Logistik Pemilu Belum Tiba di Samarinda

Liputan6.com, Samarinda: Distribusi logistik Pemilihan Umum 2004 belum sepenuhnya merata di sejumlah daerah. Sejumlah Komisi Pemilihan Umum daerah, bahkan mengeluhkan keterlambatan kiriman kotak dan surat suara. Di Samarinda, Kalimantan Timur, misalnya. Hingga Sabtu (13/3), KPU Kota Samarinda, Kalimantan Timur, belum juga menerima kotak dan surat suara. Dikhawatirkan, jika logistik itu terlambat dari jadwal yang sudah ditentukan akan membuat KPU setempat kewalahan menyalurkan seluruh logistik pesta demokrasi tersebut. Sejauh ini, jumlah kotak suara yang dibutuhkan mencapai 6.000 unit dan surat suara sebanyak 1,6 juta lebih.

Kenyataan tersebut dibenarkan Ketua KPU Kota Samarinda Sudardjo. Menurut dia, sejauh ini pihaknya baru menerima sekitar 8.152 bilik suara. Seluruh bilik suara itu hingga kini sudah didistribusikan ke 1.482 tempat pemungutan suara di seluruh Kota Samarinda. Begitu pula dengan kartu pemilih sebanyak 400 ribu lebih sudah dibagikan pada pemilih.

Mengenai persiapan pengamanan pemilu, Sudardjo mengungkapkan, pihaknya sudah bertemu langsung dengan Kepala Kepolisian Kota Besar Samarinda beserta ke-24 partai politik peserta pemilu. Dalam pertemuan tersebut, semua pihak menyatakan kesiapan mengamankan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan di Kota Samarinda.

Tekad mengamankan penyelenggaraan pemilu mendatang juga dicetuskan KPU Kota Medan, Sumatra Utara. Untuk itu, pihak KPU Medan sudah meminta kepolisian memperketat penjagaan pada 11 titik rawan konflik. Langkah ini ditempuh mengingat dalam tiga hari terakhir, sudah ada indikasi berbagai bentuk pelanggaran kampanye di sana. Puncak kerawanan itu sendiri diprediksi baru akan terjadi saat memasuki hari ke-7 hingga berakhirnya masa kampanye. Biasanya, kondisi ini akan dibarengi isu-isu politik yang mulai memanas dan diiringi pengerahan massa secara besar-besaran.

Menurut Ketua KPU Kota Medan Nelli Armayanti, sejumlah lokasi rawan konflik antara lain di Lapangan Barazokai, Kota Matsum, Medan Area, Lapangan Asrama Haji Pangkalan Mashur, Medan-Johor, Lapangan 600 Medan-Marelan, Lapangan Petula Hulu Medan-Baru, dan Lapangan Medan Petisah. Selain itu, Nelli menambahkan, kemacetan lalu lintas menjadi prioritas pengamanan di samping kembali mengingatkan parpol untuk membatasi pengerahan massa. Untuk menghindari insiden, pihak KPU sudah memberi alternatif, yakni memindahkan lokasi kampanye atau memperketat pengawasan kampanye pada titik rawan konflik.

Di sisi lain, KPU Kabupaten Jember, Jawa Timur, hingga kini terus mensosialisasi pemilu. Satu di antaranya di lembaga pemasyarakatan. Dalam kesempatan ini, KPU setempat mensosialisasikan tanda gambar parpol dan para calon anggota Dewan Pimpinan Daerah pada narapidana di LP Kabupaten Jember. Sedikitnya 420 napi mengikuti penjelasan dari anggota KPU mengenai tahapan pemilu dan tata cara pencoblosan.

Pada umumnya para napi mengaku tak mengenal nama-nama calon anggota legislatif dan DPD yang ditunjukkan KPU. Karena itu, mereka berharap pihak KPU tak hanya mengenalkan tanda gambar parpol dan calon anggota DPD. Tapi, mereka juga membutuhkan profil masing-masing parpol sehingga dalam pemilu mendatang tak ada keraguan. Menanggapi hal ini, anggota KPU Jember Ketty Tri Setiyorini menjelaskan, profil parpol, caleg, dan calon anggota DPD sebenarnya sudah dipajang di papan informasi yang disediakan pihak Lapas.

Sosialisasi pemilu di lembaga pemsyarakatan juga dilakukan KPU Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sedikitnya 100 napi dan karyawan LP Purwokerto mengikuti simulasi yang digelar KPU setempat [baca: Agil Abdurrohim Mengaku Diperas Anggota F-PDIP]. Dari 201 penghuni penjara hanya sebagian yang boleh ikut pemilu. Pasalnya, napi yang menjalani masa hukuman di atas lima tahun dilarang mencoblos. Proses sosialisasi berjalan tersendat-sendat lantaran banyak tahanan yang tidak mengenal ke-24 kontestan Pemilu 2004.(ORS/Tim Liputan 6 SCTV)