Polda Sulsel Dinilai Lamban Menyelesaikan Korupsi DPRD

Liputan6.com, Makassar: Puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam cabang Makassar berunjuk rasa di ujung Jalan Tol Reformasi, kilometer 4, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (30/8). Mereka memprotes Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel. Pengunjuk rasa menilai Polda dan Kejati Sulsel lamban mengusut kasus dugaan korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 18,2 miliar yang dilakukan anggota DPRD Sulsel.

Para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ini juga menyayangkan sikap Kepala Polda Sulsel Inspektur Jenderal Polisi Saleh Saaf yang terkesan tidak serius mengusut kasus tersebut. Menurut demonstran, seharusnya Polda Sulsel bercermin pada sikap tegas Polda Sumatra Barat dan Sulawesi Tenggara yang berhasil mengusut kasus korupsi anggota DPRD. Karena itulah para mahasiswa menuding Polda dan Kejati Sulsel sengaja membuat kasus korupsi anggota Dewan Sulsel berlarut-larut. Mereka menduga ada konspirasi politik uang hingga kasus itu diabaikan.

Dalam kesempatan ini, para pengunjuk rasa memasang spanduk dan baliho di sejumlah sudut perempatan jalan di Makassar untuk menggalang opini masyarakat. Spanduk dan baliho itu berisi kecaman terhadap para Wakil Rakyat yang mengemplang dana APBD. Sebelumnya aksi serupa pernah dilakukan mahasiswa Makassar di ujung Jalan Tol Reformasi, dua pekan silam. Mereka mengutuk kasus korupsi anggota DPRD Sulsel [baca: Mahasiswa Mengecam Anggota DPRD Sulsel].

Demonstrasi serupa juga berlangsung di Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang, Jawa Tengah. Para pengunjuk rasa menuduh Kejari telah mempetieskan kasus dugaan korupsi dana APBD senilai Rp 2,16 miliar yang dilakukan anggota DPRD Kota Semarang periode 1999-2004. Aksi ini sempat ricuh. Para demonstran memaksa masuk ke ruang Kepala Kejari Semarang Sutiono. Namun, bisa dicegah setelah pegawai kejaksaan membujuk massa agar menuju ke aula gedung.

Di sana, Sutiono menanggapi tuduhan demonstran dengan kemarahan. Dia juga merasa tersinggung. Sutiono juga membantah kasus korupsi itu telah dipetieskan. Menurut dia, kasus tersebut masih terus ditindaklanjuti dan kini dalam tahap pengumpulan bukti.

Sementara itu, menjelang pelantikan anggota DPRD Jawa Tengah, Jumat mendatang, anggota Dewan terpilih akan dikarantina. Alasannya, agar semua anggota datang tepat waktu lantaran sebagian besar tinggal di luar Kota Semarang.(AWD/Tim Liputan 6 SCTV)