Menjenguk Pemilihan Kepala Daerah ala Korut

Liputan6.com, Pyongyang - Korea Utara menggelar pemilu lokal perdana setelah Kim Jong-un naik ke pucuk kekuasaan pada 2011.

Pilkada yang dilaksanakan Minggu 19 Juli 2015, rencananya bakal diadakan tiap 4 tahun sekali. Para pemilih memilih wakil mereka di tingkat propinsi, kota, dan desa.

Tiap satu surat suara hanya terdapat satu nama yang telah ditunjuk oleh partai milik Kim Jong-un.

Menurut Aljazeera mengutip KCNA, pilkada dilaksanakan serentak pukul dua siang dengan 91% pemilih yang turut berpartisipasi dalam pilkada perdana era Kim Jong-un ini.

Tiap warga yang telah  berusia minimal 17 tahun wajib ikut pemilihan umum ini. Para pembelot dan ahli Korea Utara mengatakan bahwa pemilu lokal ini adalah akal-akalan pemerintah pusat untuk melakukan sensus penduduk.

"Pemerintah akan mengecek daftar nama dan dari situ mereka bisa melihat siapa yang tidak datang ke pemilu, berarti dianggap pembelot. Mereka akan menginvestigasi keluargamu,"

"Kertas suaranya pun sudah ada nama kandidat. Para pemilih tinggal memasukkan ke kotak suara yang tersedia. Ada dua kotak suara; yang satu 'Ya' yang satu 'Tidak', tentu anda tahu harus memasukkan kertas suara kemana," kata Dae Younh-kim, seorang wartawan Korsel yang sangat berpengalaman meliput Korea Utara, kepada Aljazeera.

Salah seorang pembelot Kim Kwang-jin kepada CNN tugas warga negara adalah bukan untuk memilih kandidat, melainkan datang ke bilik suara.

"Sebelum berangkat ke lokasi pemilihan, bukan kita yang mengecek siapa kandidat, melainkan mereka yang akan mengecek apakah saya akan datang ke hari pemilihan atau tidak."

Menurut Kim, pilkada adalah sebuah propaganda pemerintah Korut yang selalu mengatakan negerinya demokratis. Mereka memaksa pemilih untuk datang ke lokasi pilkada.

"Otoritas lokal setempat memaksa datang ke bilik suara dan bagi siapa yang sakit sehingga t tidak bisa datang, mereka akan mendatangi orang-orang itu sambil untuk mililih kandidat yang telah ditentukan sebelumnya," kata Kim.

Menurut salah seorang analis Korut dari Universitas Leeds, Adam Cathcart, penunjukan wakil daerah tidak punya pengaruh apapun di pemerintahan pusat. Keberadaan mereka hanya sebuah validasi dan sensus informal orang-orang di pedesaan.

"Mereka bukan siapa-siapa di pemerintahan Kim. Mereka yang ditunjuk Kim bukan untuk pembuat keputusan di daerahnya, melainkan untuk memvalidasi kesetiaan rakyat Korut terhadap pemerintah pusat."

Rezim Kim Jong-un terkenal dengan "ujian kesetiaan" terhadap dirinya. Cucu pendiri negeri  berfilosofi juche ini tidak segan-segan mengeksekusi orang terdekatnya hanya karena hal sepele dan dianggap tidak setia padanya. Kemungkinan besar, ia akan melakukan hal senada dengan rakyatnya melalui pilkada ini. (Rie/Yus)