Liputan6.com, New York - Sejumlah warga Negara Indonesia (WNI) di New York, Amerika Serikat dan sekitarnya berkumpul pada Sabtu 24 Januari 2015 waktu setempat untuk menggelar aksi demonstrasi terkait polemik antara KPK dan Polri. Unjuk rasa ini diikuti oleh mahasiswa, ibu rumah tangga, serta pekerja yang telah lama bermukim di New York.
Aksi ini dilakukan untuk merespons situasi di tanah air yang sedang memanas, terkait penunjukkan Calon Kapolri Budi Gunawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi 'rekening gendut' oleh KPK. Para WNI yang turut dalam aksi ini berharap Jokowi menggunakan wewenangnya sebagai kepala negara untuk ikut menyelesaikan gesekan yang terjadi antara KPK dan Polri terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Polri.
Peserta aksi meminta Jokowi untuk berpikir jernih dan menggunakan akal sehatnya dalam melihat kejanggalan penangkapan Bambang Widjojanto, serta dilaporkannya pimpinan KPK lainnya ke Bareskrim Polri.
"Kejadian ini sangat memalukan, karena sangat jelas rekayasa dan upaya penggembosan KPK sebagai satu-satunya insitusi yang selama ini tidak diragukan lagi komitmennya dalam memberantas Korupsi, ujar Lutfi Kurniawan, salah seorang peserta aksi dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Minggu (25/1/2015).
Dalam aksi ini, para demonstran juga ingin menagih janji kepada Jokowi untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. "Kami memilih Pak Jokowi pada pemilu Presiden lalu, dan suara kami bukanlah cek kosong. Jokowi harus menepati janjinya kepada kami, bukan kepada partai politik," jelas salah satu demonstran, Irma.
"Kami mencintai KPK dan Polri, sehingga kami menginginkan Polri yang bersih dari oknum polisi yang korup, serta menyalahgunakan kewenangannya. Untuk itu kami meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan pelantikan Budi Gunawan,"Â ungkap demonstran lain, Iin Purwanti.
Aksi #SaveKPK juga digelar di kawasan Car Free Day Jakarta, Minggu pagi tadi. Dalam aksinya, masyarakat membawa berbagai spanduk, umbul-umbul, hingga foto Bambang Widjojanto sebagai bentuk dukungan terhadap wakil Ketua KPK yang ditangkap Bareskrim Polri pada Jumat lalu.
Gema #SaveKPK di Belanda
Gema #SaveKPK di Belanda
Tak hanya di Negeri Paman Sam, aksi mendukung KPK juga digelar di Belanda. Forum Pembelajar Hukum di Belanda menyampaikan sejumla pernyataan sikap terkait kondisi terkini yang terjadi di Indonesia, sebagai berikut:
1. Peristiwa penangkapan komisioner KPK Bambang Widjojanto jelas merupakan abuse of power kewenangan kepolisian dengan berlindung pada hukum acara. Oleh karena itu Presiden harus turun tangan untuk meluruskan penyimpangan yang terjadi. Langkah tersebut bukanlah bentuk intervensi dan bahkan pelurusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyelesaian krisis di tubuh Polri pasca pencalonan Kapolri.
2. Presiden harus bergerak untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang fair dan tanpa rekayasa. Sebab logika publik dengan sendirinya bisa memilah lembaga mana yang menegakkan hukum atas nama hukum dan mana yang menegakkan hukum atas nama kepentingan.
3. Skandal penegakan hukum pernah terjadi dan pasti akan berulang lagi apabila tidak ada kebijakan hukum yang kuat. Karenanya Presiden tidak bisa berlindung dari keharusan membenahi penegakan hukum di balik kebijakan ekonomi yang populis.
4. Presiden harus menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik bahwa Presiden berpihak kepada pemberantasan korupsi dan penciptaan pemerintahan yang bersih sesuai dengan janji kampanye yang masih terngiang di telinga masyarakat.
5. Apabila skandal hukum terus dibiarkan akan merusak kepercayaan publik pada penegakan hukum yang dengan sendirinya berimplikasi pada turunnya legitimasi negara. (Riz/Mut)
Advertisement