Kantor Pemprov Aceh Siap Beroperasi

Liputan6.com, Banda Aceh: Memasuki hari ke-11 pascagempa dan gelombang Tsunami, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mulai beroperasi. Hal itu ditandai dengan dibukanya Kantor Gubernur NAD di Jalan Teuku Nyak Arief, Banda Aceh, setelah vakum selama hampir dua pekan. Pemerintahan dipimpin Pejabat Sementara NAD Azwar Abubakar. "Lantai dua, tiga, insya Allah nda apa-apa,", kata Azwar usai memimpin upacara pembukaan kembali Kantor Pemprov NAD pada Kamis (6/1).

Azwar menambahkan, saat ini Kantor Pemprov menjadi pusat pemulihan Aceh. Tugas pertama yang diprioritaskan adalah mendata secara lebih rinci dan terkoordinir mengenai jumlah korban tewas dan selamat. Berbarengan dengan itu, Azwar menjelaskan, sejumlah perbaikan juga masih terus berlangsung. Di antaranya adalah pembenahan di lantai satu dan daerah di sekitar kantor. "Yang rusak rumahnya, kita bikin dekat-dekat sini [Kantor Gubernur]," tambah Azwar.

Di tempat terpisah, evakuasi terhadap korban tewas juga masih terus dilakukan relawan. Di antaranya adalah sungai di sekitar Banda Aceh yang diduga masih menyimpan mayat. Berdasarkan pantauan SCTV, para relawan masih mengeluhkan kekurangan kantong mayat.

Sementara itu, antrean warga juga masih terlihat di sejumlah pos penyaluran bantuan untuk mendapatkan makanan, biskuit, hingga air bersih. Aktivitas lalu lintas juga mulai terlihat lebih ramai dibandingkan hari-hari sebelumnya.

Geliat pembenahan Masjid Raya Baiturrahman juga telah membuahkan hasil. Lantai masjid berkapasitas 10 ribu jemaah ini telah bersih dari lumpur dan sampah sehingga bisa dipakai salat. Begitu pula dengan fasilitas peribadatan seperti tempat wudlu dan mimbar, telah siap dipakai. Besok, masjid kebanggaan warga Aceh ini siap menggelar salat Jumat pertama pascabencana [baca: Meulaboh Berangsur Pulih].

Selain upaya pemulihan, penjagaan di perbatasan NAD dan Sumatra Utara juga masih berlangsung ketat. Pihak keamanan memeriksa identitas penumpang yang hendak masuk Aceh. Sementara yang hendak ke luar Aceh, prioritas pemeriksaan diarahkan pada barang bawaan. Hal ini dilakukan sehubungan dengan maraknya penjarahan harta milik warga pascabencana 26 Desember silam.

Tak hanya pendatang, warga Aceh juga diminta menunjukkan kartu tanda penduduk atau pengenal lain. Bagi penduduk yang kehilangan kartu identitas, diberikan surat jalan. Sedangkan bagi warga negara asing, selain harus menunjukkan paspor, mereka juga diminta memperlihatkan surat dari Departemen Luar Negeri. Sementara untuk kendaraan yang membawa bantuan bagi korban Tsunami, pengemudi cukup menunjukkan surat jalan.(YAN/Tim Liputan 6 SCTV)