kabinet di hadapan parlemen.

Pergantian kabinet yang terlalu sering menimbulkan berbagai dampak negatif bagi jalannya pemerintahan dan kehidupan berbangsa, antara lain:

1. Program Pemerintah Tidak Berjalan Optimal

Setiap pergantian kabinet biasanya diikuti dengan perubahan program dan kebijakan. Akibatnya, program-program yang sudah dicanangkan kabinet sebelumnya tidak dapat berjalan secara optimal. Banyak program yang terbengkalai karena kabinet tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikannya.

2. Ketidakstabilan Politik dan Ekonomi

Pergantian kabinet yang terlalu sering menciptakan ketidakstabilan politik. Hal ini berdampak pada ketidakpastian kebijakan yang akhirnya juga mempengaruhi stabilitas ekonomi. Investor menjadi ragu untuk menanamkan modalnya karena kebijakan pemerintah yang tidak menentu.

3. Menurunnya Kepercayaan Publik

Seringnya terjadi pergantian kabinet membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Publik menganggap pemerintah tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik sehingga harus terus berganti. Hal ini dapat memicu keresahan dan ketidakpuasan di masyarakat.

4. Terhambatnya Pembangunan Nasional

Ketidakstabilan politik akibat seringnya pergantian kabinet menghambat proses pembangunan nasional. Program-program pembangunan tidak dapat berjalan secara berkesinambungan karena setiap kabinet memiliki prioritas yang berbeda-beda. Akibatnya, pembangunan nasional berjalan tersendat-sendat.

5. Melemahnya Posisi Indonesia di Dunia Internasional

Pergantian kabinet yang terlalu sering membuat posisi Indonesia di dunia internasional menjadi lemah. Negara-negara lain menjadi ragu untuk menjalin kerja sama jangka panjang karena ketidakpastian kebijakan pemerintah Indonesia. Hal ini berdampak pada menurunnya peran Indonesia dalam pergaulan internasional.

Melihat dampak negatif yang ditimbulkan, berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi ketidakstabilan politik akibat seringnya pergantian kabinet. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

1. Pembentukan Kabinet Koalisi yang Lebih Solid

Upaya ini dilakukan dengan membentuk koalisi partai yang lebih solid untuk mendukung kabinet. Partai-partai yang berkoalisi diharapkan dapat menyatukan visi dan misi sehingga dapat memberikan dukungan penuh kepada kabinet. Dengan demikian, kabinet memiliki basis dukungan yang lebih kuat di parlemen.

2. Penguatan Peran Presiden

Meskipun dalam sistem parlementer kekuasaan presiden terbatas, namun peran presiden sebagai kepala negara tetap penting untuk menjaga stabilitas politik. Presiden diharapkan dapat menjadi penengah jika terjadi konflik antarpartai yang mengancam stabilitas kabinet.

3. Pembatasan Jumlah Partai

Upaya ini dilakukan untuk mengurangi fragmentasi politik di parlemen. Dengan membatasi jumlah partai, diharapkan akan lebih mudah terbentuk koalisi yang solid untuk mendukung kabinet. Pembatasan jumlah partai juga dapat mengurangi konflik kepentingan yang terlalu tajam di parlemen.

4. Penerapan Parliamentary Threshold

Parliamentary threshold adalah ambang batas minimal perolehan suara partai untuk dapat menempatkan wakilnya di parlemen. Penerapan parliamentary threshold bertujuan untuk mengurangi jumlah partai di parlemen sehingga lebih mudah terbentuk koalisi yang solid.

5. Penguatan Etika Politik

Upaya ini dilakukan untuk mengurangi praktik "politik dagang sapi" yang sering terjadi. Partai-partai politik diharapkan dapat mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan partai. Dengan demikian, stabilitas kabinet dapat lebih terjaga.

Ketidakstabilan politik yang terus berlanjut akhirnya mendorong Presiden Soekarno untuk mengambil langkah tegas. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang menandai berakhirnya era demokrasi parlementer di Indonesia. Isi pokok Dekrit Presiden 5 Juli 1959 antara lain:

• Pembubaran Konstituante
• Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950
• Pembentukan MPRS dan DPAS

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tersebut, Indonesia kembali ke sistem presidensial berdasarkan UUD 1945. Era ini kemudian dikenal sebagai masa Demokrasi Terpimpin di mana kekuasaan terpusat di tangan Presiden Soekarno. Meskipun berhasil menciptakan stabilitas politik, namun era Demokrasi Terpimpin juga menimbulkan masalah baru terkait otoritarianisme dan pemusatan kekuasaan.

Fenomena seringnya pergantian kabinet pada masa demokrasi parlementer memberikan beberapa pelajaran penting bagi kehidupan politik di Indonesia, antara lain:

1. Pentingnya Stabilitas Politik

Pengalaman pada masa demokrasi parlementer menunjukkan bahwa stabilitas politik sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Tanpa adanya stabilitas politik, program-program pemerintah sulit berjalan dengan optimal.

2. Perlunya Konsensus Politik

Konflik ideologi yang tajam antarpartai terbukti dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan konsensus politik di antara partai-partai untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

3. Pentingnya Etika Politik

Praktik "politik dagang sapi" yang terjadi pada masa itu menunjukkan lemahnya etika politik. Ke depan, partai-partai politik perlu lebih mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan partai.

4. Perlunya Sistem Checks and Balances yang Seimbang

Dominasi parlemen yang terlalu kuat terbukti dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Diperlukan sistem checks and balances yang lebih seimbang antara eksekutif dan legislatif.

5. Pentingnya Konsolidasi Demokrasi

Pengalaman pada masa demokrasi parlementer menunjukkan bahwa penerapan sistem demokrasi memerlukan proses konsolidasi yang tidak mudah. Diperlukan pembelajaran politik yang terus-menerus untuk mewujudkan demokrasi yang stabil.

Seringnya terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi parlementer di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Sistem multipartai, konflik ideologi antarpartai, dominasi kepentingan partai, mekanisme mosi tidak percaya, serta konflik internal kabinet menjadi faktor-faktor utama yang menyebabkan ketidakstabilan politik. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak negatif bagi jalannya pemerintahan dan kehidupan berbangsa.

Pengalaman pada masa demokrasi parlementer memberikan pelajaran berharga bagi kehidupan politik di Indonesia. Pentingnya stabilitas politik, perlunya konsensus antarpartai, penguatan etika politik, serta perlunya sistem checks and balances yang seimbang menjadi beberapa pelajaran penting yang dapat dipetik. Ke depan, Indonesia perlu terus melakukan konsolidasi demokrasi untuk mewujudkan sistem politik yang lebih stabil dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional.