Sukses

Menko Polkam: Cukup Sudah Itikad Baik

Operasi militer yang semula direncanakan menangani konflik Aceh diganti menjadi operasi hukum, kemanusiaan, dan pemantapan pemerintahan. Markas Besar TNI membentuk Media Centre bagi jurnalis.

Liputan6.com, Jakarta: Presiden Megawati Sukarnoputri memutuskan menggelar tiga operasi untuk menyelesaikan masalah berkepanjangan di Nanggroe Aceh Darussalam. Yakni operasi penegakan hukum, operasi kemanusiaan, dan operasi pemantapan jalan pemerintahan. Mulai sekarang, pemerintah tak akan lagi berinisiatif menggelar sidang Dewan Bersama untuk meneruskan perjanjian damai. "Cukup sudah yang kita lakukan dengan segala itikad baik dan ikhtiar," ungkap Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono seusai Sidang Kabinet Terbatas di Istana Negara, Senin (28/4).

Menurut Bambang, langkah itu diambil, mengingat maraknya aksi kejahatan seperti penculikan, pemerasan, pembunuhan warga yang dianggap mata-mata TNI, kepemilikan senjata oleh warga sipil, dan pemaksaan warga untuk menjadi anggota Gerakan Aceh Merdeka. Apalagi, sejak kegagalan pelaksanaan Sidang Dewan Bersama dengan kelompok GAM di Jenewa, Swiss, 25 April silam, Henry Dunant Centre selaku penengah dianggap tak berdaya [baca: Pertemuan Jenewa Batal, TNI/Polri di Aceh Waspada].

Meski demikian, Yudhoyono menambahkan, pemerintah masih menunggu reaksi GAM dalam waktu satu hingga dua pekan. Bila kelompok separatis itu bersedia meletakkan senjata dan menerima kerangka otonomi khusus, maka pemerintah akan mengikuti penjadwalan kembali pertemuan Dewan Bersama untuk mencari penyelesaian damai di Serambi Mekah [baca: Jalan Buntu di Tanah Rencong].

Berdasarkan keputusan rapat tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Bernard Kent Sondakh menyatakan, sudah menyiapkan peralatan tempur berikut personel Marinir untuk diberangkatkan ke provinsi paling barat itu. Terdiri dari 18 Kapal Perang RI (KRI) dari Komando Armada Kawasan Timur dan Barat serta Komando Lintas Laut Militer dan 1.300 pasukan Batalyon Tim Pendarat (BTP)-1 Yon 5 Mar wilayah timur.

Belasan KRI itu adalah dua Korvet kelas Parchim eks Jerman, dua kapal jenis Korvet, satu Kapal Selam, enam kapal jenis Landing Ship Tank (LST), satu kapal Bantu Cair Minyak, satu Kapal Tunda, lima kapal jenis Penyapu Ranjau yang didukung dua pesawat Cassa. Untuk alat tempur udara disiapkan satu pesawat Nomad N-22 dan dua helikopter BO-105. Sementara BTP-1 Yon 5 Mar akan dilengkapi 12 tank PT-76, 23 kendaraan amfibi BTR-50, delapan KAPA, enam pucuk meriam Howitser 105 milimeter serta sejumlah truk pengangkut pasukan dan ambulan. Bernard menegaskan, semua peralatan tempur tersebut dalam kondisi siap diberangkatkan ke Aceh.

Antisipasi berita berat sebelah juga dilakukan TNI yang merencanakan pembentukan pusat media atau media centre yang berfungsi sebagai ajang komunikasi. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin mengatakan, lewat program ini diharapkan para wartawan menulis berita yang objektif dilandasi rasa nasionalisme. "Ini sudah menjadi concern yang dihasilkan lewat pertemuan dengan para pemimpin redaksi," ungkap Sjafrie. Di lain pihak kalangan pers malah mempertanyakan rencana tersebut. Mereka mensinyalir, langkah ini adalah upaya pemerintah mengontrol pemberitaan seputar konflik di Aceh.(MTA/Tim Liputan 6 SCTV)
    Video Terkini