Sukses

Junta Militer Thailand Umumkan Rencana Ekonomi

Prioritas sekarang adalah memulihkan kepercayaan para penanam modal dan menjaga disiplin fiskal.

Liputan6.com, Bangkok Semakin kentara hal-hal yang akan dilakukan junta militer di Thailand setelah peristiwa kudeta, sebagaimana dilansir dari BBC, 2 Juni 2014 berikut.

Junta militer Thailand telah mengumumkan seperangkat upaya yang bertujuan untuk menghindar dari krisis ekonomi, dua minggu setelah jenderal-jenderal merenggut kekuasaan melalui kudeta.

Kepala Angkatan Udara Marsekal Prajin Juntong mengatakan bahwa prioritas sekarang adalah memulihkan kepercayaan para penanam modal dan menjaga disiplin fiskal.

Kerumunan kecil pelaku protes turun ke jalan-jalan Bangkok di akhir pekan lalu di tengah kehadiran militer.

Pihak militer mengambil alih kekuasaan pada 22 Mei lalu dengan alasan adanya keperluan untuk memulihkan keadaan.

Tentara menahan para politisi senior selama beberapa hari dan melarang kerumunan politik lebih dari 5 orang. Tapi demonstrasi melawan kudeta telah berlangsung hampir tiap hari di Bangkok.

Pihak angkatan bersenjata menutup kawasan perdagangan Bangkok di hari Minggu lalu untuk mencegah protes besar-besaran, tapi para pelaku protes bukan ke sana dan melakukan protes di bagian-bagian lain di kota itu. Jalan-jalan dan stasiun-stasiun kereta dibuka kembali di hari Senin.

Jenderal Prajin mengumumkan rencana ekonomi junta di hari Minggu sore lalu dan berisi daftar prioritas jangka panjang. Daftar itu berisi suatu janji bahwa pembelanjaan tidak akan melebihi batas yang akan diumumkan dalam anggaran baru.

Untuk jangka pendek, ia mengatakan bahwa penetapan batas atas harga BBM akan tetap berlaku selama 30 hari sambil melengkapi rencana restrukturisasi luas untuk perpajakan.

Para analis mengatakan perincian rencana ekonomi oleh junta militer merupakan satu pertanda bahwa mereka berniat lebih lama berkuasa.

Kepala Angkatan Bersenjata Jenderal Prayuth Chan-ocha mengumumkan di hari Jumat lalu bahwa pemilu tidak akan diadakan hingga setidaknya satu tahun ke depan supaya memberi ruang untuk rekonsiliasi dan reformasi.