Sanksi PBB untuk Lumpuhkan Gerak 6 Petinggi ISIS

Liputan6.com, New York - Melihat sepak terjang Islamic State of Iraq and Syria  (ISIS) yang semakin semena-mena di Suriah dan Irak dengan begitu banyaknya korban kekejian yang sungguh tidak manusiawi, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) tidak tinggal diam.

DK PBB mengambil tindakan tegas terhadap kelompok Daulah Islamiyah atau juga disebut IS di Irak dan Suriah dengan memasukkan 6 petinggi kelompok tersebut ke dalam daftar hitam. DK PBB juga mengancam menjatuhkan sanksi atas penyokong dana dan pemasok senjata kelompok itu.

Seperti dilansir Liputan6.com dari Al Jazeera (18/8/2014), seluruh 15 anggota Dewan secara bulat menerima sebuah resolusi yang bertujuan melemahkan IS, suatu kelompok sempalan Al-Qaeda yang telah mencaplok sejumlah wilayah di Irak dan Suriah dan menyatakan pendirian sebuah kalifah. Dewan Keamanan juga menyasar Front al-Nusra, yang adalah sayap Al-Qaeda di Suriah.

IS, yang dulunya bernama ISIL, telah lama masuk dalam daftar hitam Dewan Keamanan, sedangkan Front al-Nusra baru ditambahkan pada awal tahun ini.

"Kita sudah menyaksikan betapa mengerikannya tindakan-tindakan brutal mereka," kata Mark Lyall Grant, duta besar Inggris untuk PBB dan pejabat pimpinan rapat dewan PBB. "Mereka dengan sengaja menyasar warga sipil."

Dua kelompok itu termaktub dalam perangkat sanksi PBB atas Al-Qaeda.

Beberapa jam setelah resolusi itu diterima, pada Sabtu 16 Agustus pagi dini hari, pesawat-pesawat tempur AS melakukan sejumlah serangan udara di utara Irak, demikian menurut kantor berita Kurdi, Roodaw.

Serangan-serangan itu terjadi di empat tempat dekat bendungan Mosul yang berada di bawah kendali IS, demikian dikatakan para saksi.

Resolusi Jumat lalu menyebutkan 6 orang yang akan dikenakan larangan perjalanan internasional, pembekuan harta, dan embargo senjata. Mereka di antaranya adalah juru bicara IS, Abu Muhammad al-Adnani, seorang warga Irak yang oleh para pakar PBB disebut sebagai "emir paling berpengaruh" di kelompok itu dan dekat dengan sang pemimpin, Abu Bakr al-Baghdadi.

Gerakan cepat dan brutal kelompok IS ke kawasan Kurdi yang mandiri di Irak sambil menuju Baghdad telah mengundang serangan udara AS untuk pertama kalinya di Irak sejak penarikan pasukan AS di tahun 2011.

Resolusi Dewan Keamanan "mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya tindakan-tindakan teroris ISIL dan ideologi kekerasan ekstremisnya, dan keberlanjutan penyalahgunaan HAM yang terang-terangan, sistematik dan meluas, serta pelanggaran-pelanggaran hukum kemanusiaan internasional."

Daftar hitam sejumlah orang

Resolusi tersebut juga memasukkan Said Arif ke dalam daftar hitam. Ia adalah mantan pejabat angkatan bersenjata Aljazair yang melarikan diri dari tahanan rumah di Saudi Arabia, dan dikenal sebagai "dedengkot teroris melalui propaganda internet" yang memimpin kelompok itu di distrik Latakia di Suriah.

Hamid Hamad Hamid al Ali dan Hajjaj bin Fahd al-Ajmi, keduanya dari Kuwait, dikenakan sanksi karena diduga menyediakan dukungan keuangan kepada Front al-Nusra. Penggalangan dana oleh Ajmi termasuk setidaknya satu kampanye melalui Twitter, demikian menurut para pakar PBB.

Sementara itu, Abdelrahman Mouhamad Zafir al-Dabidi al-Jahani dari Arab Saudi juga disebutkan namanya karena ia menjalankan jejaring pejuang asing bagi Front al-Nusra.

Pada mulanya Inggris menginginkan diterimanya teks itu sebelum akhir Agustus, namun kemudian mempercepat rencana tersebut setelah bangkitnya IS, yang merupakan ancaman terbesar bagi Irak setelah Sadam Hussein digulingkan oleh invasi pimpinan AS di tahun 2003.

Resolusi itu mengutuk rekrutmen para pejuang asing dan menyatakan kesediaan Dewan untuk mendaftarhitamkan orang-orang yang membiayai atau membantu perjalanan para pejuang asing.

Dewan juga menyatakan keprihatinan akan penghasilan dari ladang-ladang minyak yang dicaplok oleh dua kelompok itu yang digunakan untuk menyusun beragam serangan.

Para pejuang IS menjual minyak dari ladang-ladang minyak dan penyulingan-penyulingan di bawah kendali mereka di Irak kepada masyarakat setempat dan para penyelundup, sehingga menambah kekuatan keuangan mereka yang sekarang sudah banyak itu, demikian dikatakan para pejabat intelijen AS pada Kamis lalu.

Resolusi itu juga mengutuk perdagangan langsung maupun tidak langsung dengan IS atau Front al-Nusra dan memperingatkan bahwa hal itu dapat mengundang sanksi-sanksi tambahan. (Riz)

Baca juga:

ISIS Eksekusi Mati 700 Orang di Suriah

Jet Tempur Suriah Bombardir Markas ISIS, 31 Militan Tewas

Secret Service Investigasi Simbol ISIS di Depan Gedung Putih