Liputan6.com, Bogota - Pemerintah Kolombia berencana menggelar tes kebohongan (polygraphy test) terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) senior, yang mengalokasikan kontrak di perusahaan swasta. Tes ini bertujuan mencoba menekan angka korupsi dan penggelapan dana publik.
Polygraphy akan digunakan untuk menguji para eksekutif PNS senior. Sebanyak 72 departemen di pemerintahan telah mendaftar untuk uji transparansi. PNS akan diuji sebelum dan setelah kontrak penyediaan barang dan jasa kepada pemerintah.
Baca Juga
Wakil Presiden German Vargas Lleras mempromosikan uji kebohongan sebagai sarana meningkatkan kepercayaan investor. Hal ini bertujuan agar pemerintah mengalokasikan kontrak untuk memperbarui jaringan jalan nasional, yang diperkirakan menelan biaya lebih dari 20 miliar dolar.
Advertisement
Mengutip dari Gulf News Americas, Minggu (5/7/2015), salah satu yang paling mengejutkan dalam skandal korupsi di Kolombia beberapa dekade terakhir ini, keluarga yang mempunyai hubungan ke mantan walikota diberhentikan.
Dana kontrak hingga 1 miliar dolar yang dimenangi perusahaan keluarga pun diklaim telah habis dipakai.
Kolombia menduduki peringkat 94 dari 174 negara pada 2014 dengan tingkat korupsi terparah. Hal ini berdasarkan daftar yang disusun oleh Transparency International. (Fhh/Ans)