KPU Menunggu Laporan Panwaslu Soal Pengaduan Iluni

Liputan6.com, Jakarta: Ketua Komisi Pemilihan Umum Nazaruddin Sjamsuddin mengaku telah menerima salinan rekaman pertemuan jajaran Kepolisian Wilayah Banyumas, Jawa Tengah dari Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni). Namun, hingga kini, ia belum sempat menonton rekaman dalam bentuk video compact disc (VCD) itu. "Jadi pengetahuan saya masih sama dengan yang saya lihat di televisi," ujar Nazaruddin di Jakarta, Senin (26/7). Sebelum bertindak, KPU masih menunggu pengaduan dari Panitia Pengawas Pemilu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Iluni Jakarta mengklaim mendapat bukti bahwa Polri telah menyalahgunakan wewenang dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 5 Juli silam. Polri terang-terangan mendukung salah satu calon presiden dan calon wakil presiden [baca: Iluni Menuduh Polri Menyalahgunakan Wewenang dalam Pilpres]. Dalam rekaman tersebut, Kepala Polwil Banyumas Komisaris Besar Polisi A.A. Mapassar M.M. mengemukakan penilaiannya terhadap pasangan capres dan cawapres.

Mapassar banyak mengutarakan penilaian positif kepada pasangan Megawati Sukarnoputri-Hasyim Muzadi. Soal pemimpin perempuan, misalnya, Kapolwil menyebutkan sejumlah polisi wanita yang mampu menjadi kepala kepolisian resor seperti di Karawang dan Subang, Jawa Barat. Mapassar juga mengungkapkan penilaian positif terhadap cawapres Hasyim.

Lebih jauh, Kapolwil memberikan gambaran jika capres Amien Rais dan Susilo Bambang Yudhoyono terpilih, kepolisian akan ditempatkan di bawah kepemimpinan Menteri Dalam Negeri. Dalam rekaman, Mappasar sempat bertanya kepada para peserta pertemuan, apakah mau kepolisian di bawah kendali Departemen Dalam Negeri. Pertanyaan Kapolwil dijawab sebagian peserta dengan mengatakan tidak.

Selama memaparkan penjelasannya, Mapassar beberapa kali menyebut nama "Dik Catur" dan "Pak Eko", namun tak jelas menunjuk siapa. Di akhir, penjelasannya, Mapassar menegaskan, Polri tidak mendukung salah satu capres. Kalangan kepolisian dibebaskan memilih capres sesuai hati nurani. Rekaman ini dipublikasikan oleh (Iluni) di Jakarta, Ahad kemarin.

Ketika dikonfirmasi, Kapolres Banjarnegara Ajun Komisaris Besar Pol. Widianto mengatakan, acara dalam rekaman itu adalah pertemuan rutin dengan anggota Bhayangkari dan pensiunan kepolisian yang digelar Kapolwil Banyumas. Pertemuan dilaksanakan pada Mei silam itu tidak hanya dihadiri purnawirawan dan Warakawuri, melainkan juga tokoh masyarakat dan pemuka agama.

Menurut Widianto, pertemuan serupa pernah digelar di beberapa kota lain di wilayah Banyumas. Widianto menjelaskan, pertemuan bertujuan untuk menciptakan kondisi kondusif menjelang Pemilu Pilpres. "Supaya kondisi di Banyumas yang selama ini terkenal kondusif masih tetap terjaga," ucap Widianto melalui telepon di Banjarnegara kepada reproter SCTV Nunung Setiyani di Jakarta.

Widianto membantah isu mengenai capres dan cawapres merupakan topik utama pertemuan. Penjelasan mengenai capres itu pun muncul, karena Kapolwil Banyumas menanggapi pertanyaan hadirin. "Munculnya materi tentang pemilu setelah peserta bertanya apa ada arahan kepada purnawirawan atau Warakawuri [dalam Pemilu]," tegas Widianto. Lagipula, menurut Widianto, di akhir pemaparannya Kapolwil Mapassar menegaskan, Polri tidak mendukung capres tertentu.

Mengenai nama Dik Catur dan Pak Eko yang disebut-sebut oleh Mapassar, Widianto mengaku tak mengetahui maksudnya, karena saat Kapolwil membicarakan itu, ia sedang berada di luar ruangan. "Yang jelas, saat ini di jajaran Polres Banjarnegara terdapat 12 orang bernama Eko dan Catur empat orang," kata Widianto.(ZAQ/Tim Liputan 6 SCTV)