Lawan Kudeta Militer, Politisi Thailand Buat Organisasi

Liputan6.com, Bangkok - Mantan pimpinan partai berkuasa Thailand memutuskan untuk melawan junta militer. Ia resmi menyatakan diri sebagai oposisi.

Menurut sebuah pernyataan seperti dimuat Channel News Asia, Selasa (24/6/2014),  Jarupong Ruangsuwan yang merupakan pimpinan  dari Partai Pheu Thai sekaligus menteri senior, akan memimpin organisasi anti-kudeta militer dari pengasingan. Nama organisasi itu adalah Organisation of Free Thais for Human Rights and Democracy.

Dalam sebuah pernyataan yang ditandatangani oleh Jarupong, dituliskan bahwa ia mengecam kudeta itu sebagai tindakan pelanggaran berat.

"Junta telah melanggar aturan hukum, menyalahgunakan prinsip-prinsip demokrasi, dan menghancurkan hak-hak dan kebebasan Anda serta martabat manusia," ungkap Jarupong.

Kelompok tersebut mengklaim akan berjuang untuk memulihkan demokrasi, dan menolak setiap langkah yang dilakukan junta.

Sebuah koalisi yang terdiri dari mantan anggota parlemen, akademisi, tokoh Kaus Merah dan kelompok oposisi lain juga telah bergabung dengan organisasi besutan Jarupong -- yang akan berbasis di luar Thailand namun tak disebutkan di mana.

"Orang-orang akan menuntut balas," kata juru bicara kelompok Jakrapob Penkair, mantan menteri dan anggota pendiri gerakan Kaos Merah melalui Skype dari London pada Senin 23 Juni waktu setempat.

"Kami -- kelompok demokratis yang dalam dan di luar Thailand -- akan memberikan dukungan psikologis bagi semua yang anti-kudeta militer. Kami akan memberikan bantuan dan dorongan kepada semua penentang kudeta... tapi bukan dengan kekerasan," tutur Jakrapob.

"Ini baru awal," beber Jakrapob sambil menambahkan bahwa miliarder mantan perdana menteri dan sekaligus pahlawan Kaus Merah Thaksin Shinawatra belum bergabung dengan grup itu.

Junta Thailand telah membungkam perbedaan pendapat dalam Negeri Gajah Putih itu sejak 22 Mei. Mereka juga memanggil dan menahan ratusan orang, yang sebagian besar terkait dengan pemerintah terguling mantan perdana menteri cantik Yingluck Shinawatra dan pendukungnya -- yang dikenal dengan sebutan Red Shirt atau Kaus Merah.

Thailand telah mengalami pecah politik sejak Thaksin, kakak Yingluck itu, meraih kekuasaan pada tahun 2001. Dengan dukungan dari masyarakat miskin di Thailand.

Keberhasilan keluarga Shinawatra menduduki jabatan di pemerintahan, memicu tuduhan bahwa mereka telah menyalahgunakan demokrasi dan melakukan korupsi besar-besaran.

Thaksin digulingkan dalam kudeta militer dan diasingkan pada 2006, untuk menghindari penjara karena tuduhan korupsi. (Ein)