Liputan6.com, Bangkok - Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand melengserkan Yingluck Shinawatra dari jabatan perdana menteri karena dinyatakan terbukti bersalah atas kasus penyalahgunaan kekuasaan. 9 menteri di bawah pemerintahan Yingluck pun harus hengkang.
Wakil PM Phongthep Thepkanjana yang mewakili anggota kabinet Yingluck yang tersisa menyatakan pihaknya menunjuk Menteri Perdagangan Niwattumrong Boonsongpaisan untuk menggantikan Yingluck.
"Kabinet sepakat mengangkat Niwattumrong Boonsongpaisan sebagai pejabat perdana menteri sementara," ujar Phongthep, seperti dimuat BBC, Rabu (7/5/2014).
Yingluck sebelumnya digugat atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Keputusan Yingluck untuk memecat Thawil Pliensri dari kursi Dewan Keamanan Nasional Thailand pada 2011 dinilai menguntungkan partainya, Puea Thai.
Hakim menyatakan, kepemimpinan Yingluck berakhir karena pemecatan Thawil ilegal. Dia sudah dianggap tidak memenuhi kualifikasi sebagai PM di bawah konstitusi Thailand.
"Tertuduh terlibat dalam pemindahan Thawil Pliensri dari posisinya sebagai Kepala Dewan Keamanan Thailand. Agar Priewpan Damapong, kerabat tertuduh, bisa mendapatkan posisi baru. Tertuduh melakukannya untuk mencari keuntungan politis, untuk diri sendiri, bukan demi negara," ujar hakim.
Demonstran anti-pemerintah saat ini berkumpul di Bangkok untuk merayakan keputusan MK mencopot Yingluck dari jabatannya. Salah satu orator menyatakan, Yingluck layak dilengserkan karena melanggar hukum.
"Kami senang dengan keputusan ini, meski tak semua anggota kabinet dipecat. Orang-orang yang tak mematuhi hukum memang pantas untuk dikeluarkan," ujar salah seorang demonstran, Linjong Thummathorn.
Massa pendukung Yingluck dikabarkan berencana melancarkan aksi protes untuk menolak keputusan MK tersebut. Sementara Raja Thailand Bhumibol Adulyadej yang terkaya dunia belum bersikap atas keputusan MK terhadap Yingluck. Sama seperti ketika Thaksin dikudeta militer, sang raja yang dihormati sebagai simbol dan pemimpin moral itu tak mengintervensi. (Yus)