Australia Kurangi Keterlibatan dengan Militer Thailand

Liputan6.com, Sydney - Status kudeta militer di Thailand ternyata juga mempengaruhi hubungan negara itu dengan Australia. Negeri Kanguru itu pun kini memutuskan untuk mengurangi interaksi dengan militer Thailand.

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan, tiga kegiatan bersama Thailand yang sudah direncanakan telah ditunda karena status kudeta.

"Pemerintah Australia prihatin tentang tindakan militer di Thailand," kata Bishop dalam sebuah pernyataan bersama Menteri Pertahanan David Johnston seperti dikutip dari Channel News Asia, Sabtu (31/5/2014).

"Sejalan dengan keprihatinan kami, Australia mengurangi keterlibatan kami dengan militer Thailand dan akan menurunkan tingkat interaksi kami dengan pimpinan militer Thailand," tambah Bishop.

Menurut keterangan para menteri Negeri Kanguru itu, tiga kegiatan yang rencananya akan dilakukan bersama dengan Thailand beberapa minggu mendatang yakni kursus pelatihan hukum dalam operasi militer untuk serdadu Thailand, dan dua kunjungan termasuk untuk latihan anti-terorisme.

"Kami akan terus meninjau kegiatan pertahanan dan bilateral lainnya," jelas mereka.

Tak hanya menunda kegiatan bersama dan membatasi diri dari militer di Thailand, pemerintah Canberra juga telah menempatkan suatu mekanisme untuk mencegah para pemimpin kudeta menuju ke Australia.

Sementara itu, Australia juga telah meminta militer Thailand untuk menetapkan rencana  kembali ke demokrasi dan supremasi hukum sesegera mungkin. Supaya menahan diri dari penahanan sewenang-wenang dan melepaskan mereka yang ditahan karena alasan politik .

Status kudeta juga membuat Amerika Serikat membatalkan latihan militer yang sedang berlangsung dengan Thailand. Bahkan kunjungan yang direncanakan oleh para pejabatnya pun dibatalkan.

Militer Thailand merebut kekuasaan pemerintah dan menetapkan status darurat pada 22 Mei 2014. Aksi pengambilalihan kekuasaan oleh Kepala Angkatan Bersenjata, Jenderal Prayuth Chan-ocha, pun dikecam banyak negara di dunia. Meski ia berjanji akan memulihkan ketertiban dan melaksanakan reformasi politik.  

Buntutnya, kabinet diwajibkan untuk melapor ke pihak militer, siaran televisi dihentikan, dan pertemuan politik dilarang. Jam malam diberlakukan secara nasional dari pukul 22.00 hingga 05.00. Platform sosial media bisa diblok jika menampilkan konten yang dianggap provokatif. (Ein)