Muat Video Topless Calon Ratu Thailand, Media Inggris Diblokir

Liputan6.com, London - Junta militer sempat memblokir seluruh stasiun televisi dan radio menyusul penerapan status darurat di Thailand. Kini pelarangan khusus diterapkan pada situs media Inggris, MailOnline atau Daily Mail.

Pemblokiran dilakukan sehari setelah situs MailOnline menggunggah artikel video pesta yang diadakan Putra Mahkota Thailand, Pangeran Maha Vajiralongkorn dan istrinya, Putri Srirasmi.

Video tersebut direkam di Istana Kerajaan atau Thai Royal Palace di Bangkok. Menunjukkan sang putri yang tampil nyaris polos, hanya mengenakan G-string, memberi makan kue ke anjing peliharaannya.

Video yang sama juga pernah memicu skandal pada tahun 2009 lalu, setelah saluran televisi Australia menayangkan skandal video pesta mewah yang diadakan sang pangeran dan istrinya untuk merayakan ulang tahun anjing pudelnya, Foo Foo.

Penerbitan kembali video tersebut -- di tengah kabar Putra Mahkota dan istri 'lari' ke hotel mewah Inggris saat kudeta di negerinya -- dianggap melanggar hukum lese majeste yang melarang menyinggung keluarga kerajaan Thailand. Junta militer yang mengambil alih kekuasaan pekan lalu dianggap sedang menegakkan undang-undang tersebut secara ketat.

Pada 25 Mei 2014, Mail Online memuat artikel berjudul "How future queen of Thailand (wearing only a tiny G-string) let her poodle Foo Foo eat cake: As coup rocks Bangkok, video reveals royal couple’s decadent lifestyle" yang mengritik pesta mewah sang putri, terutama pilihannya untuk berbusana super-minim di depan banyak tetamu dan para pelayan.

Kabel diplomatik AS yang dirilis tahun lalu mengungkapkan para pejabat senior Thailand telah menyatakan keraguan tentang kesesuaian pangeran menjadi penerus ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej. Ditambah lagi dengan munculnya video tersebut.

Mantan duta besar AS di Bangkok juga menceritakan bagaimana Putri Srirasmi mengaku pada dirinya selama jamuan makan malam kenegaraan, bahwa Foo Foo, anjing pudel kesayangannya  'memiliki pangkat Marsekal Udara'.

Empat anak dari Putra Mahkota dari mantan pernikahan telah diasingkan dari Thailand oleh ayah mereka sejak tahun 1996 dan sekarang tinggal di Amerika Serikat .

Putra Mahkota dan istrinya kemarin meninggalkan Tylney Hall , sebuah hotel bintang lima di Hampshire, Inggris. Di mana mereka, disertai 30 orang, tinggal selama hampir satu minggu.

Demokrasi Tak Berlaku

Jenderal senior yang memimpin kudeta sekaligus menunjuk dirinya sebagai pelaksana tugas perdana menteri memerintahkan rakyat Thailand menghindari aksi unjuk rasa. Dia mengatakan prinsip-prinsip demokrasi yang normal tidak dapat diterapkan pada saat ini.

Ia juga menahan sejumlah politisi dan aktivis, termasuk mantan PM Yingluck Shinawatra -- yang kemudian dibebaskan setelah ditahan 2 hari. Kemudian, sang jenderal memblokir MailOnline.

"Situs ini diblokir karena kudeta militer," kata salah satu pengguna dalam sebuah forum di Thailand, seperti Liputan6.com kutip dari Daily Mail, Senin (26/5/2014).

Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Thailand. Kedubes Negeri Gajah Putih di London juga belum berkomentar.

Namun, tindakan tersebut mendapat reaksi dari Menteri Negara Inggris untuk kawasan Asia Tenggara, Hugo Swire. "Saya sangat mengkhawatirkan rusaknya demokrasi di Thailand," kata dia.

"Penahanan sewenang-wenang, pembatasan pada media lokal dan asing, dan pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul membuat niat dan tujuan para pejabat militer dipertanyakan."

Thailand adalah salah satu negara terburuk di dunia soal sensor internet.  Menurut Asia Sentinel, pada tahun 2010 Thailand telah memblokir lebih dari 103.000 situs. Sementara pada pemerintahan Yingluck Shinawatra, diyakini ada 200.000 situs yang diblokir.

Facebook, YouTube, Blogger, dan Twitter, telah diblokir secara berkala di Thailand jika ada komentar yang menyinggung pemerintah Thailand. Beberapa halaman situs  di BBC , CNN dan Human Rights Watch juga telah diblokir .

Di bawah aturan ketat lese majeste Thailand, menghina monarki atau anggota keluarga kerajaan dapat berujung pada hukuman penjara hingga 15 tahun.