Warga Kabupaten Morowali Menuntut Pemekaran

Liputan6.com, Morowali: Bibit pertikaian akibat pemekaran daerah mulai muncul lagi. Kali ini terjadi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Ahad (31/10) siang, lebih dari seribu orang mendatangi rumah dinas Bupati Andi Muhammad di Kolonodale. Mereka menuntut pemekaran Kabupaten Morowali dan menolak pemindahan ibu kota kabupaten dari Kolonodale ke Bungku sebagai ibu kota definitif.

Sebelumnya, aksi warga digelar di Lapangan Morokoa di kawasan Kolonodale. Dari sana mereka baru mendatangi rumah dinas bupati dengan menumpang belasan truk dan kendaraan lainnya serta ratusan sepeda motor.

Menanggapi tuntutan massa, Bupati Andi Muhammad berjanji akan menyampaikan aspirasi warga ke pemerintah pusat. Andi berharap pemekaran ini dapat menyelesaikan polemik pemindahan ibu kota definitif dari Kolonodale ke Bungku. Mendengarkan janji Bupati, para pengunjuk rasa kemudian membubarkan diri dengan tertib.

Akibat pemekaran ini, potensi konflik di kabupaten berpenduduk 200 ribu jiwa itu dinilai sangat tinggi. Kasus aktual terjadi pada tahun silam saat belasan orang tak dikenal menyerang warga Bateleme, Kabupaten Morowali [baca: Bupati Morowali: Kerusuhan Bukan Persoalan SARA]. Insiden dipicu perselisihan pendapat soal pemindahan Kolonodale antara etnis Bungku dan Mori, dua kelompok etnis di Morowali.

Boleh jadi, ada salah tafsir mengenai Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Hasil Pemekaran Kabupaten Poso. Soalnya pada Pasal 10 disebutkan bahwa ibu kota Morowali adalah Bungku. Namun isi Pasal 22 menyebutkan, ibu kota sementara ada di Kolonodale dengan pertimbangan sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan untuk pemerintahan sudah cukup memadai. Ibu kota secara bertahap dipindahkan ke Bungku, dalam tempo lima tahun.

Namun kemudian, masyarakat Bungku melihat bahwa tidak ada keseriusan pemerintah kabupaten untuk mempersiapkan Bungku sebagai ibu kota Morowali. Bahkan Pemkab telah makin menguatkan Kolonodale sebagai ibu kota dengan membangun berbagai sarana perkantoran, termasuk kantor bupati. Andi Muhammad selaku Bupati Morowali dinilai tidak menunjukkan itikad baik untuk menjalankan UU No 51 Tahun 1999. Malahan, tanpa membicarakan dengan tokoh-tokoh masyarakat, secara sepihak Andi mengusulkan pemekaran Kabupaten Morowali kepada Menteri Dalam Negeri.(DEN/Zainuddin)