Status Darurat Militer Diberlakukan di Thailand

Liputan6.com, Bangkok - Angkatan bersenjata Thailand memberlakukan darurat militer mulai Selasa waktu setempat, di tengah krisis politik di Negeri Gajah Putih. Alasannya, "untuk menegakkan hukum dan ketertiban".

Tentara juga memberikan kekuasaan luas pada dirinya sendiri untuk menegakkan keputusan tersebut. Namun, pihak militer --yang kali terakhir mengambil alih kekuasaan pada tahun 2006 -- menyatakan bahwa langkah yang mereka keluarkan bukanlah kudeta.

"Kami mengumumkan keadaan darurat, itu bukan kudeta. Karena situasi tidak stabil , mereka membunuh satu sama lain setiap hari," kata seorang jenderal, yang menolak untuk menyebut namanya, kepada Reuters.

Darurat militer muncul setelah krisis politik terus berlarut, meningkatkan ketegangan antara pemerintah dan oposisi. Awal bulan ini, misalnya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan sejumlah menteri dalam kabinetnya mundur.

Laporan yang muncul dari media sosial mengatakan tentara telah mengambil alih stasiun televisi.

Sementara, sebuah pengumuman oleh stasiun televisi yang dikelola militer, Channel 5 mengatakan bahwa darurat militer telah diberlakukan "untuk memulihkan perdamaian dan ketertiban bagi setiap orang dari semua pihak".

"Publik tak perlu khawatir, mereka bisa menjalankan kehidupan seperti biasa," demikian pengumuman pihak militer, seperti Liputan6.com kutip dari BBC, Selasa (20/5/2014).

Seperti dimuat CNN, petinggi militer Thailand, Letnan Jenderal Nipat Thonglek mengatakan, darurat militer diberlakukan beberapa hari setelah pemimpin militer mengeluarkan peringatan keras, menyerukan agar pengunjuk  menghindari kekerasan di tengah ketegangan politik yang makin dalam.

Jenderal Nipat kembali menegaskan, ini bukan kudeta. Pembatasan yang tepat atas status darurat militer sedang dikerjakan.