Demo Warga Belanda & Indonesia Protes Pilkada Tak Langsung

Liputan6.com, Amsterdam - Sekitar lebih dari 50 warga Belanda dan Indonesia menggelar 'layatan' sehubungan dengan 'matinya' pilkada langsung di Indonesia. Acara yang berlangsung di depan Royal Palace, Dam Square, Amsterdam ini berlangsung dengan khidmat selama kurang lebih satu jam pada Minggu 5 Oktober 2014.

"Adapun tujuan aksi damai adalah untuk menggalang tekanan internasional guna memastikan kembalinya hak rakyat Indonesia memilih kepala daerahnya secara langsung," ujar koordinator aksi dari Relawan Kawan Demokrasi, Muhammad Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Selasa (7/10/2014).

Layatan di Amsterdam ini, merupakan bagian dari rangkaian yang telah dan akan diselenggarakan di beberapa kota, termasuk di Perth, Canberra, Vancouver, Berlin, dan Sydney.

"Tujuan layatan adalah untuk memberi ruang kepada warga dunia menyampaikan solidaritasnya atas kemunduran demokrasi di Indonesia," sambung Fikri.

Lanjut dia, kegiatan ini juga ditujukan untuk mendukung aneka aksi anti-kekerasan pro pilkada langsung. Termasuk demonstrasi dan happening art yang dilakukan warga Indonesia di dalam dan luar negeri.

"Aksi damai ini merupakan bentuk solidaritas teman-teman terhadap apa yang terjadi di tanah air. Walaupun cengkarut UU Pilkada ini masih berlangsung, kita ingin menunjukkan kepada warga dunia bahwa saat ini demokrasi di Indonesia sedang mengalami masalah," ungkap pria 28 tahun itu.

Meski SBY telah mengeluarkan Perppu yang mengembalikan proses pilkada langsung, para relawan yang tergabung dalam Kawan Demokrasi menilai bahwa persoalan belum tuntas. Sebab masih ada kemungkinan DPR menolak Perppu tersebut.

Karenanya, sambung Fikri, penting bagi semua pihak terus mengamankan pilkada langsung. Menurutnya, Kawan Demokrasi memilih mengkhususkan diri menggalang perhatian internasional.

"Alasan pertama adalah karena sudah banyak elemen di dalam dan luar negeri yang menggalang suara warga Indonesia. Alasan kedua didasarkan pada penilaian Kawan Demokrasi bahwa pemerintahan SBY, dan SBY sendiri, peduli pada reputasi Indonesia di mata dunia, termasuk sebagai negara demokrasi terbesar ketiga, negara mayoritas Muslim yang paling demokratis. Negara yang demokrasinya telah terkonsolidasi, serta negara acuan atau model demokrasi," urai Fikri.

"Dengan mata dunia tertuju pada proses pembahasan Perppu di DPR, SBY akan punya insentif lebih tinggi memastikan dukungan Partai Demokrat terhadap pilkada langsung," jelas Fikri.

Selain mengheningkan cipta, acara tolak RUU Pilkada yang disiapkan kurang dari satu minggu ini diakhiri dengan pembagian bunga kepada orang-orang yang berada di sekitar Dam Square.