Pertemuan Politik di Thailand Dilarang

Liputan6.com, Bangkok: Dewan Reformasi Administratif Thailand melarang warga melakukan kegiatan politik untuk waktu yang belum ditentukan, termasuk pembentukan partai politik baru. Langkah ini bertujuan menjaga perdamaian dan keamanan. Peraturan baru ini menambah daftar aturan yang berlaku sejak kudeta Selasa malam silam. Sebelumnya diberlakukan Undang-undang Darurat Militer yang melarang massa berkumpul.

Junta militer Thailand juga telah menahan empat pembantu dekat Thaksin Shinawatra. Selain itu penguasa Thailand yang baru telah memberi kuasa pada auditor negara, Jaruvan Maintaka melanjutkan penyelidikan terhadap 14 kasus tuduhan korupsi yang terjadi selama masa pemerintahan Thaksin. Sementara Thaksin terancam dihadapkan ke pengadilan dengan sejumlah tuduhan, seperti kecurangan dalam pemilihan umum.

Thaksin yang ada di London, Inggris melalui pernyataan tertulis menyebutkan dirinya akan beristirahat sejenak dari dunia politik. Dia akan memusatkan perhatian pada penelitian dan upaya penggalangan dana amal bagi Negeri Gajah Putih. Dalam pernyataannya, ia juga meminta rezim baru segera menggelar rekonsiliasi nasional demi kebaikan bersama. Meski tak diucapkan secara langsung, pernyataan ini menyiratkan Thaksin tak keberatan melepaskan jabatannya.

Sejauh ini belum ada tanda-tanda muncul perlawanan atau upaya kontra kudeta dari pihak mana pun [baca: Pascakudeta, Situasi di Bangkok Normal]. Para pemilih dari kawasan pedesaan yang merupakan pendukung terbesar Thaksin juga tidak begitu keberatan dengan kudeta yang baru terjadi. Namun mereka berharap supaya Thaksin kembali mencalonkan diri dalam pemilu mendatang agar dapat dipilih kembali.(JUM)