Sukses

Muslim Indonesia Meminta Thailand Meminta Maaf

Pembantaian terhadap 84 muslim di Thailand bagian Selatan itu dinilai sebagai upaya sistematis pemerintah Thailand meredam perkembangan Islam di Asia. Pemerintah Indonesia diminta mengambil langkah kongkret.

Liputan6.com, Jakarta: Aksi protes terhadap tindak kekerasan militer Thailand yang mengakibatkan 84 warga muslim tewas, terus bergulir. Jumat (29/10), seratus orang lebih mendatangi Kantor Kedutaan Besar Thailand di Jakarta. Selain mengutuk tindak kekerasan itu, massa meminta pemerintah Thailand meminta maaf secara terbuka kepada umat Islam di seluruh dunia.

Massa pengunjuk rasa itu berasal dari organisasi massa Hizbut Tahrir dan Solidaritas Masyarakat untuk Muslim Thailand. Mereka mengutuk penanganan unjuk rasa masyarakat muslim oleh tentara Kerajaan Thailand. Mereka menilai, pembantaian terhadap 84 muslim itu adalah upaya sistematis pemerintah Thailand untuk meredam perkembangan Islam di Asia. Demonstran juga meminta pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah kongkret, termasuk kemungkinan memutuskan hubungan diplomatik.

Aksi serupa yang lebih besar dilakukan masyarakat di Semarang, Jawa Tengah. Sekitar 500 orang dari berbagai elemen Islam di sana, berdemonstrasi mengutuk pembantaian muslimin di Negeri Gajah Putih. Aksi dilakukan seusai salat Jumat di Masjid Baiturrahman.

Pengunjuk rasa meminta pemerintah Thailand bertanggung jawab atas tragedi kemanusian tersebut. Mereka menilai, tindakan tentara Thailand itu sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia yang patut diadili di pengadilan internasional.

Sehari sebelumnya, aksi protes juga disuarakan puluhan orang dari Majelis Mujahidin Indonesia. Mereka juga berdemonstrasi di depan Kedubes Thailand di Jakarta. Dalam aksinya pengunjuk rasa mendesak agar pemerintah Negeri Gajah Putih bertanggung jawab atas tewasnya puluhan muslim saat terjadi bentrokan dengan militer Thailand [baca: MMI Mendesak Pihak Thailand Bertanggung Jawab]. Kaum muslim di Tanah Air mengancam memberikan perlawanan keras, di antaranya mendesak pemerintah memutuskan hubungan diplomatik.(DEN/Tim Liputan 6 SCTV)
    Video Terkini