PM Pakistan Jadi Tersangka Pembunuhan

Liputan6.com, Jakarta - Perdana Menteri (PM) Pakistan Nawaz Sharif ditetapkan kepolisian sebagai tersangka pembunuhan. Dia menjadi salah satu dari 21 orang yang dinyatakan bertanggung jawab atas tewasnya 14 demonstran.

Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang diajukan tokoh oposisi Tahir ul-Qadri kepada polisi. Dia menuding PM Sharif berperan atas kekerasan yang diduga dilakukan aparat terhadap anak buahnya yang beraksi memprotes pemerintahan Sharif di Lahore pada Juni 2014 lalu.

Gugatan yang dilayangkan Tahir itu juga ditujukan kepada adik PM Sharif, Shahbaz yang menjabat sebagai Gubernur Provinsi Punjab, serta sejumlah pejabat pemerintan dan kepolisian.

Koresponden BBC M Ilyas Khan melaporkan, penetapan tersangka ini tidak otomatis membuat Sharif ditahan. Ini baru penyelidikan awal. Dan polisi akan menelusuri kembali apakah benar Pak Perdana Menteri benar-benar terlibat atau tidak.

"Dari informasi yang kami terima, aparat akan mencari bukti-buktinya terlebih dahulu, untuk kemudian menentukan apakah bakal menahan (Sharif) atau tidak," ujar Khan di Baghdad. "Proses ini bisa memakan waktu berbulan-bulan."

Baru beberapa bulan menjabat, pemerintahan PM Sharif digoyang sejak penembakan terhadap kendaraan yang dikendarai pemimpin oposisi Imran Khan di Islamabad. Penembakan terjadi ketika mantan pemain kriket itu tengah berunjuk rasa bersama anak buahnya di Islamabad.

Dampak dari penembakan itu, Imran Khan terluka dan demonstrasi serta bentrokan langsung meletus antara pengunjuk rasa dan pendukung pemerintah di kota Gujranwala pada 14 Agustus lalu.

Demonstrasi yang dipimpin Imran Khan dipandang sebagai aksi penentangan paling besar sejak Perdana Menteri Nawaz Sharif menjabat.

Partai yang dipimpin Imran Khan, PTI, menuding pendukung partai pemerintah, PML-N, yang melakukan penembakan itu serta mengketapel konvoi mereka dengan batu. Sementara pihak pemerintah mengecam unjuk rasa itu sebagai upaya mengacaukan demokrasi.

Nawaz Sharif menjabat PM sejak tahun lalu dalam peralihan kekuasaan pertama di Pakistan yang berlangsung demokratis dari satu pemerintahan sipil ke pemerintahan sipil lain.

Imran Khan dan Tahir Ul-Qadri menuntut PM Sharif mundur lantaran memburuknya ekonomi, maraknya gerakan radikal, dan gagalnya pemerintah dalam mengatur kebijakan publik, seperti pasokan listrik yang tidak stabil.

Selain itu, Imran Khan juga menuding PM Sharif tidak bertindak atau mengabaikan penyelidikan adanya dugaan kecurangan pemilu terakhir. (Ein)