AS: Demi Masa Depan, Korut Harus Akui Adanya Pelanggaran HAM

Liputan6.com, Jakarta - Laporan terkait masalah hak asasi manusia (HAM) di Korea Utara terus menjadi sorotan sekaligus sumber keprihatinan dunia. Kisah-kisah mengerikan tentang eksekusi mati, kamp kerja paksa, perlakuan aparat yang sadis, atau orang terpaksa menjadi kanibal saking laparnya, kerap terdengar. Di sisi lain, sulit untuk mengonfirmasi kebenaran cerita tersebut. Negeri yang dipimpin penguasa muda Kim Jong-un terlalu menutup diri.

Terkait hak asasi manusia, Utusan Khusus Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) untuk Masalah HAM Korea Utara, Robert King melontarkan kritik tajam pada Korut.

King menyatakan, Korut telah terbukti melakukan pelanggaran HAM berat terhadap warganya sendiri.

King mengatakan Korut punya kamp tahanan yang digunakan untuk menyiksa warganya. Keberadaan kamp tersebut terbongkar akibat penyelidikan yang dilakukan tim independen internasional termasuk AS dengan berbagai cara.

"Kami berhasil mengonfirmasi keberadaan itu berdasarkan keterangan mantan tahanan dan dikonfirmasi oleh citra satelit Google," kata King di pusat kebudayaan AS @America Pacific Place Jakarta, Rabu (25/2/2015). (Baca juga: Horor Kamp Kerja Paksa Korut Diungkap Google Earth)

"Korut melarang penyelidik mengunjungi kamp tahanan ini. Apa yang kami ketahui dari kamp ini, berdasarkan keterangan dari orang yang sudah pernah ditahan di kamp itu. Beberapa dari mereka sudah dibebaskan, sementara lainnya melarikan diri," sambungnya.

King pun meminta Korut untuk mengakui dan menutup tempat tersebut. Hal ini diyakini dapat menjadi salah satu langkah tepat demi mewujudkan masa depan Korut yang lebih baik.

"Mereka harus mengakui pelanggaran HAM dan menghapus keberadaan serta menutup kamp tahanan, itu merupakan arah yang penting dan tepat," ucapnya.

"Jika Korut mengambil langkah untuk membebaskan tahanan dari kamp dan menutup kamp ini, tentu ini menjadi arah yang positif," ujar King.

Lebih lanjut, King mengatakan, masyarakat dunia mengharapkan adanya perubahan besar di Korut. Dia pun yakin Pemerintah di Pyongyang dapat mewujudkan perubahan ini.

"Saya harap mereka melakukannya dan saya meminta rezim (Korut) membuat perubahan," pungkas King

Sementara itu, seperti Liputan6.com kutip dari situs Big News Network, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korsel mengatakan, Korut akan mengirimkan diplomat pentingnya ke ajang pertemuan Dewan HAM PBB. Untunk membantah kritik dunia internasional terhadap catatan hitam HAM di negara tersebut.

Tak tanggung-tanggung, Menlu Ri Su-yong sendiri yang akan bicara dalam sidang yang diagendakan pada 2 Maret 2015 di Jenewa, Swiss. (Ein)