Drone Direkomendasikan untuk Operasi Militer dan Misi Perdamaian

Liputan6.com, New York - Penggunaan drone atau pesawat tanpa awak kian populer di dunia militer. Panel Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan saat ini merekomendasikan penggunaan drone pengintai dalam operasi militer dan misi perdamaian PBB.

"Kami membuat rekomendasi yang sangat kuat bahwa drone dalam kapasitas untuk visualisasi udara, adalah yang harus dimiliki setiap misi dengan sangat sedikit pengecualian," ucap pemimpin panel ahli PBB Jane Holl Lute di New York, Amerika Serikat, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (24/2/2015).

Lute, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Kementerian Pertahanan Amerika Serikat dan seorang pejabat senior pasukan penjaga perdamaian PBB menjelaskan, penggunaan drone termasuk salah satu dari 119 rekomendasi panel ahli teknologi dan inovasi dalam laporan misi perdamaian PBB.

Ia menambahkan, laporan panel yang dipersiapkan untuk pasukan penjaga perdamaian PBB dan dukungan lapangan, dibahas dengan negara-negara pasukan PBB berkontribusi. Mereka bahkan bereaksi positif atas laporan itu.

Hanya saja muncul pertanyaan dari beberapa negara tentang cara pengumpulan informasi oleh drone PBB akan disimpan dan dibagi.

Menurut Lute, rekomendasi panel adalah PBB akan memiliki informasi yang dikumpulkan oleh drone. Untuk itu akan ditetapkan aturan ketat terkait prosedur yang meliputi penggunaan drone dan citra yang diterima darinya.

Kendati demikian, Lute menampik bila PBB disebut bakal menjadi sebuah badan intelijen. "PBB membutuhkan informasi untuk beroperasi dengan aman dan berintegritas," tukas Lute.

Awalnya PBB mulai menggunakan drone pengintai di Kongo pada Desember 2013. Saat itu pejabat PBB dan diplomat merasakan manfaat drone yang membantu misi PBB untuk melacak kelompok-kelompok bersenjata di wilayah padat Kongo bagian timur.

Kini, PBB juga berencana menggunakan drone untuk misi penjaga perdamaian di Mali. Tapi, beberapa negara, termasuk Rusia, China dan Rwanda, sebelumnya telah menyatakan keberatan tentang penggunaan drone oleh PBB.

Para diplomat Barat mengatakan bahwa kontrak PBB dengan perusahaan Rusia yang menyediakan helikopter dan pesawat terbang untuk misi penjaga perdamaian akan terancam. Terutama, bila PBB beralih ke drone untuk sebagian besar misinya.

Selain penggunaan drone, imbuh Lute, panel PBB merekomendasikan langkah-langkah keamanan cyber di misi penjaga perdamaian. Termasuk, peningkatan penggunaan teknologi ramah lingkungan. (Ans)