Liputan6.com, Jakarta: Pemerintah mengalami banyak hambatan dari pihak Gerakan Aceh Merdeka dalam pembebasan 243 orang warga sipil yang disandera. Di antaranya karena pergantian pejabat di lingkungan GAM, baik di Nanggroe Aceh Darussalam maupun di Swedia. Hambatan itu diharapkan tak ada lagi setelah Palang Merah Internasional (ICRC), Rabu (28/1), memutuskan mengedepankan masalah pembebasan sandera. Hal ini diungkapkan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Sudi Silalahi di Jakarta.
Sudi yang juga Ketua Tim Pembebasan Sandera, awal Januari silam berada di Aceh untuk bernegosiasi dengan GAM. Pada tiga hari pertama, negosiasi berjalan lancar. Menurut Sudi, pemerintah terus melakukan operasi pembebasan dan tak menutup kemungkinan bernegosiasi bila persyaratan yang diajukan pihak GAM realistis [baca: Kasum TNI: Pembebasan Sandera Tergantung GAM].
Sayangnya persyaratan utama gencatan senjata se-Aceh Timur selama dua hari, tidak mungkin dipenuhi. Sebab menurut Sudi, sudah ada pengalaman ketika satu pos ditarik, dalam beberapa jam kemudian, empat orang guru malah disandera oleh GAM.(DEN/Esther Mulyanie dan Yudi Wibowo)
Sudi yang juga Ketua Tim Pembebasan Sandera, awal Januari silam berada di Aceh untuk bernegosiasi dengan GAM. Pada tiga hari pertama, negosiasi berjalan lancar. Menurut Sudi, pemerintah terus melakukan operasi pembebasan dan tak menutup kemungkinan bernegosiasi bila persyaratan yang diajukan pihak GAM realistis [baca: Kasum TNI: Pembebasan Sandera Tergantung GAM].
Sayangnya persyaratan utama gencatan senjata se-Aceh Timur selama dua hari, tidak mungkin dipenuhi. Sebab menurut Sudi, sudah ada pengalaman ketika satu pos ditarik, dalam beberapa jam kemudian, empat orang guru malah disandera oleh GAM.(DEN/Esther Mulyanie dan Yudi Wibowo)