Liputan6.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan tiga kepala staf TNI menyusul meningkatnya ketegangan di kawasan Ambalat (Blok Ambalat). Dalam pertemuan di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Ahad (6/3) siang, Presiden meminta TNI Angkatan Udara segera menyiagakan pesawat tempur jenis F-16 di wilayah Kalimantan.
Kabarnya, saat ini, empat F-16 yang diterbangkan dari Lapangan Udara Iswahyudi, Madiun, Jawa Timur, sudah siaga di Lanud Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Nantinya, empat pesawat tempur ini menggelar patroli bersama dengan lima kapal perang TNI Angkatan Laut di perairan Ambalat.
Pengklaiman sepihak wilayah Indonesia oleh Malaysia ini juga menjadi salah satu agenda utama dalam Sidang Kabinet yang digelar setelah pertemuan di atas. Sidang Kabinet yang dihadiri seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu ini turut membahas berbagai masalah, antara lain dampak kenaikan harga bahan bakar minyak dan tenaga kerja Indonesia.
Pertemuan anggota kabinet di Istana Presiden pada hari libur ini tak seperti biasa yang dilakukan pada hari kerja. Tak heran, pertemuan ini mengindikasikan adanya ketegangan hubungan antara Jakarta-Kuala Lumpur. Apalagi, dilaporkan pemerintah Negeri Jiran menyatakan tak akan menarik kapal-kapal perangnya dari kawasan Ambalat.
Silang pendapat mengenai batas wilayah dengan Malaysia ini memang bukan yang pertama terjadi. Terakhir, kasus mengenai kawasan Sipadan dan Ligitan yang akhirnya dimenangkan Malaysia. Ahli hukum laut internasional Hasyim Djalal menduga Malaysia salah memposisikan dirinya sebagai negara kepulauan seperti Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral 1981.
Dalam perjanjian itu, Hasyim menjelaskan, Malaysia menyetujui Indonesia menarik garis zona ekonomi eksklusif pada pulau-pulaunya. Tapi, garis pantai yang ditarik itu masih berada di sekitar kepulauan Indonesia. Sedangkan Malaysia mencoba menjadikan Pulau Sipadan sebagai batas terjauh dan menarik garis pantai sejauh 200 mil laut sehingga memotong garis pantai Indonesia di perairan Sulawesi. "Malaysia biasa begitu," kata Hasyim.(ORS/Tim Liputan 6 SCTV)
Kabarnya, saat ini, empat F-16 yang diterbangkan dari Lapangan Udara Iswahyudi, Madiun, Jawa Timur, sudah siaga di Lanud Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Nantinya, empat pesawat tempur ini menggelar patroli bersama dengan lima kapal perang TNI Angkatan Laut di perairan Ambalat.
Pengklaiman sepihak wilayah Indonesia oleh Malaysia ini juga menjadi salah satu agenda utama dalam Sidang Kabinet yang digelar setelah pertemuan di atas. Sidang Kabinet yang dihadiri seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu ini turut membahas berbagai masalah, antara lain dampak kenaikan harga bahan bakar minyak dan tenaga kerja Indonesia.
Pertemuan anggota kabinet di Istana Presiden pada hari libur ini tak seperti biasa yang dilakukan pada hari kerja. Tak heran, pertemuan ini mengindikasikan adanya ketegangan hubungan antara Jakarta-Kuala Lumpur. Apalagi, dilaporkan pemerintah Negeri Jiran menyatakan tak akan menarik kapal-kapal perangnya dari kawasan Ambalat.
Silang pendapat mengenai batas wilayah dengan Malaysia ini memang bukan yang pertama terjadi. Terakhir, kasus mengenai kawasan Sipadan dan Ligitan yang akhirnya dimenangkan Malaysia. Ahli hukum laut internasional Hasyim Djalal menduga Malaysia salah memposisikan dirinya sebagai negara kepulauan seperti Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral 1981.
Dalam perjanjian itu, Hasyim menjelaskan, Malaysia menyetujui Indonesia menarik garis zona ekonomi eksklusif pada pulau-pulaunya. Tapi, garis pantai yang ditarik itu masih berada di sekitar kepulauan Indonesia. Sedangkan Malaysia mencoba menjadikan Pulau Sipadan sebagai batas terjauh dan menarik garis pantai sejauh 200 mil laut sehingga memotong garis pantai Indonesia di perairan Sulawesi. "Malaysia biasa begitu," kata Hasyim.(ORS/Tim Liputan 6 SCTV)