Cabut Subsidi, Malaysia Berpotensi Naikkan Harga BBM Desember

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru saja mengurangi subdisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebagai langkah untuk menggunakan anggaran negara lebih efektif untuk kegiatan yang bersifat produktif dan pembangunan.

Pemerintah Malaysia di bahwa nakhoda Perdana Menteri (PM) Najib Razak juga akan melakukan langkah yang hampir sama, yakni menghapus subsidi untuk bensin dan diesel mulai 1 Desember 2014 mendatang. Dengan langkah ini, Negeri Jiran bisa menghemat anggaran sampai sekitar 20 miliar ringgit (Rp72,237 triliun) per tahun.

PM Najib Razak sebelumnya mengatakan pemerintah berupaya menghemat anggaran Malaysia dengan memangkas belanja negara dan subsidi, selain dengan meningkatkan pendapatan pajak dengan pengenaan pajak 6 persen untuk barang dan jasa mulai April tahun depan.

"Harga bensin RON95 dan diesel akan disesuaikan menurut ambang terkendali otomatis yang merupakan sistem penyesuaian harga berdasarkan tingkat harga pasar yang merupakan mekanisme sama seperti pada harga bensin premium RON97," kata Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Konsumen Hasan Malek, seperti dimuat Reuters, Sabtu (22/11/2014).

Dia menjelaskan, harga BBM akan diumumkan setiap bulan berdasarkan harga rata-rata per bulannya. Dengan kata lain, harga BBM di Malaysia nantinya tidak menentu, bisa berubah. Kemungkinan harganya berpotensi naik atau turun.

"Kami memonitor harga minyak dunia setiap hari untuk mendapatkan harga rata-rata. Harga pada 1 Desember akan dihitung dari harga rata-rata sejak 20 November-31 November," papar Hasan.

Harga jual RON95 saat ini di Malaysia sebesar 2,3 ringgit atau setara Rp 8.530 per liter (kurs Rp 3.630/ringgit). Dibanding Pertamax Plus di Indonesia yang dijual di atas Rp 11.000-an, harga BBM di negeri jiran itu lebih murah.

Menurut Kepala Riset Regional Asia Tenggara Standard Chartered, Edward Lee, langkah Najib ini sangat jelas sangat penting bagi anggaran pemerintah Malaysia.

"Dengan begitu, defisit fiskal bakal terpangkas hingga 1 persen dari produk domestik bruto pada 2015, dari sebelumnya 3 persen. Ini sangat mengesankan," ujar Edward.

Sebelumnya Malaysia memilih melindungi warga negaranya dari melonjaknya harga minyak dunia dengan menggelontorkan subsidi sekitar 14 miliar ringgit atau sekitar Rp 88,14 triliun per tahun. Namun hal itu telah memperburuk defisit anggaran pemerintah yang menjadi salah satu negara Asia Tenggara proporsi produk domestik bruto untuk subdisi BBM paling besar.